Menkeu Kesulitan Peroleh Data Penyaluran Bantuan

mimbarumum.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemerintah kesulitan mendapatkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal itu menjadi tantangan dalam penyaluran bansos untuk UMKM di masa pandemi Covid-19.

“Banyak bicara Indonesia punya 60 juta UMKM, tapi ketika pemerintah nanti (berikan bansos) mencari orangnya ini tidak mudah,” ucap Sri Mulyani dalam Pekan Fintech Nasional 2020, Rabu (11/11/2020).

Ia bilang data UMKM terfragmentasi di beberapa lembaga atau institusi. Sri Mulyani menjabarkan data UMKM ada di perbankan, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Namun, data UMKM juga bisa ditemukan di lembaga keuangan non bank, seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero). Selain itu, data juga ada di Kementerian Koperasi dan UKM.

Baca Juga : Sri Mulyani Bongkar Praktek Calo Anggaran di Menkeu

“Kami punya basis data yang sangat terfragmentasi. Ada yang berasal dari perbankan, non bank, dan Kementerian Koperasi dan UKM,” tutur Sri Mulyani.

Karena masalah itu, ia mengatakan data UMKM perlu diintegrasikan agar lebih efisien. Dengan demikian, hal itu bisa meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bansos bagi UMKM.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk memberikan bantuan bagi UMKM di masa pandemi.

Dana itu digunakan untuk subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp1 triliun, keringanan pajak penghasilan (PPh) UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebesar Rp1 triliun.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.

Selain untuk UMKM, pemerintah juga mengucurkan dana untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral k/l dan pemda Rp106,11 triliun. (cnn)

Editor : Dody Ferdy