Setiap pagi, seperti biasa, jam di dinding rumah-rumah warga Desa Tembung berputar dengan tergesa. Tapi putaran waktu tak pernah sejalan dengan laju kendaraan di luar pagar rumah. Mereka yang hendak ke sekolah, ke kantor, ke pasar, atau bahkan ke rumah sakit, terhenti di jalur yang sama.
Simpang Jodoh, persimpangan Jalan Beringin Pasar 7 menuju Perumnas Mandala, simpang tiga Jalan Beringin Pasar 7, Jalan Titisewa – Bandar Setia hingga di depan Kantor Camat Percut Sei Tuan dan Jalan Pasar 5 Tembung. Di titik-titik ini, warga seperti mengulang kutukan yang sama setiap hari. Kemacetan panjang yang tanpa akhir, tanpa solusi, tanpa negara.
Kecamatan Percut Sei Tuan, tempat Tembung berada, bukanlah kampung terpencil di ujung batas republik. Ia berada tepat di sisi Kota Medan, bahkan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Deliserdang. Tapi kehadiran negara di wilayah ini hanya sebatas baliho dan papan proyek. Dalam urusan mobilitas harian warganya (urusan sangat mendasar bernama perjalanan hidup), negara memilih absen.
Macet bukan sekadar soal lambatnya kendaraan. Ia adalah ironi harian yang menenggelamkan produktivitas, menghabiskan emosi, dan menyisakan pertanyaan: seberapa penting warga Tembung di mata pemerintahnya? Setiap pagi, anak-anak sekolah terlambat masuk kelas. Para pekerja dimarahi atasan. Pedagang kehilangan waktu emas mereka. Tapi tak satu pun petugas dari dinas perhubungan Pemkab Deliserdang atau polisi lalu lintas hadir mengurai simpul kemacetan. Padahal, pemandangan ini bukan baru saja ada tetapi sudah menahun dan berlangsung setiap hari. Tak hanya di pagi hari namun juga sore hari.
Yang lebih menyakitkan, tak terlihat upaya sistematis dari pemerintah daerah untuk mencari solusi itu, baik dari Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan maupun Pemkab Delisedang. Tidak ada pelebaran jalan, tidak ada rambu yang layak, tidak ada pengaturan lalu lintas di jam sibuk, bahkan tidak ada wacana yang muncul dari kantor bupati perihal ini. Perlintasan sebidang dengan rel kereta api, yang semestinya menjadi perhatian utama karena berpotensi mematikan alur lalu lintas, justru dibiarkan menjadi penyumbang utama kekacauan pagi hari. Begitu juga keberadaan angkutan penumpang KPUM 51 7 yang mangkal seenak perut di sisi jalan Beringin yang sempit itu tak kunjung ditertibkan. Para sopir itu menjadikan simpang pertigaan tersebut sebagai terminal menanti penumpang.
Tembung boleh jadi yang paling parah, tetapi kemacetan serupa juga terjadi di berbagai titik lain di Deliserdang. Di Jalan Perintis Kemerdekaan di Desa Tanjung Morawa B, truk besar, parkir liar, dan PKL ilegal mengubah jalan menjadi ladang macet setiap hari. Bahkan jalur strategis menuju Bandara Kualanamu pun ikut tersumbat tiap pekan Sabtu karena aktivitas pasar tumpah dan tetap saja, tak ada petugas atau sistem yang menjawab masalah itu.
Yang lebih ironis, baik di simpang tiga jalan Beringin, Jalan Besar Tembung dan di Simpang Kayu Besar, warga bahkan harus turun tangan mengatur arus kendaraan secara sukarela dan terkadang menerima recehan dari para pengendara. Mereka seakan menggantikan peran negara yang hilang dari simpang-simpang semrawut itu. Apakah ini bentuk gotong royong atau isyarat bahwa kita dibiarkan sendiri?
Kemacetan di wilayah Kabupaten Deliserdang bukan hanya kegagalan teknis. Ia adalah potret buram tentang manajemen kawasan yang gagal. Tentang pemerintah yang tidak hadir di tempat paling dibutuhkan rakyatnya. Tentang kematian perlahan dari waktu, tenaga, dan semangat warga yang setiap hari mengumpat tanpa didengar.
Jika negara tak bisa mengurai persimpangan yang sederhana di Tembung ini, bagaimana mungkin kita percaya ia bisa mengurai simpul-simpul besar kemiskinan, pendidikan, dan pelayanan publik?
Mungkin negara tak pernah benar-benar pergi dari Deliserdang. Tapi ia hanya berdiri di pinggir jalan sembari menonton macet dengan mata tertutup.
Tulisan ini sudah terbit pada edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper: https://www.myedisi.com/mimbarumum
