Negara sudah membuat aturan. Harga sudah ditetapkan. Pengawas sudah ditunjuk. Tetapi MinyaKita tetap mahal. Di situlah persoalan ini menjadi lebih besar dari sekadar minyak goreng.
Kita selama ini banyak bertanya kepada pemerintah. Mengapa MinyaKita masih dijual di atas harga eceran tertinggi? Mengapa pasokannya tidak selalu mudah ditemukan? Mengapa jalur distribusi yang sudah diatur masih bisa memanjang? Mengapa pengawasan belum mampu membuat harga kembali ke Rp15.700?
Pertanyaan itu terus kita ajukan. Dan pemerintah akhirnya memberikan jawaban.
Kemendag mengatakan salah satu penyebab harga di atas HET adalah transaksi antarpengecer. Pemerintah juga mengatakan daerah diberi kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan.
Artinya, negara sudah mengetahui persoalannya. Kewenangannya juga sudah ada. Tetapi harga tetap belum sepenuhnya kembali ke HET.
Lalu muncul pertanyaan lain. Di mana para wakil rakyat? Bukankah mereka dipilih untuk menjadi mata dan telinga rakyat? Bukankah mereka memiliki fungsi pengawasan?
Ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan, bukankah DPR seharusnya memastikan kebijakan itu berjalan? Ketika persoalan terjadi di daerah, bukankah DPRD juga seharusnya melihat apa yang sedang dialami rakyatnya?
MinyaKita bukan masalah abstrak. Ini ada di pasar. Ada di warung. Ada di dapur. Setiap hari rakyat melihat harganya. Setiap hari pula rakyat mengeluarkan uang untuk membelinya.
Tetapi entah mengapa, persoalan seperti ini sering terlihat terlalu kecil untuk menarik perhatian politik. Mungkin karena tidak ada ribuan orang yang berdemo. Mungkin karena tidak ada jalan yang diblokir. Mungkin karena tidak ada keributan. Atau mungkin karena minyak goreng tidak cukup menjanjikan panggung politik.
Padahal persoalan rakyat tidak selalu datang dengan teriakan. Ada persoalan yang hadir dengan diam. Rakyat tidak turun ke jalan karena MinyaKita mahal.
Mereka mungkin hanya mengeluh kepada pedagang. Mereka mungkin membeli lebih sedikit. Mereka mungkin mengurangi kebutuhan yang lain. Mereka mungkin memilih diam. Tetapi diamnya rakyat bukan berarti persoalannya kecil. Justru di situlah kepekaan seorang wakil rakyat diuji.
Tulisan ini sudah terbvit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
