Sebentar lagi kita akan kembali mengibarkan bendera, menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, dan mengikuti upacara penuh khidmat untuk memperingati 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kota-kota, umbul-umbul dikerek, baliho patriotik dipasang, dan di Medan, Lapangan Merdeka – yang menyimpan sejarah panjang kemerdekaan itu – tengah dipoles menjadi monumen pencitraan.
Dulu, Lapangan Merdeka adalah milik rakyat. Tempat berkumpul tanpa syarat, tanpa undangan, tanpa harga. Di situlah suara rakyat pernah bergema, barisan demonstrasi berderap, dan anak-anak sekolah belajar sejarah bukan dari buku, melainkan dari pengalaman hidup bersama. Ia bukan hanya ruang kosong, tapi panggung rakyat, tempat menyaksikan, bermain, bersantai, dan bermimpi.
Saya masih ingat betul, sekitar awal tahun 1900-an, ketika masih duduk di bangku SMP. Usai upacara 17 Agustus di sekolah, kami beramai-ramai menuju Lapangan Merdeka Medan. Tujuan kami sederhana, ingin menyaksikan devile pasukan ABRI (kini TNI), mendengar dentuman senjata, dan menyerap semangat perjuangan lewat teatrikal yang menggugah.
Saat SMA, saya sering ikut lomba baris-berbaris di tempat itu. Pohon-pohon trembesi yang rindang mengelilingi lapangan, menjadi pelindung setia dari terik matahari. Juga menjadi tempat kami melepas lelah sambil menikmati angin sepoi-sepoi dari dedaunan yang rimbun. Suasana itu menghadirkan relaksasi yang tak bisa dibeli di pusat perbelanjaan mana pun.
Ketika kuliah, Lapangan Merdeka menjadi titik persinggahan saat menunggu sudako – angkutan kota kecil dengan fasilitas minimal. Di sela waktu, kami menyaksikan penjual obat bak pesulap, permainan catur jalanan yang “menyedot recehan” dari kantong kita, dan pedagang kaki lima dari penjual nira hingga barang pecah belah meramaikan suasana. Lapangan itu menjadi titik temu berbagai kelas social, semua merasa setara, semua merasa punya ruang.
Namun semua tinggal kenangan. Sejak tahun 2005, saat Wali Kota Medan kala itu, H. Abdillah, menggagas proyek Merdeka Walk, lapangan ini berubah wajah. Rerumputan diganti paving blok, pohon dilucuti, dan suara musik menggantikan gema perjuangan. Akses bebas diganti tarif parkir dan harga menu. Ruang publik itu dikomersialisasi. Lapangan yang dulu bisa dimasuki siapa saja, kini membutuhkan rupiah hanya untuk sekadar duduk.
Sayangnya, banyak yang lupa bahwa fungsi dasar ruang publik bukan untuk belanja, tapi untuk bertemu, berpikir, dan bersuara. Ketika ruang itu diberi pagar tak kasat mata berupa harga kopi, batas waktu parkir, atau minimal order, yang hilang bukan sekadar tempat duduk gratis, tapi ruang hidup dan kesadaran sejarah itu sendiri.
Kini proyek revitalisasi Lapangan Merdeka, yang digagas Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota, menelan anggaran ratusan miliar. Di saat yang sama, di lorong-lorong kota, rakyat masih bergumul dengan ketimpangan. Rumah berdinding triplek, anak sekolah berseragam tipis, pedagang kecil yang digusur tanpa solusi. Kemiskinan struktural tak bisa disembunyikan oleh mural indah di tembok kota.
Maka, perayaan 17 Agustus bukanlah hanya nostalgia. Ia seharusnya jadi ujian integritas bangsa ini. Apakah kita benar-benar merdeka jika rakyat masih dihimpit harga bahan pokok, ruang hidup yang digusur, dan kebijakan yang berat sebelah?
Lapangan Merdeka kini, – yang tertutup proyek mahal itu, adalah simbol yang sedang berubah fungsi. Ia dulunya panggung rakyat. Kini, lebih mirip panggung kekuasaan. Memoles sejarah agar tampak mengkilap sambil diam-diam menghapus akses rakyat terhadapnya.
Jika ruang publik dibatasi, keadilan dibungkam, dan sejarah dijual dalam paket kuliner, maka pertanyaan ini tentu relevan, bahkan genting : “Untuk siapa kemerdekaan ini?”
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak : Koran Mimbar Umum dan edisi e-paper : https://www.myedisi.com/mimbarumum

