mimbarumum.co.id – Sejumlah massa yang mengaku prihatin dengan kondisi Danau Toba menggelar aksi di gedung DPRD Sumut. Mereka menuding, ada 5 (lima)
perusahaan di sana yang menyebabkan kondisi objek wisata itu memprihatinkan.
“Danau Toba sudah rusak parah. Kenapa harus Danau Toba yang dirusak untuk menuruti kemauan perusahaan-perusahaan ini,” teriak Ketua Horas Bangso Batak, Lamsia Sitompul saat melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (18/2/19).
Dia mengatakan, kini Danau Toba tidak lagi menjadi berkat bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat kawasan Danau Toba.
Ia menuding, sejumpah perusahaan yang beroperasi di kawasan itu hanya mementingkan keuntungan dan abai memelihara kelestarian kawasan tersebut. Perusahaan-perusahaan itu,katanya telah membuang limbah sehingga menciderai program Geopark Kaldera Toba.
“Mereka harus bertanggubgjawab mengembalikan Danau Toba seperti semula serta
mengganti rugi atas kerusakan kawasan pariwisata Danau Toba,” ujarnya.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Danau Toba itu menuding ada lima perusahaan yang harus bertanggungjawab terhadp kondisi danau vulkanik terbesar di dunia tersebut.
Mereka bahkan mendesak perusahaan-perusahaan itu, antara lain PT. Aquafarm Nusantara (an), PT. Toba Pulp Lestari (TPL), PT. Simalem Resort (SR), PT. Allegrindo Nusantara (AN) dan PT Jafpa (Jf) agar ditutup ijin usahanya.
Ketua Horas Bangso Batak Lamsia Sitompul dalam orasinya mengatakan, salah satu perusahaan yakni PT AN yang merupakan perusahaan asing diduga sengaja membuang pakan ikan busuk ke Danau Toba.
Akibatnya, air di kawsan itu menjadi tercemar sehingga kualitas air menjadi buruk, beraroma sangat bau dan tidak layak minum. Hal itu juga telah menyebabkan penyakit gatal-gatal pada kulit warga sekitar Danau Toba.
Dalam tuntutannya itu, massa meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo memanggil para pemilik perusahaan dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut.
Massa juga mendesak DPRD Sumut segera menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh perusahaan tersebut.
“Kami juga meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara agar mengungkap dan mengusut
sampai tuntas serta menangkap para mafia dan oknum-oknum yang bekerjasama memuluskan kegiatan perusakan lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba yang menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan Danau Toba,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara sepakat dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Kawasan Danau Toba, untuk mengatasi berbagai persoalan di kawasan Pariwisata Strategis Nasional tersebut. Terutama masalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri.
Persetujuan pembentukan Pansus tersebut disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut yang mewakili beberapa komisi, saat menerima massa dari Aliansi Peduli Danau Toba, di gedung DPRD Sumut.
“Pengalaman kita di tahun pertama periode ini, Pansus Danau Toba sidah kita usulkan. Tapi kandas di Komisi D. Akhirnya lahir Pansus yang lebih luas soal lingkungan hidup,” kata Sarma Hutajulu, anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut.
Dia berharap, kondisi Danau Toba yang tercemar sekarang ini menjadi momentum bagi anggota dewan membentuk dan merealisasikan Pansus Danau Toba itu.
“Agar soal pencemaran, perampasan tanah dan lain-lain, bisa kita bicarakan secara holistik,” katanya.(jm)
