Lusa, Rabu 17 April 2019, menjadi hari penting Indonesia di bidang politik. Sebab 192 juta pemilik suara akan menentukan siapa diantara hanya dua calon presiden (capres), Joko Widodo sebagai petahana atau Prabowo Subianto sebagai “penantang” yang akan memimpin eksekutif puncak pemerintahan sebagai Presiden untuk lima tahun mendatang.
Hasil perhitungan suara manual yang akan memastikan: Tetap Joko Widodo alias Jokowi memerintah atau digantikan oleh Prabowo!
Di tengah persaingan politik yang sangat ketat, jurnalis senior Karni Ilyas (TV-One), 66, mengibaratkan kontestasi Jokowi vs Prabowo bagai “el-clasico,” merujuk pada istilah perseteruan klasik dan abadi antarklub raksasa sepakbola Eropa. Yang paling sohor ialah antara Barcelona vs Real Madrid di Spanyol dan Manchester United vs Chelsea di Inggris.
Sejatinya persaingan politik Jokowi vs Prabowo 2019 memang merupakan tarung-ulang (re-mach) dari pilpres 2014, saat Jokowi-Jusuf Kalla mengungguli pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Jokowi, 57 tahun, sarjana kehutanan UGM, pernah “satu setengah periode” menjabat walikota Solo dan hanya “setengah-jalan” sebagai gubernur DKI Jakarta karena 2014 dicalonkan PDIP pimpinan Megawati Sukarnoputri sebagai capres dan terpilih.
Kini ia didukung sembilan partai (PDIP, PPP, PKB, Golkar, NasDem, PSI, Perindo, PKPI, Hanura) dan di tengah tudingan “anti-Islam,” secara mengejutkan ia kemudian memilih KH Ma’ruf Amin, 76, kiyai sepuh NU (Nahdlatul Ulama) dan juga Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai wakilnya. Mereka memperoleh nomor undian 01.
Sedangkan Prabowo, 67, pensiunan jenderal bintang 3 dan mantan Danjen pasukan elit Kopassus, menikahi dan kemudian cerai dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Suharto, 59, didukung lima partai (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya).
Ia menggandeng sebagai wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno, 49, mantan wakil gubernur DKI Jakarta, pebisnis cemerlang berpendidikan Amerika, serta organisatoris berbagai asosiasi usaha kaum muda. Dari segi usia dan tampilan, Sandiaga lebih “dekat” pada kaum milenial –generasi kelahiran era 2000– yang populasinya mencapai 37 hingga 40 persen dari pemilik suara. Duet ini memperoleh nomor undian 02.
Sebenarnya, pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 juga memilih keanggotaan baru DPR (575 orang), DPD (132), DPRD 34 Provinsi (2.207) dan DPRD 508 Kabupaten / Kota (17.610).
Untuk itu setiap pemilih akan memperoleh 5 kertas suara, meliputi 1 kertas suara untuk memilih presiden, ditambah 4 kertas suara untuk memilih salah satu dari nama-nama anggota legislatif yang tercantum pada semua tingkatan sesuai daerah pemilihan (dapil)-nya. Tetapi gaung pileg (pemilihan legislatif) itu ternyata “kalah seru” dibanding pilpres.
Mengingat “rumit”-nya teknis pencoblosan, maka setiap pemilih diperkirakan memerlukan waktu antara 7 hingga 10 menit untuk “mengeksekusi” pilihannya di bilik-bilik suara.
Pemerintah pun memberi keleluasaan bagi seluruh rakyat agar dapat berperan-serta sebaga pemilih, saksi, pemantau dan juga relawan dengan menjadikan hari pemilihan sebagai hari libur resmi.
JAWA – SUMUT – SULSEL
Dalam sistem pemilu satu orang satu suara (one man one vote), siapa menguasai lumbung-lumbung suara tentulah paling berpeluang menang. Jawa yang padat penduduk, semua provinsinya merupakan lumbung suara, kecuali DI Yogyakarta.
Urutannya: Jawa Barat 32,6 juta pemilih, Jawa Timur 30,5 juta, Jawa Tengah 27,4 juta, Banten 7,4 juta dan DKI Jakarta 7,2 juta. Di luar Jawa, Sumatera Utara teratas dengan 9,4 juta pemilih, menyusul Sulawesi Selatan 5,9 juta, Lampung dan Nusa Tenggara Barat masing-masing 5,5 juta, dan lima provinsi lainnya yakni Sumbar, Riau, Bali, Kalbar dan Papua masing-masing 3 jutaan.
Maka, tidaklah mengherankan bila selama masa kampanye yang panjang sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 terjadi “perseteruan sengit” antarakubu memperebutkan simpati pemilih di sejumlah lumbung suara.
Bahkan wujud “perseteruan” itu ada yang bermuara ke proses hukum karena komentar hitam, ujaran kebencian, tudingan bohong melalui media sosial (medsos) memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana (pelanggaran terhadap UU ITE). Beberapa diantaranya sudah berproses di pengdilan.
Sejauh ini, kubu siapakah yang mendominasi lumbung-lumbung suara itu? Jawabannya sangat menarik, sebab kedua kubu cenderung meng-klaim keunggulan masing-masing.
Perolehan suara di Jabar pada pemilu 2014 yang diungguli Prabowo-Hatta, misalnya, dewasa ini diklaim telah menguasai lebih dari 50% oleh kubu Jokowi. Pada hal kubu Prabowo masih yakin “pegang kendali.”
Klaim-klaim itu didasarkan pada “hitungan internal” masing-masing kubu, serta ada yang bersesuaian –dan juga tidak bersesuaian– dengan rilis kajian elektabilitas berbagai lembaga survei.
Soal kajian oleh belasan lembaga survei, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Efendi Gazali, 52 –melalui tampilan live di sebuah tv swasta– cenderung meragukan independensinya karena sumber pembiayaannya tidak-transparan. Hasilnya bisa saja “sesuai pesanan.”
Di Jateng yang selama ini dianggap sebagai “kandang Banteng” (PDIP) kampanye akbar Prabowo –diikuti Rachmawati Sukranoputri– dipusatkan di lapangan Sriwedari, Solo, Rabu 10 April dan dihadiri massa yang sangat ramai. Kemeriahannya tidak kalah dari kampanye Jokowi –dihadiri Megawati Sukarnoputri– di tempat yang sama sehari sebelumnya. Penting dicatat, Jokowi adalah putra Solo, mantan walikota satu-setengah periode dan ketika menjabat popularitasnya sangat tinggi.
Akan halnya kampanye terbuka Prabowo di Padang Sumatera Barat, Palembang Sumatera Selatan, serta Surabaya Jawa Timur, kehadiran massa yang digambarkan sebagai “lautan” menyiratkan keinginan kuat akan perubahan.
Cerminan paling fenomenal terjadi pada kampanye akbar Prabowo di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu 7 April. Stadion berkapasitas tempat duduk 100 ribu kursi itu full. Lapangan sepakbola pun penuh sesak. Tidak dapat menampung “tsunami” massa sehingga sebagian terpaksa meluber ke luar kompleks.
Massa berdatangan dari berbagai daerah di Jawa dan Sumatera atas keinginan sendiri mulai tengah malam. Mereka mengikuti zikir malam, sholat subuh dan pengajian agama sebab kampanye baru dimulai pagi hari hingga siang. Foto-foto massa sedang ruku’ dan sujud berjamaah, sangat menyentuh kalbu. Prabowo diberitahu kehadiran massa mencapai jutaan orang. Fantastis!
Jokowi sendiri, seperti biasa, dielu-elukan juga dimana-mana. Dia silih “berganti peran” antara sebagai pejabat negara (presiden) ketika meresmikan berbagai proyek infrasruktur jalan tol, dan sebagai capres mengikuti agenda kampanye. Dia juga tidak lupa “blusukan” yang sudah menjadi “trade mark”-nya.
Dimana-mana ia menguraikan keberhasilan 4,5 tahun pemerintahannya terutama di bidang pembangunan infrastuktur, serta seterusnya “melanjutkan” untuk “menuntaskan” kerja besar yang belum selesai.
Ia tidak pernah melayani pertanyaan dan “tuntutan” oposisi terhadap banyaknya janji kampanye pilpres 2014 yang dia “ingkari” atau belum terealisasi, salah satunya pertumbuhan ekonomi 7 % (faktanya sekitar 5%).
Seperti halnya kampanye puncak Prabowo di GBK Jakarta, massa Jokowi juga datang hingga meluber Sabtu sore (13/4). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, 52, mengklaim jumlah massa partai pendukung dan relawan mencapai 1,2 juta. Hebat juga. Tetapi yang beda, massa Prabowo datang dini hari sambil beribadah secara khusu’ sedang massa Jokowi datang pagi hingga siang untuk dihibur ratusan artis.
FAKTOR VISI-MISI
Baik dalam kampanye terbuka di ratusan titik di tanah air maupun saat lima kali debat secara live di televisi, kedua pasangan calon (paslon) capres dan cawapres menjelaskan visi dan misi.
Ringkasannya, Jokowi-Ma’ruf bertekad melanjutkan “keberhasilan” pembangunan infrastruktur era Jokowi-JK dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi struktural dan penerapan teknologi.
Pembangunan harus bertahap, tidak bisa instan seperti membalik telapak tangan. Sebaliknya, Prabowo-Sandi mengeritik rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sulitnya mendapatkan lapangan kerja, melambungnya harga-harga sehingga sulit dijangkau masyarakat, sekaligus menjanjikan jalan keluar dalam pemerintahan yang kuat bila terpilih, 17 April.
Prabowo secara khusus menyoroti masih masifnya praktek korupsi yang memiskinkan rakyat, “terbang”-nya kekayaan Indonesia ke luar negeri karena strategi pemerintahan yang keliru, serta kecilnya atensi terhadap perkuatan pertahanan (TNI) pada hal merupakan benteng kedaulatan negara.
FAKTOR ORANG-ORANG BERPENGARUH
Satu hal menarik lainnnya ialah faktor hubungan (relasi) dan jaringan (networking) paslon dengan para tokoh. Jokowi-Ma’ruf disokong sejumlah organisasi seperti NU sebagai organisasi keagamaan terbesar dengan 40 juta ummat –meski belum tentu semua satu pilihan— dan banyak purnawirawan jenderal TNI yang digalang oleh Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman) dan Moeldoko (mantan Panglima TNI).
Paslon 01 juga didukung mesin-mesin partai koalisi-kerja dan banyak sekali kelompok relawan. Beberapa figur agama diantaranya TGB (Tuan Guru Bajang, mantan gubernur NTB) dan ustadz Yusuf Mansur yang memiliki cukup banyak pengikut, menyatakan dukungan terbuka.
Akan halnya Prabowo, pen-capres-annya sebenarnya di-rekomendasi-kan dalam ijtihad ribuan ulama yang diinisiasi Habib Rizieq Shihab (HRS), 54, dan sekarang mukim di Makkah.
Jutaan ummat yang beberapa kali memenuhi lapangan Monas untuk unjuk rasa dan bermunajat juga atas inisiatif HRS dan kawan-kawan, kebanyakan ulama jaringan Front Pembela Islam (FPI). Menurut nasabnya, HRS masih keturunan Nabi Muhammad saw generasi ke-38, dari jalur Ali Zainal Abidin bin Husein (putra Ali bin Abi Thalib bersama Fathimah Az-Aahra putri Rasulullah).
Terbaru, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang populer pada zamannya, ditambah dua ulama sohor UAS (Ustadz H Abdul Somad) da’i berjuta pengikut di seluruh tanah air asal Pekanbaru yang sedang “booming,” dan Aa Gym (H Abdullah Gymnastiar) da’i terkenal pengasuh pesantren Darut-Tauhid di Bandung, secara terbuka juga menyatakan dukungan. Kedua ulama –UAS dan Aa Gym— menasihati Prabowo agar rendah hati dan bertawakkal (berserah diri kepada Allah swt) setelah berupaya.
UAS yang menolak rekomendasi ulama untuk wakil Prabowo, meminta Prabowo –jika terpilih– agar tidak mengundangnya ke istana serta tidak juga memberinya jabatan apa pun. Sebab, ia ingin fokus menekuni bidang yang dikuasainya yakni pendidikan (ia seorang dosen) dan da’wah.
Prabowo tampak mengusap air mata mendengar permintaan UAS itu serta ketika menerima hadiah tasbih dan minyak wangi (para ulama yang hidup bersahaja senang pada wangi-wangian). Pertemuan yang diunggah di youtube itu pun mengundang banjir pujian.
Banyak pihak berpendapat pilpres 2019 lebih strategsi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sebab, selain memengaruhi arah perkembangan dan pembangunan bangsa lima tahun ke depan juga sekaligus meletakkan dasar untuk Indonesia kuat, adil dan sejahtera menyongsong “Indonesia Emas 2045,” yakni 100 tahun Indonesia Merdeka.
Ditulis oleh Chaerudiin Pasaribu