mimbarumum.co.id – Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa (HIPMA) Kualuh Leidong, Maulidi Azizi mengungkapkan perwujudan cita-cita pemekaran Labuhanbatu Utara tidak sesuai realita yang ada. Terkhusus, di Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong.
“Yang mana kita lihat angka kemiskinan dan pengangguran di dua kecamatan ini cukup tinggi. Padahal kita ketahui bersama untuk penghasil padi, sawit dan perikanan di Kecamatan Kualuh dan Leidong adalah yang terbesar hasilnya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/11/2022).
Menurut Maulidi, hal ini tak lepas dari buruknya infrastruktur jalan yang sangat vital mempengaruhi sektor-sektor sosial ekonomi. Lantaran, sambungnya, untuk jalan sepanjang sekitar 50 km dari Kualuh Leidong ke ibukota kabupaten membutuhkan waktu 2 jam untuk mengangkut hasil bumi.
“Jadi bagaimana mungkin ekonomi kita bisa berkembang kalau untuk moda transportasi saja dari dua kecamatan penyuplai hasil bumi terbesar ini hancur,” ucapnya.
Kata dia, terkait hal ini, pada 27 Oktober lalu, masyarakat dari 4 kecamatan berdemonstrasi menuntut perbaikan infrastruktur jalan. Kemudian Pemkab Labura mengamini, hal tersebut dan menganggarkan untuk di tahun 2023 sebanyak Rp 104 miliar yang telah diserahkan dengan bentuk Rancangan APBD Tahun 2023 ke DPRD.
“Maka, untuk itu kami berharap agar anggaran tersebut segera di ketok di DPRD Labura agar dapat di tahun depan dan terlaksana serta di kerjakan. Memang kita ketahui bersama anggaran untuk infrastruktur jalan Rp 104 miliar itu sangatlah banyak. Tentu kita juga tidak ingin kecamatan lain tidak terakomodir pembangunannya,” cetus Azizi.
Karena itu, sambung dia, HIPMA Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong meminta izin kepada masyarakat di kecamatan lain agar R-APBD Tahun 2023 itu diprioritaskan untuk pembangunan jalan hancur-hancuran di Hilir-leidong.
“Upaya kedepan hasil bumi yang sangat besar di dua kecamatan ini dapat juga mendongkrak perekonomian di Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok yang sama-sama kita cintai ini,” tandasnya.
Reporter : AO Sihombing