mimbarumum.co.id – Kapolri Jenderal Pol Prof HM Tito Karnavian, Ph.D dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P tiba di Lanud Manuhua Biak Numfor, Papua, Rabu (28/8/2019).
Kedatangan kedua jenderal bintang empat beserta rombongan disambut Forkopimda Kabupaten Biak. Selanjutnya Kapolri dan Panglima TNI menggelar tatap muka dengan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat dan mahasiswa di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.
Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si yang membuka tatap muka menyampaikan terima kasihnya atas kedatangan dua jenderal bintang empat beserta rombongan.
Baca Juga : Kapolri Syukuri Rasa Aman di Aceh
“Masyarakat Biak merupakan masyarakat yang menerima keanekaragaman. Kami tidak terprovokasi dengan kejadian di Surabaya dan berkomitmen menjaga keamanan di wilayah Biak,” tutur Herry.
Menjawab pernyataan Bupati Biak itu, Kapolri menegaakan bahwa berkaitan dengan peristiwa di Surabaya kemarin itu merupakan bukan mewakili masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau ada kata-kata yang tidak pantas itu pun tidak mewakili, Gubernur Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf bahwa kejadian kemarin bukan merupakan mewakili masyarakat Surabaya,” tegas Tito.
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menambahkan bahwa tujuan mereka ke Biak untuk minta masukan kepada bapak dan ibu.
“Tujuan kami kesini untuk minta masukan bapak dan ibu. Papua perlu penanganan khusus oleh sebab itu akan mempengaruhi terhadap pengambilan putusan pimpinan,” ungkap Marsekal Hadi.
Selanjutnya, acara sesi tanya jawab berlangsung. Yosef Korwa perwakilan masyarat adat asli Papua mengutuk keras perilaku rasisme yang terjadi di Surabaya.
“Atas nama masyarakat adat Papua, kami meminta oknum tersebut harus bertanggung jawab dan di proses secara hukum. Yang kedua kami meminta hak tanah ulayat kami. Yang ketiga kami meminta jatah untuk putra putri terbaik Papua bisa lolos menjadi Akabri,” pinta Korwa.
Kapolri menjawab bahwa, untuk setiap pelanggaran hukum dipastikan diproses secara profesional, sampai saat ini Polri masih berusaha untuk menyelesaikan permasalah isu rasisme tersebut.
“Bahkan Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa ucapan tersebut tidak mewakili masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan beliau meminta maaf atas kejadian tersebut,” terang Kapolri.
Terkait hak ulayat tanah, Panglima TNI akan mencoba berkomunikasi dengan kementrian terkait. Untuk permintaan putra putri asli papua masuk Akabri.
“Saya akan menunjuk Danrem setempat untuk menjaring potensi putra putri Papua sehingga mereka siap berkompetisi dan mampu memenuhi kualifikasi penerimaan,” tutur Panglima TNI. (dd/rel)