Di tengah banjir yang merendam Sumatera, kita melihat relawan datang dari mana-mana. Ada yang membawa logistik dengan pickup tua, ada anak muda yang berkeliling kotanya hanya untuk mengumpulkan donasi lima ribuan, bahkan siswa sekolah dasarpun ikut urunan bersama guru-gurunya. Sudah banyak pula warga kecil lainnya yang menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu sesama. Mereka tidak menunggu instruksi. Tidak menunggu kamera. Tidak menunggu panggung. Mereka hanya mengikuti suara hati yang tidak pernah berhenti berdegup.
Sementara di sisi lain, kita menunggu kabar dari para pejabat negeri ini. Mereka yang hidupnya dijaga negara. Mereka yang mobil dinasnya dibayar pajak rakyat. Mereka yang gajinya belasan hingga puluhan juta, tunjangan tak terhitung, fasilitas berlapis-lapis, dan namanya bisa melesat hanya karena tanda tangan anggaran.
Kita menunggu apakah ada inisiatif kolektif dari mereka. Apakah ada anggota dewan yang berikrar menyumbangkan sebulan gaji. Apakah ada para komisaris BUMN yang rela memotong tantiemnya. Apakah ada menteri dan pejabat tinggi yang tergerak mengembalikan sebagian uang yang mereka nikmati setiap bulan kepada rakyat yang hari ini kehilangan segalanya. Tapi yang terdengar justru hening. Senyap seperti ruang rapat setelah sidang ditutup.
Bukankah jabatan itu mereka dapat dari suara rakyat, langsung atau tidak langsung? Bukankah kesejahteraan yang mereka nikmati hari ini bersumber dari keringat orang-orang yang kini terpaksa tidur di tenda, menangis mencari anaknya, atau mengais sisa rumah yang hanyut oleh arus? Bukankah, lebih dari itu semua, banyak dari mereka ikut menandatangani kebijakan yang membuka hutan, memberi izin tambang, memuluskan proyek-proyek yang merusak lereng, yang pada akhirnya ikut mengantar bencana ini turun ke kampung-kampung warga?
Ironisnya, yang lebih dulu mengulurkan tangan justru masyarakat kecil. Padahal mereka adalah pihak yang paling sedikit punya, tetapi paling besar pedulinya. Sementara pejabat yang paling banyak punya justru paling sering sibuk menilai, bukan membantu. Mereka muncul di lokasi bencana dengan rombongan, kamera, dan rompi baru, seperti sedang meninjau proyek. Ada yang datang untuk foto, ada yang datang untuk pidato, ada yang datang untuk sekadar menepuk punggung relawan. Namun untuk mengeluarkan uang pribadi, mereka mendadak kikir dalam empati.
Tentu kita tidak sedang meminta pejabat untuk menjadi pahlawan. Kita hanya menagih rasa malu. Rasa malu bahwa sebagian dari kemakmuran mereka dibayar oleh rakyat yang hari ini sedang berduka. Rasa malu bahwa jabatan yang mereka duduki bukan hadiah langit, tapi amanah bumi. Rasa malu bahwa jika rakyat bisa bergerak tanpa disuruh, maka pejabat semestinya bisa bergerak sebelum diminta.
Mungkin sudah saatnya mereka melihat bahwa empati itu tidak lahir dari protokol, tapi dari kesadaran bahwa hidup mereka setiap hari adalah hidup yang dibiayai oleh rakyat. Dan ketika rakyat sedang tenggelam, empati semestinya tidak ikut tenggelam.
Jika para pejabat merasa masih punya hati, inilah waktunya membuktikan. Sebab rakyat sudah memberi contoh. Tinggal kita menunggu, apakah pejabat negeri ini masih punya keberanian untuk meneladani warganya sendiri?
Tulisa ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
