Saya belum pernah melihat begitu banyak orang berlomba mengelola sebuah program sosial. Biasanya orang berebut mengelola proyek pembangunan. Berebut mengelola kawasan industri. Berebut mendapatkan konsesi. Berebut memperoleh izin usaha. Itu lumrah. Karena di sana memang ada keuntungan ekonomi.
Tetapi kali ini yang diperebutkan adalah program makan siang anak-anak. Saya pun mulai bertanya. Mengapa begitu banyak pihak ingin terlibat? Apakah semata-mata karena ingin membantu memperbaiki gizi anak bangsa? Kalau memang itu alasannya, tentu patut kita apresiasi.
Namun saya juga percaya bahwa dalam setiap kebijakan publik yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah sangat besar, pertanyaan tidak boleh berhenti pada niat. Ia harus sampai pada tata kelola. Sebab niat baik tanpa sistem yang baik sering kali menghasilkan persoalan baru.
Saya mulai membaca bahwa banyak yayasan menjadi mitra dalam pengelolaan SPPG. Ada pula lembaga pendidikan. Organisasi kemasyarakatan. Berbagai institusi lainnya. Bahkan TNI dan Polri pun ikut membuka dapur.
Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang otomatis keliru. Negara memang tidak mungkin bekerja sendirian. Melibatkan masyarakat adalah hal yang wajar.
Yang menurut saya lebih penting justru pertanyaan berikutnya. Bagaimana mereka dipilih? Apakah prosesnya terbuka? Apakah semua memiliki kesempatan yang sama? Apakah ada standar yang jelas? Dan yang paling penting, apakah publik dapat mengawasinya?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan muncul karena saya curiga kepada yayasan. Bukan pula karena saya menuduh lembaga tertentu. Saya bertanya karena pengalaman bangsa ini mengajarkan satu pelajaran yang tidak boleh kita abaikan. Semakin besar uang negara yang berputar, semakin besar pula godaan untuk mendekatinya.
Bahkan orang-orang yang semula tidak pernah berbicara tentang gizi pun tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada urusan makan siang. Orang yang sebelumnya tidak pernah mengurus dapur kini ingin mengelola dapur. Orang yang sebelumnya tidak pernah berbicara tentang nutrisi kini berbicara tentang menu.
Apakah itu salah? Belum tentu. Tetapi perubahan yang begitu cepat tentu layak dipahami.
Saya selalu percaya bahwa transparansi bukan dibuat untuk melindungi rakyat. Transparansi justru dibuat untuk melindungi program itu sendiri. Karena program yang bersih tidak akan takut diperiksa. Program yang dikelola dengan baik tidak akan takut diawasi.
Sebaliknya, semakin tertutup sebuah program, semakin banyak ruang bagi kecurigaan untuk tumbuh. Padahal MBG adalah program yang terlalu penting untuk dibiarkan dibayangi prasangka.
Jika pemerintah yakin bahwa mekanisme pemilihan mitra sudah berjalan baik, bukalah kepada publik. Jika proses penunjukannya objektif, jelaskan kepada publik. Jika pengawasannya ketat, tunjukkan kepada publik. Karena keterbukaan bukan kelemahan. Keterbukaan adalah cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan.
Sekali lagi saya katakana, justru ingin MBG berhasil. Saya ingin anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan makanan yang layak. Saya ingin petani memperoleh pasar. Saya ingin UMKM ikut bergerak. Saya ingin yayasan yang bekerja dengan jujur mendapat penghargaan.
Tetapi saya juga ingin rakyat tahu bahwa tidak ada satu rupiah pun dari pajak mereka yang dikelola secara sembunyi-sembunyi. Sebab uang rakyat tidak cukup hanya dipertanggungjawabkan kepada auditor. Ia juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang membayarnya.
Dan mungkin, itulah sebabnya saya terus bertanya. Bukan mengapa banyak orang ingin membantu anak-anak Indonesia. Melainkan mengapa begitu banyak orang ingin mengelola uang yang mengalir bersama program itu.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
