Entah sejak kapan kita menganut pandangan bahwa prosedur birokrasi lebih penting daripada masa depan anak-anak. Di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, ironi itu kini nyata. Sekolah disegel, siswa belajar di pinggir jalan, dan para pemangku kekuasaan berlindung di balik dalih “aturan administratif”.
Penyegelan gedung MTs Al-Washliyah Galang oleh Satpol PP atas perintah Pemkab Deli Serdang adalah tindakan yang mungkin sah secara administratif, tetapi cacat secara etika kenegaraan. Apapun alasan yang disampaikan (status aset, proses hibah yang belum rampung, atau ketentuan pemanfaatan fasilitas milik daerah) menutup ruang belajar anak-anak adalah kebijakan yang melukai akal sehat publik dan mempermalukan wajah pemerintahan itu sendiri.
Biasanya, jika terjadi penyegelan sekolah, pelakunya adalah pihak ketiga, yakni kelompok atau individu yang mengklaim kepemilikan lahan dan merasa berhak mengusir penyelenggara pendidikan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah hadir sebagai penengah dan pelindung hak belajar. Tapi kali ini terbalik. Pemerintah daerah justru tampil sebagai pelaku penyegelan. Anak-anak dibiarkan belajar di trotoar, di bawah panas terik dan pandangan iba masyarakat sekitar.
Yang disegel Pemkab Deli Serdang bukan hanya pintu sekolah, melainkan masa depan generasi muda. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara wajib menjaminnya. Maka, ketika pemerintah justru menghalangi hak tersebut, meski berdalih legalitas asset, negara ini sejatinya telah gagal memenuhi konstitusinya sendiri.
Apakah gedung kosong lebih berharga daripada anak-anak yang haus ilmu? Apakah tumpukan dokumen dan batas kewenangan lebih utama daripada keberlangsungan proses belajar mengajar?
Yang lebih mencemaskan, ini bukan kejadian pertama. Tindakan represif terhadap lembaga pendidikan keumatan telah berulang. Pada Mei lalu, Bupati Deli Serdang Dr. H. Asri Ludin Tambunan melalui Dinas Pendidikan telah menyegel gedung sekolah yang berdiri di atas tanah wakaf milik Al-Washliyah. Tindakan ini memicu gelombang protes dari siswa dan ormas Islam terbesar di Sumatera Utara tersebut. Sayangnya, alih-alih meredakan ketegangan, Wakil Bupati Lomlom Suwondo justru mengeluarkan pernyataan yang menyulut polemik baru, seolah melaga Al-Washliyah dengan ormas keagamaan lain.
Perseteruan sempat mereda, namun kini terulang lagi dengan timing yang lebih menyakitkan, tepat pada hari pertama masuk sekolah. Alih-alih menjadi pelindung, Pemkab justru menjadi penghambat. Publik pun mulai bertanya, adakah motif tersembunyi di balik kebijakan keras kepala ini?
Isu yang beredar menyebut tindakan Pemkab tidak lepas dari dendam politik karena Al-Washliyah dianggap tidak berada di barisan pendukung saat Pilkada lalu. Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, ini adalah bentuk kekerdilan berpikir dan kemiskinan jiwa kepemimpinan.
Lebih jauh, Pemkab tak hanya bersikukuh pada jalur penyegelan, tapi juga menuding pihak lain, termasuk DPRD, sebagai biang provokasi. Padahal yang dibutuhkan hari ini bukan saling tuding, melainkan kerendahan hati untuk menempatkan kepentingan anak-anak di atas ego dan konflik elit.
Kami menghargai pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyebut bahwa “solusi sudah ada” dan berkomitmen meninjau langsung ke lokasi. Namun rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh keputusan yang cepat, konkrit, dan berpihak pada masa depan anak-anak.
Jika status tanah dan gedung masih disengketakan, tempuhlah jalur hukum. Tapi selama proses itu berlangsung, jangan korbankan hak belajar anak-anak. Hukum pun mengenal asas kepatutan, dan pendidikan adalah hak dasar yang tak boleh dihambat.
Kita tidak sedang memperdebatkan siapa pemilik gedung. Kita sedang memperjuangkan siapa pemilik masa depan. Dan jawabannya jelas, anak-anak itulah pemilik masa depan bangsa ini. Mereka yang kini duduk di tikar beralas tanah, menanti keputusan orang dewasa yang seharusnya lebih bijak.
Negara ini tidak akan runtuh karena sengketa lahan. Tapi negara bisa hancur jika kita gagal merawat harapan generasi mudanya.
