Beranda blog Halaman 718

KSI dan Dinsos Sumut Hadirkan Pelataran Difabel Pertama di Indonesia

mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, didampingi istri yang juga Bunda Difabel Sumut Nawal Lubis, menandatangani prasasti tanda peresmian Gallery dan Cafe Pelataran Difabel di Jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Minggu (3/9/2023).

Gallery dan Cafe Pelataran Difabel merupakan wadah untuk orang-orang berkebutuhan khusus yang diinisiasi Yayasan Khadijah Sharaswaty Indonesia (KSI) pimpinan Sri Dewi F Natadiningrat, berkerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Propinsi Sumatera Utara.

Ratusan anak-anak difabel dari berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB) dan komunitas disabilitas serta lembaga peduli anak berkebutuhan khusus dari berbagai kabupaten/kota di Sumut hadir dalam acara tersebut.

Begitu tiba di lokasi acara, Gubsu langsung disambut alunan musik marching band tuna rungu dan tuna grahita dari SLB Muzdalifah dan pantomim tuna rungu dari SLB Melati. Ia terlihat sangat berempati dan menyempatkan diri memberikan apresiasi. Bahkan ia sempat turut menabuh drum bersama mereka.

Memasuki lokasi acara, Gubsu kemudian langsung melakukan penandatanganan prasasti yang dilanjutkan peninjauan etalase aneka produk para difabel di sejumlah ruangan galeri. Ia mengaku sangat kagum dengan produk kerajinan dan makanan olahan tersebut.

Sebelum naik ke stage utama, Gubsu menyempatkan diri meninjau dan berbincang serta minum secangkir kopi. Ia bahkan terkejut saat baristanya ternyata anak-anak difabel tuna rungu dan tuna daksa yang memiliki keterampilan luar biasa dalam meracik minuman.

Lagu daerah yang dinyanyikan anak tuna grahita (down syndrom) dan diiringi oleh pemusik tuna netra dari SLB Karya Murni menyambut kehadiran Gubsu dan Bunda Difabel di stage utama.

“Mereka-mereka inilah yang membesarkan Sumut. Kita yang diberi Tuhan lebih sempurna dari mereka, tapi kita tak pernah membuat yang lebih baik dari mereka. Keberadaan mereka kehendak Tuhan,” kata Gubsu mengawali sambutannya.

Gubsu kemudian memutar video prestasi para difabel di berbagai bidang, di antaranya olahraga. “Di tengah keterbatasannya, para difabel mampu berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Bahkan dari Sumut ada yang nomor 3 dunia,” ujarnya.

Orang nomor satu di Sumut yang segera mengakhiri masa jabatannya ini, kemudian memberikan motivasi kepada para difabel. Bagi yang tuna rungu, motivasi Gubsu disampaikan oleh juru bahasa isyarat (JBI) yang ada di sisi kanan stage utama.

“Orang-orang ini kalau ditanya tak bisa jawab, disuruh melihat tak bisa, panca inderanya tak sempurn, tapi kalau disuruh lari, berenang, meraka tak kalah, padahal tak punya kaki dan tangan.Banyak lagi prestasi mereka,” ucapnya.

Sejatinya, kata Gubsu, manusia normal yang seharusnya dikasihani, bukan para difabel. “Kita diberi Tuhan panca indera sempurna, tapi kita tak bisa berbuat. KONI kita ranking 14 nasional, tapi difabel kita ranking 2 nasional,” tambahnya.

Mantan Pangkostrad ini kemudian memberikan apresiasi kepada Yayasan KSI yang mampu menginisiasi berdirinya Gallery dan Cafe Pelataran Difabel. Dia meminta semua pihak memberikan perhatian dan partisipasi, sehingga bisa eksis dan menjalankan tugas mengangkat derajat para.

“Kasih mereka kegiatan agar bisa mandiri. Jangan kasih mereka ikan, tapi berikan kailnya. Semua kepala dinas dan staf setiap hari harus belanja di sini, ngopi di sini. Kebetulan saya sering lewat sini, nantipun saya bakal sering ngopi di sini,” ungkapnya.

Para difabel peraih medali dari berbagai cabang olahraga yang mengharumkan nama Sumut kemudian diminta naik ke stage utama, di antaranya Sri Wahyuni, peraih medali emas cabang renang. “Mereka-mereka ini peraih medali. Kalian-kalian yang normal peraih medali apa? Mereka ini yang buat kita bangga,” tukasnya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Gubsu sempat melantunkan dua tembang ‘istimewa’. Dua tembang lawas itulah yang mengiringi kisah cintanya bersama sang istri.

Apresiasi lantas diberikannya kepada tuna netra pemain organ tunggal karena dengan apik bisa mengiri lagu yang dinyanyikan. “Luar biasa, saya sedikit menyampaikan lirik, nadanya langsung pas,” sebutnya.

Sebelum meninggalkan lokasi acara, Gubsu dan Bunda Difabel dihibur tari kreasi daerah yang ditampilkan siswa tuna rungu dari SLB Negeri Batu Bara.

“Saudara-saudaraku, anak-anakku, saya tak mau kalian menyerah, terus berjuang, karena kelak kalian lebih berpeluang masuk surga daripada kami yang memiliki pancaindera sempurna. Dua hari lagi saya tak gubernur lagi, tapi sampai kapanpun, saya tetap menyenangi dan menyayangi kalian,” pungkasnya.

Dinsos Pemprovsu sebagai penanggung jawab Pelataran Difabel ini yang bekerja sama dengan pihak swasta yaitu KSI sebagai pelaksana pengelolaan dan Koperasi sebagai distributor produk-produk difabel.

“Ini menjadi yang pertama di Indonesia di lingkungan pemerintahan khususnya Dinas Sosial, agar terus berkelanjutan dan berharap semua dinas terkait serta swasta turut mendukung setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi yang sangat peduli dengan keberadaan sahabat difabel Sumatera Utara yang luar biasa.” Ungkap Sri Suriani Purnawati, Kadis Sosial Pemprovsu.

“Selama ini belum ada wadah di Sumatera Utara untuk sahabat difabel dapat mengekspresikan karya-karyanya. Diharapkan Pelataran Difabel ini bisa menjadi etalase keberadaan mereka. Di sini mereka juga bisa belajar sambil bekerja,” ujar Dewi dari KSI mengakhirinya.

Reporter : Siti Amelia

Door to door, BPS akan Lakukan Pendataan Secara Lengkap UMKM di Sumut

0

mimbarumum.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) akan melaksanakan kegiatan Pendataan Lengkap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2023 (PL-KUMKM23) pada 15 September-14 Oktober 2023.

Pengumpulan data secara door to door dengan moda CAPI tersebut dilengkapi dengan geotag dan foto khusus untuk bangunan UMKM dan koperasi. Adapun informasi yang dikumpulkan yaitu informasi unit usaha/perusahaan, informasi pelaku usaha dan informasi karakteristik usaha.

Output yang dihasilkan Basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address. Skala UMKM ditentukan berdasarkan kriteria penjualan tahunan, mengacu pada PP nomor & tahun 2021.

Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin mengatakan, untuk cakupan di Sumatera Utara pada 2023 ini, PL-KUMKM diselenggarakan di 19 kabupaten/kota (13 Kabupaten dan 6 Kota).

Dengan petugas sebanyak 3.316 orang dengan rincian 138 orang koseka, 536 PML, dan 2.642 PCL.

“Kegiatan pendataan lengkap KUMKM 2022-2024 menjadi titik awal grand design Sensus Eknomi 2026,”kata Hasan saat membuka Rapat Teknis Daerah PL-KUMKM Tahun 2023 di Medan, Senin (4/9/2023).

Artinya kata Hasan, selain untuk memperoleh data tunggal Koperasi dan UMKM, kegiatan ini menjadi sangat penting nantinya untuk kegiatan BPS kedepan. Karenanya kontribusi semua pihak diharapkan ikut menyukseskan kegiatan besar ini.

“Kepala BPS dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota agar dapat saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating terhadap data-data yang telah terkumpul, agar keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan menavigasi bisnis UMKM ke depan,”ucap Hasan.

Hasan juga mengajak semua pihak menjaga komitmen bersama dalam kolaborasi statistik, kapabilitas statistik dan pemanfaatan statistik dalam rangka memperkuat Sistem Statistik Nasional dan memperkuat kelembagaan BPS sebagai dirigen penyelenggaraan statistik secara nasional.

“BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota harus tertib dalam pengadministrasian dokumen pertanggungjawaban/pendukung setiap tahapan pelaksanaan PL-KUMKM2023 dan tersimpan secara rapi serta mudah diakses. Lakukan monitoring setiap tahapan pelaksanaan PL-KUMKM2023 sesuai dengan target yang dijadwalkan dan pastikan matriks beban kerja per petugas disusun secara cermat dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh petugas,”harap Hasan.

Dalam sambutannya, Hasan menyampaikan dalam pembangunan dibutuhkan Evidence-based policy untuk penyusunan kebijakan. Statistik yang dibutuhkan diawali dengan tahapan perencanaan, penentuan target dan strategi pembangunan.

Kemudian tahapan pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan input dan proses untuk mencapai target yang diharapkan. Tahapan pengendalian guna memastikan batasan-batasan untuk menjamin ketercapaian pembangunan yang dipenuhi. Serta tahapan evaluasi untuk mengukur outcome, efektifitas dan dampak pembangunan serta bagaimana keberlanjutannnya.

“Dalam menyusun strategi pembangunan diperlukan dukungan data yang baik,”ungkap Hasan.

Untuk itu, kolaborasi penyediaan data dari setiap penyelenggaraan kegiatan statistik sangat diperlukan dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI), baik antara BPS dengan K/L/Pemda.

“BPS bertanggungjawab menghasilkan data makro yang akurat dan berkualitas sesuai dengan amanat UU Statistik no.16 tahun 1997. Sedangkan K/L/Pemda untuk keperluan intervensi kebijakan pada level mikro, untuk memberikan akses masyarakat kepada layanan program yang membutuhkan penyediaan data mikro bersifat target sasaran,”papar Hasan.

Menurut Hasan, saat ini karakteristik dan keberadaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) sangat dinamis berkembang. Tentu, tantangan yang dihadapi oleh pelaku KUMKM tidak dapat diabaikan.

“Faktor yang mempengaruhi performa KUMKM diantaranya adalah regulasi KUMKM, keadaan pasar, akses terhadap dukungan finansial, pengembangan dan inovasi usaha kapabilitas wirausaha dan budaya wirausaha,”sebut Hasan.

Hasan menyatakan, untuk membantu KUMKM dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut serta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku KUMKM.

Untuk itu pemerintah mendorong terciptanya data tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi. Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM (SIDTKUMKM), merupakan sebuah platform inovatif yang dapat menggabungkan data dari berbagai sumber terkait UMKM menjadi satu data tunggal yang terintegrasi.

Dikatakannya, PL-KUMKM yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimaksudkan untuk memperoleh data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian. Data yang diperoleh antara lain: informasi tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan, permodalan, penggunaan internet, izin usaha, dan pola kemitraan.

Kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan yang berada dalam wilayah Negara Indonesia. Skala UMKM ditentukan berdasarkan kriteria penjualan tahunan (Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021) Batas atas penjualan tahunan yaiitu Usaha mikro dua miliar rupiah, usaha kecil lima belas rupiah dan usaha menengah lima puluh miliar rupiah.

Dijelaskannya, pada tahun 2022, kegiatan pendataan lengkap KUMKM diselenggarakan di 240 kabupaten/kota di Indonesia. Pendataan dilakukan pada usaha yang menetap. Pada tahun 2023 Kegiatan Pendataan Lengkap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2023 (PL-KUMKM23) diselenggarakan di 215 kabupaten/kota. Di 32 provinsi, kecuali di Provinsi DIY dan Bali.

“Pendataan pada usaha yang menetap dan tidak menetap,”tutup Hasan.

Reporter: Siti Amelia

 

Isi Amanat Kapolda Sumut Yang Dibacakan AKBP Dudung Setyawan

0

mimbarumum.co.id – Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan, memimpin pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba Tahun 2023.

Dengan rangka Meningkatkan Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di wilayah Hukum Polres Padangsidimpuan dengan tema”Kamseltibcar Lantas Yang Kondusif Menuju Pemilu Damai 2024, di Alaman Bolak , Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Senin (4/9/2023).

Tinjauan lapangan wartawan Amanat Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, yang dibacakan oleh Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan, mengungkapkan bahwa Apel Gelar Pasukan yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk pengecekan terakhir kesiapan pelaksanaan operasi Zebra Toba 2023 baik pada aspek personil, sarana dan prasarana termasuk keterlibatan unsur instansi terkait.

“Sebagaimana kita ketahui bersama permasalahan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Sumatera Utara masih sangat memprihatinkan, hal tersebut tentu tidak terlepas dari rendahnya kesadaran terhadap peraturan berlalu lintas dan kepatuhan para pengguna jalan,”jelas nya.

Selanjutnya, untuk data kecelakaan lalu lintas tahun 2023 telah terjadi 3.855 kasus yang mengakibatkan kerugian materil maupun korban jiwa antara lain, Meninggal dunia sebanyak 884 orang, Luka berat sebanyak 1.246 orang, Luka ringan sebanyak 4.545 orang, dan kerugian material sejumlah Rp. 11.332.220.000 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Operasi Zebra Toba 2023 merupakan operasi harkamtibmas bidang lalu lintas yang mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis didukung dengan penegakan hukum secara elektronik dan tilang di tempat serta teguran yang humanis bagi pelanggar lalu lintas.

AKBP Dudung Setyawan mengatakan selain itu operasi Zebra Toba 2023 juga bertujuan sebagai sarana cipta kondisi menjelang pelaksanaan Ops Mantap Brata Toba 2024 dimana dalam pelaksanaannya selain memberikan adaptasi mengenai tata cara berlalu lintas yang baik kepada masyarakat sekaligus membentuk karakter masyarakat yang disiplin dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Masih dalam amanat, sehubungan dengan hal tersebut para personil yang terlibat dalam Ops Zebra Toba 2023 harus menerapkan cara bertindak yang tepat antara lain :

Melaksanakan deteksi dini lidi dan pemetaan terhadap lokasi atau tempat rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Melaksanakan Binluh kepada masyarakat tentang kamseltibcarlantas melalui giat sosialisasi penyuluhan melalui pemasangan spanduk, baner baliho, penyebaran laleaflet dan stiker baik melalui media cetak elektronik, media sosial.

Melaksanakan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

Melakukan counter opini terhadap berita-berita hoax di medsos, online maupun mainstream terkait operasi Zebra Toba 2023.

Melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran secara elektronik serta teguran dan penindakan tilang di tempat untuk pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi atau pelanggaran lalu lintas berat.

Adapun 8 (delapan) prioritas pelanggaran lalu lintas yang menjadi target pada Operasi Zebra 2023 yakni Pengendara menggunakan Ponsel disaat berkendara, Pengendara melawan arus, Pengemudi atau pengendara di bawah umur, Pengendara berboncengan lebih dari satu orang, Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm SNI dan Pengendara Mobil tidak menggunakan Safety Belt, Melebihi batas kecepatan, Pengemudi dengan pengaruh alkohol, Pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor dengan knalpot brong (tidak standar).

Masih dalam amanat yang dibacakan Kapolres, Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kepada seluruh personil selama pelaksanaan operasi yaitu, Senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah, Utamakan faktor keamanan dan keselamatan dengan mempedomani standar operasional prosedur yang ada, Lakukan operasi ini sesuai prosedural tidak arogan dengan simpatik dan humanis 3 S (sabar, sopan dan senyum).

Lanjut nya Kepada para perwira selaku pengendali dan bid propam serta itwasda selaku pengumuman fungsi pengawasan harus mampu melakukan pengawasan melekat terhadap personil dalam pelaksanaan operasi Zebra Toba 2023.

“Jadilah personel teladan dalam berlalu lintas untuk memberikan contoh yang baik dan benar ditengah masyarakat”, tutupnya.

Reporter : Rizal Oloan Nasution

IDI Labura Gelar Baksos di Desa Sialang Taji

0

mimbarumum.co.id – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Labuhanbatu Utara menggelar penyuluhan dan pengobatan secara gratis kepada masyarakat Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Sabtu (2/9/2023).

Perhelatan Bakti Sosial ( Baksos ) ini pun mendapat apresiasi dari Bupati Labuhanbatu Utara yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Suib, S.Pd, MM, di saat menghadiri acara tersebut.

Acara itu di hadiri Ketua IDI Labuhanbatu Utara, dr. Sugeng Hartono, Sp.P, Camat Kualuh Selatan, Suwedi, S.Sos, dan Kepala Desa Sialang Taji M. Sirait.

“Walau pun di hari Sabtu, hari libur ,namun, tetap baksos di manfaatkan para jajaran dokter-dokter hebat Labuhanbatu Utara untuk memberikan edukasi ,tentang, kesehatan pengobatan secara gratis kepada masyarakat, ini patut kita apresiasi”, ujar Sekda.

Di katakan Sekda pesan Bupati Hendriyanto Sitorus , di harapkan masyarakat Desa Sialang Taji memanfaatkan momentum ini untuk berobat, baik cek kesehatan, cek kandungan, cek kesehatan balita, juga mendengarkan penyuluhan tentang pencegahan stunting.

“Kepada para bapak dan bu, cukup membawa fotocopy KTP saja kita sudah bisa terlayani untuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter-dokter hebat ini, maka manfaatkan lah kegiatan ini dengan baik,” jelas Sekda menirukan pesan Bupati.

Terpantau di acara baksos tersebut Sekda meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial yang dilakukan IDI Labuhanbatu Utara dari mulai pemeriksaan kandungan, kesehatan balita, dokter umum, dan pemberian makanan tambahan kepada balita.

Reporter : AO.Sihombing 

Kapolres Padangsidimpuan, Ini Wujud Kepedulian Polri Untuk Anak SLB

0

mimbarumum.co.id – Memperingati HAN 2023 Polres Padangsidimpuan membagikan alat olahraga untuk Anak-anak Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jalan Oppu Sarudak Kelurahan Hutaimbaru.

Terlihat anak SLB itu senang kedatangan Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan benar-benar tidak berjarak kala memberi bantuan ke anak-anak di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dengan senyum ramah serta humanis, Kapolres Padangsidimpuan beserta jajaran sekaligus membawa Oleh-oleh bantuan alat-alat olahraga ke anak-anak SLB.

Tampak riang gembira menyambut kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Padangsidimpuan itu.

“Kedatangan kami kali ini, selain untuk bercengkrama dengan anak-anak kita yang menurut kami punya kelebihan ini, juga membawa sedikit hadiah ada alat-alat olahraga yang sengaja kami bawakan,” jelas Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan, Sabtu (2/9/2023).

AKBP Dudung Setyawan mengatakan kiranya dapat memberi dorongan semangat ke anak-anak SLB, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN).

“Ini wujud kepedulian Polri khususnya Polres Padangsidimpuan untuk Anak.- anak yang sekolah di SLB,” ujarnya.

Tidak lupa Polri memberikan bantuan buku bacaan, merupakan wujud dukungan Polri demi menguatkan proses belajar mengajar di dunia pendidikan.

“Intinya, kami ingin menunjukkan bahwa Polri khususnya Polres Padangsidimpuan, mendukung peningkatan literasi hingga ke pelosok Nusantara lewat bantuan buku bacaan ini,” jelas Kapolres.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan mengatakan ini dapat mencerminkan Polri yang Presisi, sesuai harapan bapak Kapolri, Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

“Kami jajaran Polres Padangsidimpuan, tetap berusaha berikan yang maksimal ke segenap lapisan masyarakat,”harap
Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan.

Kepala SLB Negeri Padangsidimpuan, Mukhtar Ritonga, mengungkapkan terima kasih kepada Polri terkhusus Polres Padangsidimpuan yang dipimpin AKBP Dudung Setyawan, dan jajaran nya.

Reporter : Rizal Oloan Nasution

Irsan Efendi : Harus kita Geber Agar Muncul Bibit Atlet Tingkat Kota Padangsidimpuan

0

mimbarumum.co.id – Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution resmi membuka acara gebyar olahraga kota Padangsidimpuan tahun 2023 dari cabang bulu tangkis di Sport Center Agrowisata, Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Sabtu (2/9/2023).

Dalam sambutan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution menyampaikan bahwa kondisi atlet di Kota Padangsidimpuan harus kita geber agar muncul bibit atlet tingkat Kota Padangsidimpuan dalam ajang tournament kelas regional dan lainnya, ini harus terformat dengan baik untuk Cabang olahraga bersama pemerintah.

Wali Kota Padangsidimpuan yang didampingi Ketua PBSI Irfan Bakhri Siregar, Wakil Ketua Hasanuddin Sipahutar, Sekretaris Aswin Matondang, Bendahara Parsaulian Lubis, dan Ketua Koni H Syaiful Jamil berharap ini harus kita wujudkan bersama-sama, karena tidak bisa hanya pemerintah saja yang berbuat.

“Pemerintah dan Cabor Bulutangkis tolong untuk saling koordinasi, mari sama – sama kita berjuang bersama-sama untuk olahraga di Kota Padangsidimpuan,” ajak Irsan.

Dalam laporan Ketua PBSI Kota Padangsidimpuan Irfan Bakhri Siregar menyampaikan bahwa cabang olahraga bulutangkis siap untuk membersamai dengan pemerintah, tanpa cabor pembinahaan atlet juga tidak akan jalan karena semua ada lembaganya.

Lanjut Irfan, Adapun dalam pembukaan ini dihadiri peserta lebih dari 300 orang yang terdiri dari SD dan SMP Ganda Putra Pelajar SD dan SMP Singel Putra Pelajar, dan Ketegori Umum (open) dengan total hadiah Rp 10 juta.

“Lembaga PBSI Padangsidimpuan adalah lembaga resmi untuk mencetak atlet bulutangkis di Kota Padangsidimpuan khususnya, dan itu pastinya koordinasi bersama KONI Kota Padangsidimpuan dan club bulutangkis yang ada di Kota Padangsidimpuan,” pungkasnya.

Reporter : Rizal Oloan Nasution

Polrestabes Medan Amankan 2 Kurir Ganja Asal Aceh dan 1 Mobil Sigra

mimbarumum.co.id – Satuan Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengamankan dua orang kurir narkoba jenis daun ganja kering asal Aceh di Jalan Sei Batang Serangan Medan.

Dari pelaku petugas berhasil menyita barang bukti daun ganja kering sebanyak 133 Kg, Mobil Daihatsu Sigra BL 1892 U dan dua ponsel bermacam merek.

“Kedua tersangka bernama Agus Ardiansyah (26) dan Juanda (27) warga Aceh,” ucap Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda melalui Kasat Narkoba AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu kepada wartawan, Minggu (3/9/2023).

Lebih lanjut, Kasat Narkoba menjelaskan kronologis penangkapan, petugas mendapatkan informasi peredaran narkotika jenis ganja di Jalan Sei Batang Serangan Medan pada hari Rabu (2/8/2023) sekitar pukul 19.30 WIB, petugas melihat 1 unit mobil Daihatsu Sigra BL 1892 U, yang diduga membawa narkotika jenis ganja.

Selanjutnya, petugas memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penggeledahan yang kemudian menemukan 15 bungkus narkotika jenis ganja ditemukan dari dalam 1 unit mobil tersebut.

Kemudian petugas melakukan pengembangan dan ditemukan kembali 118 bungkus dengan berat sekitar 118 kilogram dari dalam rumah yang terletak di Jalan Flamboyan Medan. Kemudian petugas menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan kedua tersangka mengakui barang bukti tersebut adalah milik seorang laki – laki
DPO yang sudah diketahui ciri – cirinya, yang mana kedua tersangka dihubungi oleh laki – laki tersebut untuk menjemput 133 Kg ganja dari Pindeng Aceh Timur dan mengantarnya ke Medan yaitu ke Jalan Flamboyan untuk mengantarkan kepada seseorang laki – laki yang tidak dikenal.

Selanjutnya, petugas membawa kedua tersangka itu berikut barang bukti ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan.

Ia menyebutkan modus operandinya, kedua tersangka mengakui sudah dua kali mengedarkan narkotika jenis ganja yang didapatkannya dari laki – laki.

“1 gram ganja bisa digunakan untuk satu orang. Sehingga dari ganja sebanyak 133.000 gram. Orang yang terselamatkan kurang lebih sebanyak 133.000 orang,” sebutnya.

“Atas perbuatan dilakukan pelaku tersebut. Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Subs 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang – undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ancaman hukuman 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup dan hukuman mati,” tandasnya.

Reporter : Rasyid Hasibuan

Pertama di Indonesia, Kapolres Simalungun Damaikan 70 Kasus Kriminal dengan Restoratif Justice

0

mimbarumum.co.id – Istilah “Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah” terpatahkan oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung SH SIK. Betapa tidak, sepanjang Agustus 2023 lalu, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengadakan kegiatan restorative justice massal di Wilayah Hukum Polsek Tanah Jawa.

Kegiatan yang pertama kali dan berlangsung di Mapolsek Tanah Jawa pada Senin (31/7/2023) lalu ini menjadi Pilot Project dalam melaksanakan mediasi massal.

“Benar, Polsek Tanah Jawa menjadi Pilot Projek atau percontohan bagi Polsek-polsek Sejajaran Polres Simalungun dalam melaksanakan kegiatan Restoratif Justice massal atau mediasi secara massal,” kata AKBP Ronald Sipayung, Minggu (3/9/2023).

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan rompi dari PTPN IV dan Komisi III Dr Hinca Panjaitan kepada Kapolres Simalungun sebagai tanda apresiasi atas kerjasama dalam menggelar Restoratif Justice massal.

Ronald mengatakan, total ada 64 perkara yang didamaikan melalui Restoratif Justice, dimana korban dan terlapor telah saling memaafkan.

Dari banyaknya laporan tersebut ada rentan umur 15 sampai dengan 45 tahun cukup banyak mendominasi sebagai pelaku pencurian buah tandan sawit dari PTPN, ada sebanyak 70 persen, sehingga menjadi masalah.

“Diusia Produktif yang mungkin badannya masih sehat, masih kuat namun mengapa harus melakukan hal seperti ini, apa tidak ada pekerjaan lain atau hal-hal yang positif bisa dikerjakan, tentu ini menjadi permasalah bersama, tugas kita bersama bagaimana warga masyarakat kita bisa melakukan pekejaan yang lebih baik lagi, seperti berladang, menjadi buruh bangunan dan lain sebagainya, namun demikian tentu perbuatan pencurian ini tidak bisa dibenarkan, apapun ceritanya kita punya hukum positif, orang yang melakukan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya,”ucap Ronald lagi.

Dia menegaskan, penyelesaian ini bukanlah ujuk-ujuk seolah menyelesaikan perkara untuk mengejar jumlah, melainkan karena perkara yang dinilai rendah kerugiannya.

Melalui restorative justice massal ini, Ronald berharap, menjadi persiapan perubahan KUHP yang terbaru. Restoratif Justice dipandang sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak dengan cara mediasi.

“Kepada para tersangka diberikan penegakan disiplin dam diminta membersihkan tempat ibadah dan perkantoran,” sambungnya.

Namun, tambah Ronald, bukan berarti semua kasus pula yang bisa diselesaikan restorative justice. Kasus-kasus seperti curanmor, pembunuhan, narkoba yang meresahkan masyarakat tidak dapat dilakukan Restoratif Justice.

“Ya, tentu berbedalah kan, tidak juga mungkin kasus-kasus berat dapat dimaklumi dengan restorative justice kan,”kata Ronald sambil tersenyum ringan.

Apalagi, kata AKBP Ronald, Polri sendiri sudah mengatur tentang Restoratif Justice dengan mengeluarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan retoratif, atau Restoratif Justice.

Secara umum RJ atau restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dalam melesaikan suatu tindak pidana dengan cara berdamai dan berkeadilan.

Sehingga dalam pelaksanaa RJ 64 kasus ini, kata Ronald mengacu pada Perpol yang ada persyaratan formil dan materil yang harus dikerjakan, tidak ada bedanya dengan Kapolsek dengan Pangulu, Camat, yang mungkin ada warganya berkelahi.

“Untuk itu perangkat desa punya kewajiban untuk bagaimana menyedikan forum berupa mediasi, Polsek Tanah Jawa Resor Simalungun membuat hal seperti ini secara massal, ungkap AKBP Ronald, ” tegas AKBP Ronald.

Wilayah Hukum Polsek Tanah Jawa ini menurut AKBP Ronald merupakan Polsek yang banyak menerima laporan kejadian terkait pencurian buah tandan sawit, dan hal ini dapat membuat ganguan Kamtibmas juga gangguan terhadap pihak PTPN-IV.

Langkah Kapolres Simalungun AKBP Ronalg juga mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPR RI Dr Hinca IP Panjaitan XIII, SH, MH, ACCS, dan PTPN IV.

“Agar tidak ada perdebatan panjang, karena kita sudah membahas hal-hal apa yang akan dituntut atau diminta sehingga tidak memberatkan kepada para tersangka yang berurusan didalam pengaduan ini, diharapkan melalui sanksi sosial yang diberikan membuat Bapak/Ibu yang terlibat menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi karena pada perinsipnya mencuri itu adalah perbuatan yang salah, “tegas AKBP Ronald.

Kapolres Simalungun juga menyampaikan Program Prioritas Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi, SH, SIK, MSi.

“Salah satu Program Bapak Kapolda Sumatera Utara adalah memberantas Narkoba, Narkoba musuh kita bersama dan saya berharap dari 70 orang yang dilaporkan dalam kasus pencurian buah tandan sawit ini tidakan mencuri untuk kepentingan Narkoba, saya berharap itu dilakukan bukan untuk membeli Narkoba, “ujar AKBP Ronald.

Pelaksanaan Mediasi Massal ketika itu dihadiri, Direksi PTPN IV Fauzi Omar, Doktor Hinca Panjaitan SH dari Komisi III DPR R I, Bupati Simalungun diwakili Asisten 1 Albert R Saragih , Danramil 10 Balimbingan, Kodim 0207 Simalungun, Kapten Infanteri Marasi G Sinaga, WAKA Polres Simalungun Kompol Efianto, Camat Tanah Jawa Mariaman Samosir, Camat Huta Bayu Raja Doni Sinaga, Camat Gunung Malela Roy Sidabalok dan sejumlah Pangulu Nagori atau Kepala Desa.

Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Manson Nainggolan, bertindak sebagai penyidik sementara para Tokoh Agama dan tokoh Adat dan juga tokoh masyarakat dan 64 orang tersangka pencurian Sawit, yang dibebaskan dari jeratan hukum yang telah digugurkan oleh undang-undang Restoratif Jastice atau RJ mendapat kesepakatan dari sejumlah pihak diantaranya Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung yang juga sekaligus mewakili Kapolda Sumut.

Dalam kesempatan itu, para tersangka pencuri buah sawit telah menyampaikan semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya itu dan siap menerima sanksi sosial dengan membersihkan tempat Ibadah dan juga Kantor Pangulu selama tiga bulan.

Selain itu juga pihak Direksi PTPN IV Fauzi Omar menyampaikan bahwa yang dilakukannya itu oleh para terlapor dan penegakan pihak Kepolisian semata-mata sebagai upaya menjaga aset perusahaan BUMN dalam hal ini aset perkebunan PTPN IV. Saya yakin apa yang dilakukannya itu adalah ketidaksengajaan dan sebagai desakan kondisi ekonomi semata.

“Sehingga dengan acara mediasi masal ini kita tuntaskan bersama,” katanya.

Fauzi Omar mengatakan, untuk ke 64 warga yang telah mendapat pengampunan itu bila mereka ingin bekerja maka pihaknya akan memberikan peluang pekerjaan sesuai pendidikan dan juga kemampuannya,” jelas Direksi PTPN IV dan disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Sedangkan anggota Komisi III DPR RI Dr Hinca IP Panjaitan XIII, menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kapolres Simalungun, Kasat Reskrim dan Jajaran yang sudah menyelenggarakan kegiatan mediasi massal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Hinca menyebutkan bahwa, undang -undang yang selama ini diterapkan itu masih mengadopsi hukum Kolonial Belanda, dan itu hukum penjajah dijaman itu, yang seharusnya ada yang direvisi.

“Masak sekarang kita sudah merdeka masih menggunakan hukum dari penjajah, makanya kini sesuai buah pembahasan dan pemikiran serta perjuangan yang di lakukan Anggota DPR R I khususnya dikomisi III DPR RI Dr Icha dan kawan kawan berhasil melahirkan hukum yang diberi nama hukum merah putih yakni Restoratif Justive atau hukuman tanpa pengadilan,” pungkasnya.

Reporter : Jafar Sidik

Proyek MYC Jalan dan Jembatan Propinsi di Pulau Nias Optimis Selesai

0

mimbarumum.co.id – Proyek Multi Years Contract (MYC) Jalan dan Jembatan daerah strategis propinsi Sumut yang berada di Pukau Nias, Kadis PUPR Sumut Marlindo Harahap optimis selesai.

Menjawab wartawan, Minggu (3/9/2023), Kadis mengemukakan Pulau Nias atau untuk pulau dan kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera itu terdiri dari Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada proyek strategis daerah Provinsi Sumatera Utara juga akan dirasakan di 5 kabupaten /kota di pulau Nias ini sebagai tindak lanjut untuk pengentasan daerah tertinggal tahun 2020 -2024 berdasarkan amanah dari Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020.

Berdasarkan kontrak antara Dinas PUPR Sumut dan Waskita-SMJ-Utama KSO penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di pulau Nias terdiri dari Kota Gunung Sitoli Peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Gunung Sitoli – Afia di KotaGunung Sitoli sepanjang 1 km, Pembangunan Saluran Drainase pada jalan Provinsi ruas Jl. Sudirman di Kota Gunung Sitoli sepanjang 1.000 m.

Kabuoaten Nias Peningkatan struktur jalan lolowua – dola di kab. Nias sepanjang 2,5 km. Kabuoaten Nias Selatan Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Duria – Lolowau di Kab. Nias Selatan sepanjang 4,32 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Lolowau – siwalawa II di Kab. Nias Selatan sepanjang 1,6 km.

Kabupaten Nias Utara Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Afia – Tuhemberua sepanjang 1 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Tuhemberua – Lotu sepanjang 9 km, Pembukaan jalan provinsi ruas Afulu – Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara sepanjang 14,21 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Lahewa – Afulu sepanjang 2,5 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Lotu – Lahewa sepanjang 1 km, Pembangunan Box Culvert pada jalan Provinsi Ruas Afia – Tuhemberua sebanyak 3 unit.

Kab. Nias Barat Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Hilimbuasi – Mandrehe sepanjang 2 km, Pembukaan jalan provinsi ruas Lasara Bagawu – Bts. Nias Barat di Kab. Nias Utara sepanjang 11,30 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Dola -Duria di Kab. Nias Barat sepanjang 1,6 km, Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Mandrehe – Sirombu di Kab. Nias Barat sepanjang 1,8 km, peningkatan struktur jalan provinsi ruas Siwalawa II – Sirombu sepanjang 2 km, pembangunan jembatan Idano Noyo (Tahap I) di Kab. Nias Barat sepanjang 100 m dan Pembangunan jembatan Idano Mbobo Sebua di Kab. Nias Barat sepanjang 10 m.

Untuk percepatan pembangunan jalan di pulau Nias ini maka PT. Pijar Utama sebagai bagian dari KSO membangun Asphalt Mixing Plant (AMP) baru di Kab. Nias Barat dengan kapasitas 60-80 ton/jam yang saat ini sedang persiapan pondasi.
Kemudian khusus untuk pembangunan jembatan Idano Noyo dengan bentang yang cukup panjang yang mencapai 100 m akan dilakukan menggunakan rangka baja.

Saat ini pemesanan rangka baja sudah dilaksanakan dan sedang dalam proses untuk pengirimannya.

Namun diakui bahwa dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala mulai dari pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan dan abutmen jembatan, adanya kendala utilitas, keterlambatan dalam proses perizinan lingkungan yang pada akhirnya juga akan memperlambatan perizinan untuk SILO dan SILP dari AMP baru tersebut.

Dinas PUPR Prov. Sumut sangat responsive untuk mengatasi persoalan yang timbul di lapangan maka pada tanggal 23 Agustus 2023 yang lalu, Kadis PUPR Prov. Sumut ini terus turun ke lapangan meninjau salah satu penyebab keterlambatan pekerjaan di pulau Nias dan langsung melakukan pertemuan dengan Bupati Nias Barat, Ketua DPRD Nias Barat, Dandim 0213/Nias, Kadis PUPR Nias Barat dan tokoh masyarakat Nias Barat.

Hasil pertemuan ini telah disepakati pembebasan tanah untuk kelanjutan pembangunan jembatan Idano Noyo (Tahap I) di Kab. Nias Barat.

Kadis PUPR menjelaskan bahwa akibat keterlambatan pembebasan lahan ini akan berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan jembatan di Idano Noyo Kab. Nias Barat ini.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2023 kemarin juga telah dilakukan pertemuan yang terpadu di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH dan didampingi oleh Asdatun dan Asintel.

Pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR, BPK Perwakilan Sumut, Inspektorat Prov. Sumut, Tim Ahli Hukum Kontrak dan Racang Bangun, GS Waskita-SMJ-Utama KSO, PT. SMJ, PT. Pijar Utama, konsultan Manajemen Konstruksi, tim dari Dinas PUPR dan Tim dari Kejati Sumut.

Dalam pertemuan itu salah satunya membahas solusi dan upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan khususnya di pulau Nias yang menjadi perhatian khusus dari Kajati Sumut ini.

Setelah pertemuan itu Kadis PUPR Ir. Marlindo Harahap, MT sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan semua pihak terkait untuk mendukung percepatan pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas PUPR untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di pulau Nias ini dapat segera terwujud

Reporter : Zulfikar Tanjung

UNPRI Dukung Lomba Tradisional PACU JALUR Provinsi Riau

0

mimbarumum.co.id – Universitas Prima Indonesia (UNPRI) sebagai salah satu universitas yang bermutu di Indonesia menjadi satu-satunya perguruan tinggi di wilayah Sumatera Utara yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi di luar Propinsi Sumatera Utara, yakni di Kota Pekanbaru Propinsi Riau. 

“Hal ini membuktikan bahwa UNPRI memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam mempercepat akses layanan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia,” kata Rektor Universitas Prima Indonesia Prof Dr Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes didampingi Direktur UNPRI PSDKU Pekanbaru Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi dan Wakil Direktur UNPRI PSDKU Pekanbaru Dr Salim Aktar MPd kepada wartawan, Minggu( (3/9/2023).

Kata Rektor, UNPRI telah menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi Program Studi diluar Kampus Utama di Kota Pekanbaru mulai tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 545/E/O/2023 dengan 4 Program Studi yaitu Prodi Sarjana Sistem Informasi, Prodi Sarjana Psikologi, Prodi Sarjana Manajemen dan Prodi Diploma Tiga Kebidanan.

Dalam upaya memberikan informasi layanan penyelenggaran pendidikan tinggi di UNPRI-PSDKU Kota Pekanbaru, kata Prof Chrismis, maka UNPRI telah melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Riau dan Lembaga Pemerintah serta Lembaga Swasta lainnya.

Ditambahkan Prof Chrismis, adapun salah satu yang dilakukan UNPRI terlibat langsung dalam mendukung kegiatan lomba balapan mendayung perahu tradisional yang disebut dengan PACU JALUR Kuansing-Teluk Kuantan di Provinsi Riau.

“Hal ini menunjukkan komitmen UNPRI menjadi bagian dalam pembinaan sumberdaya manusia khususnya dibidang olahraga tradisional di Propinsi Riau, sebagai peran UNPRI dalam mewujudkan Tri Dharma PT terutama bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Ditempat terpisah, Founder UNPRI Prof. Dr.dr. I Nyoman E. Lister, MKes, AIFM, SpKKLP, didampingi Ketua BPH UNPRI Dr.Tommy Leonard SH MKn, menyampaikan apresiasi atas perhatian Provinsi Riau dan jajarannya yang mendukung kegiatan PACU JALUR Kuansing-Teluk Kuantan.

Prof Nyoman berharap, kehadiran Kampus PSDKU UNPRI Pekanbaru semakin memudahkan akses bagi masyarakat di Provinsi Riau untuk menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dalam rangka percepatan pembangunan SDM dan perekonomian masyarakat.

“Keberadaan PSDKU UNPRI di Pekanbaru semakin melengkapi ketersediaan layanan pendidikan di jenjang universitas, serta menjadi mitra bagi perguruan tinggi yang sudah ada di Kota Pekanbaru,” harap Prof Dr Nyoman E. Lister.

Reporter : M Nasir