Semakin lama mengikuti perkembangan Program Makan Bergizi Gratis, saya semakin menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi ternyata jauh lebih besar daripada sekadar ukuran ayam goreng atau banyaknya nasi di atas piring.
Masalah sesungguhnya mungkin justru terletak pada pertanyaan yang selama ini jarang diajukan. Siapa yang sebenarnya sedang mengurus urusan gizi anak-anak Indonesia? Pertanyaan ini muncul ketika saya mulai mencoba memahami bagaimana program raksasa ini dijalankan.
Awalnya saya mengira lembaga yang mengelolanya akan dipenuhi oleh ahli gizi, dokter anak, pakar kesehatan masyarakat, akademisi pangan, atau orang-orang yang selama hidupnya memang berkecimpung dalam urusan nutrisi.
Ternyata tidak sesederhana itu. Saya menemukan banyak nama dengan latar belakang yang sangat beragam. Ada yang berasal dari dunia militer. Ada yang berasal dari kepolisian. Ada yang berasal dari birokrasi. Ada juga yang berasal dari dunia komunikasi.
Tentu saja saya tidak sedang mengatakan bahwa mereka tidak mampu bekerja. Saya juga tidak sedang meremehkan pengalaman mereka. Namun saya tetap merasa berhak mengajukan pertanyaan.
Karena jika saya sakit jantung, saya mencari dokter jantung. Jika saya ingin membangun jembatan, saya mencari insinyur. Jika saya ingin menerbangkan pesawat, saya mencari pilot.
Lalu mengapa ketika negara hendak menjalankan program gizi terbesar dalam sejarah republik ini, keahlian gizi justru tidak tampak sebagai syarat utama yang paling menonjol? Bukankah ini aneh?
Barangkali ada yang mengatakan bahwa yang penting adalah kemampuan manajemen. Saya setuju. Tetapi manajemen tanpa pemahaman substansi sering kali berbahaya. Sebab orang yang tidak memahami persoalan secara mendalam biasanya hanya akan sibuk mengejar target angka.
Dan angka adalah sesuatu yang sangat mudah dimanipulasi. Hari ini negara bisa melaporkan jutaan porsi telah dibagikan. Besok jumlahnya bisa bertambah menjadi puluhan juta. Laporan terlihat bagus. Grafik terlihat naik. Presentasi terlihat meyakinkan. Tetapi apakah anak-anak benar-benar memperoleh gizi yang dijanjikan? Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting.
Saya khawatir program ini perlahan-lahan berubah menjadi perlombaan mengejar statistik. Yang dihitung adalah jumlah piring. Yang dihitung adalah jumlah penerima. Yang dihitung adalah jumlah SPPG. Tetapi yang terlupakan justru kualitas isi piring itu sendiri.
Padahal anak-anak tidak tumbuh dengan statistik. Mereka tumbuh dengan protein. Mereka tumbuh dengan zat besi. Mereka tumbuh dengan vitamin. Mereka tumbuh dengan makanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan tubuhnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika sebuah program mengelola uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar, fokus sering kali bergeser. Awalnya berbicara tentang gizi. Lalu berubah menjadi urusan pengadaan. Kemudian berubah menjadi urusan proyek. Setelah itu berubah lagi menjadi urusan siapa yang mendapat bagian.
Di titik itulah saya mulai takut. Bukan takut program ini gagal. Tetapi takut tujuan awalnya perlahan menghilang. Sebab sejarah negeri ini mengajarkan satu hal. Banyak program lahir untuk membantu rakyat. Tetapi dalam perjalanannya justru lebih banyak menghidupi para pengelolanya.
Saya berharap kekhawatiran itu keliru. Saya berharap MBG benar-benar menjadi investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia. Tetapi harapan saja tidak cukup. Harapan harus ditemani pengawasan. Harapan harus ditemani transparansi. Harapan harus ditemani keberanian untuk bertanya.
Sebab semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula hak rakyat untuk mengetahui siapa yang mengelolanya. Dan ketika kita mulai berbicara tentang siapa yang mengelolanya, kita akan sampai pada pertanyaan berikutnya yang jauh lebih sensitif.
Mengapa begitu banyak pihak berlomba-lomba masuk ke dalam ekosistem MBG? Apakah karena mereka ingin memperbaiki gizi anak-anak Indonesia? Atau karena mereka melihat sesuatu yang jauh lebih menggiurkan daripada sekadar sepiring makan siang?
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimvarumum
