Beranda blog Halaman 5

USU Bersama Pemprov Sumut Resmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Jafar Sidik
-
0
USU Bersama Pemprov Sumut Resmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

mimbarumum.co.id – Universitas Sumatera Utara (USU) meluncurkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna mengolah sampah secara lebih bijak untuk mendukung gaya hidup yang bersih di lingkungan kampus.

TPST ini sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dan dihadiri langsung Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.

Peluncuran ini dilakukan di TPST di Pintu IV, Kampus USU, Selasa (6/5/2025).

TPST ini dikelola langsung oleh USU Circularity Center yang memfokuskan mengolah sampah secara terpadu. Tak hanya menjadi tempat pengolahan sampah tetapi juga menjadi tempat riset yang berkolaborasi dari 5 fakultas. Hal ini juga menjadi bagian dari langkah mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Gubernur Sumatera Utara, menyebutkan TPST ini telah digaungkan sejak lama untuk mewujudkan kampus zero waste. Ia menilai upaya ini perlu menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Tinggal bagaimana penerapannya agar menjadi suatu gerakan yang ekonomis,” ujar gubernur usai meresmikan TPST di USU.

Ia menekankan pengelolaan sampah tidak hanya tugas kampus atau pemerintah, tetapi butuh partisipasi aktif dari masyarakat.

Menurutnya, masyarakat akan termotivasi untuk ikut memilah dan mengumpulkan sampah jika melihat adanya nilai ekonomis dari kegiatan tersebut.

Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si. mengatakan bahwa ingin menunjukkan satu tempat pengelolaan sampah dalam skala mikro yang bisa disediakan masyarakat secara komunitas.

Sebuah lab untuk melakukan riset mengenai sampah dan meneliti pola perilaku manusia terkait dengan pengolahan sampah. Mengedukasi masyarakat untuk memilah jenis sampah.

“Melihat bagaimana mengubah mindset masyarakat pada level rumah tangga untuk langsung memilah sampah yang diproduksi,” katanya saat dijumpai pada acara peresmian TPST.

Lebih lanjut, rektor menambahkan jika hal ini mendukung dari program zero waste yang telah dicanangkan sebelumnya. Tempat pengolahan ini nantinya tak hanya menjadi solusi tetapi juga menjadi nilai ekonomis yang bisa diraih.

“Ini kan masih lab. Masih kan uji coba. Masih kita biayai. Nanti setelah dia bisa menghasilkan aspek ekonomis nya, itu bisa mengurangi biaya pengelolaan,” tambahnya.

Kepala TPST USU, Zaid Perdana Nasution ST. MT. Ph.D., menuturkan pengolahan sampah ini salah satunya menggunakan maggot, yaitu sejenis larva dari lalat. Maggot dapat memakan limbah sampah organik.

Fungsi daripada maggot tak hanya dapat memakan limbah sampah, namun juga bisa menjadi pupuk. Maggot yang telah berkembang inilah yang nantinya akan dijual dan mendapat nilai ekonomisnya.

“Anorganiknya itu bisa jadi minyak dan solar. Jadi hal-hal seperti ini nilai ekonomisnya yang sebenarnya bisa menjadi inovasinya itu,” ungkapnya.

USU Circularity Center ini sudah terbentuk sejak tahun 2023 dan hingga sekarang akan terus berinovasi dalam mengolah sampah.

Inovasi ini melibatkan teknologi, yaitu mobil listrik pengangkut sampah yang dapat mengakses gang kecil. Teknologi lainnya membuat laman mengenai TPST ini, dan juga agar pendataan sampah dapat dikelola secara teratur.

Reporter : M Nasir

Ketua PPIH Berangkatkan Kloter 4 Minta Petugas Haji Fokus Layani Jemaah

Jafar Sidik
-
0
Ketua PPIH Berangkatkan Kloter 4 Minta Petugas Haji Fokus Layani Jemaah

mimbarumum.co.id – Petugas yang menyertai jemaah diminta menjalankan amanah yang diberikan dengan baik, tulus dan iklhas serta fokus melayani jemaah haji dan tidak sibuk menjalankan ibadah pribadi.

Hat tersebut ditegasakan oleh Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM saat melepas keberangkatan jemaah haji Kloter 4 di Aula 1 Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan, Senin malam (5/5/2025).

“Petugas haji adalah orang-orang pilihan, oleh karenanya laksanakanlah tugas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Layanilah jemaah dengan sepenuh hati, dengan ramah dan senyum,” ungkapnya.

Ketua PPIH EMbarkasi Medan mengatakan, pada kloter 4 ini terdapat banyak jemaah haji lansia, Petugas haji diminta untuk memprioritaskan jemaah  haji lansia sesuai tagline Kementerian Agama Haji Ramah Lansia. 

Ahmad Qosbi juga mengingatkan jemaah haji saling tolong menolong saat menunaikan ibadah haji. “Niatkan dalam hati saling tolong menolong antara jemaah haji, jika tidak bisa dalam bentuk tenaga dengan perkataan, jika tidak bisa dengan perkataan, doa dan senyuman,” ucapnya.

Ketua PPIH Embarkasi Medan menyampaikan, selama 41 hari melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kemabruran haji ditentukan 5 jam saat kita Wukuf di Arafah, manfaatkalnah 5 jam tersebut untuk beribadah.

“Saat Wukuf di Arafah jemaah haji akan disediakan 1 nasi kotak,1 air mineral dan 1 buah. Ambil sesuai dengan porsinya jangan serakah dengan mengambil hak orang lain,” tegasnya.

Ketua PPIH Embarkasi Medan mengharapkan Para Tamu Allah senantiasa diberikan kesehatan agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke tanah air memperoleh haji mabrur.

Jemaah haji Kloter 4 Embarkasi Medan berjumlah 359 orang berasal dari Deli Serdang 348 orang, Medan 2 orang, Sidoarjo 1 orang, Labuhanbatu Utara 1 orang, PHD Deli Serdang 1 orang,PHD Medan 2 orang, TPHI 1 orang, TPIHI 1 orang dan Tim Kesehatan 2 orang.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Deli Serdang  Lom Lom Suwondo, Kakan Kemenag Deli Serdang H. Dr.H.Saripuddin Daulay serta undangan lainnya. 

Reporter : M Nasir

Menteri ATR Serahkan 875 Unit Sertifikat Tanah Secara Simbolik di Medan

Masrin
-
0
Menteri ATR Serahkan 875 Unit Sertifikat Tanah Secara Simbolik di Medan

mimbarumum.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan sertifikat tanah secara simbolik kepada sejumlah pihak di Provinsi Sumatera Utara.

Acara itu berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponogoro, Medan pada Selasa (7/5/2025) pada sela kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, sejumlah Bupati/Wali Kota se-Sumut, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Sumut dan perwakilan penerima sertfikat tanah.

Penyerahan sertifikat itu, kata Menteri merupakan bagian dari program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Sejumlah pihak yang menerima sertifikat tanah tersebut antara lain Pendeta Asmina Siregar mewakili Rumah Ibadah Gereja Methodist di Medan,  Rektor Universitas Negeri (UIN) Sumut Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., mewakili UIN Sumut, Pondok Pesantren Al Firdausi Qasimi As Suadi  H.Ali Imran,S.E atas nama Pondok Pesantren Yayasan Al-Firdausi Al-Qosimi As-Suadi di Deliserdang, dan Nazhir Azhar Tampubolon mewakili Masjid Aisyah di Kota Binjai.

Total sertfikat yang dibagikan sebanyak 865 sertifikat   dengan rincian sebanyak 215 sertifikat ke pemerintah provinsi Sumatera Utara  sebanyak 10 sertfikat ke pemerintahan kabupaten Asahan,  sebanyak  97 sertifikat ke pemerintah kabupaten Labuhanbatu.

Lalu ada sebanyak 24 sertifikat di pemerintahan kabupaten Langkat, 10 sertifikat di kabupaten Karo, 10 sertifikat di Nias dan 88 sertifikat di kabupaten Nias Utara serta 6 sertifikat di Gunung Sitoli.

Selanjutnya ada sebanyak 46 sertifikat di kabupaten Padanglawas, 10 sertifikat di Phakpak Bharat dan 5 sertifikat di Kabupaten Serdangbedagai.

Ada sebanyak 3 sertifikat di Kabupaten Simalungun, lalu sebanyak 62 sertifikat di Tapanuli Tengah, 23 sertifikat di Tapanuli Utara dan 21 sertifikat di Toba Samosir.

Selanjutnya sebanyak 14 sertifikat di Kota Medan, 10 sertifikat di Tebingtinggi dan 18 sertifikat di Kabupaten Samosir.

Selain itu, Kementerian ATR/ BPN  juga menyerahkan sebanyak  64 sertifikat untuk pemerintahan desa,  sebanyak 3 sertifikat Barang Milik Negara (BMN), 61 sertifikat tanah wakaf dan sebanyak 18 sertifikat untuk tanah rumah ibadah.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan sertifikasi tanah agar tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak akibat status tanah yang tidak jelas.

Program ini, ujar Menteri bukan hanya tentang sertifikat, tapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak atas tanah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara yang turut menerima sertifikat secara simbolik atas asset-aset Pemprov Sumut menyoroti tentang pentingnya legalitas aset dan penertiban tanah di seluruh wilayah provinsi.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang dinilai telah berpihak pada kepentingan rakyat dan institusi pendidikan seperti UINSU. Gubernur juga mengangkat isu keadilan dalam pengelolaan tanah bekas HGU serta perlunya percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Bobby berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tonggak Penting

Sementara itu, Rektor UIN Sumut Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. menyebut pemberian sertifikat Barang Milik Negara (BMN) atas lahan di Jalan Sena, Kabupaten Deliserdang yang diterima lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu menjadi tonggak penting dalam memperkuat legalitas aset tanah kampus dan menjadi bagian dari langkah strategis dalam pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi berbasis keagamaan di Indonesia.

Penyerahan ini, katanya juga merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan berdaya guna.

Prof. Dr. Nurhayati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri ATR/BPN dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa sertifikat ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pengembangan kampus dan peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Reporter : Ngatirin

Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP: Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

Jafar Sidik
-
0
Serahkan Kunci Rumah Subsidi, Menteri PKP: Program Ini Bukan untuk Membungkam Wartawan

mimbarumum.co.id-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyerahkan kunci sebanyak 100 rumah subsidi untuk pekerja media dan wartawan. Serah terima simbolis diadakan di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (06/05).

Selain di lokasi, penyerahan kunci juga diikuti oleh wartawan anggota PWI dari 5 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Program rumah subsidi untuk wartawan menjadi bagian dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah yang rencananya mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk tahap pertama dan menjadi 2000 rumah untuk sepanjang tahun 2025.
Menteri Ara berujar, pemerintah membuat program ini karena wartawan sebagai warga negara berhak mendapat hunian rumah subsidi.

“Ini bukan sogokan buat wartawan, bukan membungkam supaya diam. Justru tambah semangat untuk mengawal pemerintah dan demokrasi. Buat berita yang benar bukan berita yang enak di dengar. Negara hadir untuk ini dan wartawan berhak menerima rumah subsidi,” ujarnya.

Di akhir sambutan Menteri PKP Ara juga menyebut Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun sangat berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, ujar Ara.

Menteri Komdigi Meutya Hafid, memberikan apresiasi kepada Menteri PKP yang memprioritaskan profesi wartawan untuk mendapatkan rumah subsidi.

“Terima Kasih Pak Ara yang telah memberikan kawan kawan wartawan untuk mendapatkan rumah subsidi, ini adalah program kolaborasi antara Kementrian PKP dan Komdigi, semoga semua berjalan dengan baik,”ucapnya.

Disebutkan, dari semula 1000 rumah, Kementerian PKP menambah jatah rumah bersubsidi menjadi 2000 rumah di tahun anggaran 2025 ini.

Seremoni pemberian 100 kunci rumah subsidi untuk wartawan dalam program rumah untuk karyawan industri media dihadiri oleh Menteri PKP, Menteri Komdigi, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Pimpinan BP Tapera, Direksi BTN, Anggota DPR Komisi I dan Komisi, Pemprov Jawa Barat, Pimpinan Vista Land dan sekitar 70 wartawan dari Serang, Depok, Bogor, Bekasi, dan Jakarta, yang hadir secara langsung.

Hendry Ch Bangun didampingi Ketua Tim Perumahan Tundra Meliala di sela acara penyerahan kunci rumah Subsidi menyatakan agar wartawan memanfaatkan program yang baik ini.

“Dengan adanya alokasi rumah bersubdisi sebanyak 2000 rumah untuk seluruh Indonesia, rekan wartawan dan pekerja di perusahaan media, pada saat ini memiliki peluang besar untuk memiliki tempat tinggal sendiri,” kata Hendry.

PWI sendiri pada saat ini terus menghimpun data wartawan dari kawasan Banten, Jawa Barat, dan Jakarta, yang sudah menunjukkan minat, yakni 127 wartawan. Ditargetkan sebanyak 500 wartawan dari tiga provinsi ini untuk terjaring sampai akhir tahun.

Berikutnya PWI akan fokus bagi wartawan di provinsi yang sudah menyatakan siap berpartisipasi yakni Yogyakarta, Sumut, Sumsel, Sulsel, Sulut, begitu juga Jawa Tengah.

Reporter: R/ Juli Tarigan

Waspada! Penipuan Modus Uang Kebersihan Sasar Pelaku Usaha di Tembung

Jafar Sidik
-
0
Waspada! Penipuan Modus Uang Kebersihan Sasar Pelaku Usaha di Tembung

mimbarumum.co.id – Modus kejahatan untuk meraup keuntungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari waktu ke waktu semakin canggih. Tidak sedikit korban yang berjatuhan akibat tipu daya yang dilakukan para pelaku kejahatan.

Kali ini, mulai marak kasus penipuan dengan modus meminta tarif uang kebersihan atau uang sampah ke beberapa toko atau tempat usaha.

Seperti yang dialami oleh Ansah Tarigan, pemilik outlet makanan Tarnas Kebab yang berada di kawasan Tembung.

Diceritakan Ansah, yang berprofesi sebagai wartawan, kejadian itu bermula saat karyawannya yang menjaga outlet Tarnas Kebab didatangi oleh seorang pria yang tidak dikenal pada Selasa (6/5/2025) siang.

Pria tersebut menyampaikan adanya iuran uang sampah sebesar Rp 89 ribu. Kutipan uang kebersihan tersebut diklaimnya telah diketahui oleh pemilik outlet.

“Tadi saya ditelpon istri. Katanya karyawan yang jaga outlet Tarnas Kebab didatangi seorang pria meminta uang kebersihan sebesar Rp 89 ribu. Awalnya karyawan kami tidak mau memberikan. Karyawan minta agar mentelfon kami dulu selaku pemilik outlet, tapi pelaku bersikeras sudah mentelfon. Pelaku berbicara lewat telefon dengan seseorang yang diklaimnya adalah kami selaku pemilik. Padahal itu tidak benar. Akhirnya karyawan pun memberikan uang yang diminta pelaku,” kata Ansah yang juga Sekretaris Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut).

Ansah, yang sehari-harinya meliput berita di Pengadilan Negeri (PN) Medan, pun mengimbau kepada pemilik usaha agar berhati-hati dengan modus serupa.

“Saya imbau kepada kawan-kawan yang lain hati-hati dengan penipuan modus uang kebersihan. Kalau bisa, apabila ada orang yang datang dengan modus yang serupa, videokan saja orangnya. Jadi gampang menandai orangnya setelah videonya viral,” pungkasnya.

Reporter : Jepri Zebua

Bobby Nasution Kritik Keras PTPN Terkait Konflik Pertanahan dengan Warga

Masrin
-
0
Bobby Nasution Kritik Keras PTPN Terkait Konflik Pertanahan dengan Warga

mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melontarkan kritik tajam kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait konflik pertanahan yang terus terjadi antara BUMN tersebut dengan masyarakat di Sumatera Utara. 

Menurut Bobby, PTPN justru ikut andil dalam menciptakan kekacauan agraria karena sering menanam di luar area Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

“PTPN ini sering banget konflik dengan masyarakat. Tapi masyarakat yang dituduh nyerobot. Padahal mereka belajar dari PTPN juga,” tegas Bobby dalam pidatonya pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. DiponegoroMedan, Rabu (7/5/2025).

Ia menyampaikan kritik itu dihadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Hadir juga para Bupati/Wali Kota se Sumatera Utara dan pejabat BPN se Sumatera Utara.

Bobby mencontohkan bahwa dalam banyak kasus, lahan yang digarap PTPN melebihi batas resmi HGU yang mereka miliki.

“HGU-nya misalnya 1.000 hektare, tapi yang ditanami malah 1.200, bahkan 1.500 hektare. Siapa yang nyerobot sebenarnya?” sindir Bobby.

Tak hanya itu, Bobby juga menyuarakan kekecewaannya atas kebijakan PTPN yang enggan menyerahkan eks HGU kepada pemerintah daerah atau kelompok masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah justru diminta membayar lahan tersebut dengan harga tinggi.

Ada masyarakat penggarap yang menguasai lahan itu digusur sementara pihak PTPN yang menggarap lahan diluar HGU tidak dipersoalkan.

Dia juga mengkritisi kebijakan PTPN yang tidak menyegerakan menyerahkan lahan eks HGU kepada kelompok masyarakat atau kepada kelompok adat ataupun ke pemerintah daerah tetapi memberlakukan kewajiban untuk membayar dengan harga yang tinggi.

“Tapi disuruh bayar. Pemerintah disuruh beli tanah negara dari perusahaan negara. Logikanya di mana?” ujarnya lantang.

Menurut Bobby, kondisi ini membuat pemerintah daerah yang berniat menata ulang akses lahan untuk rakyat justru terbebani oleh aturan yang tidak adil. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk ironi dari sinergi BUMN dengan daerah.

“Pemerintah daerah yang mau bantu masyarakat, malah dibebani. Ini bukan sinergi, ini nyusahin,” tambahnya.

Pernyataan ini mempertegas posisi Bobby Nasution dalam isu agraria, sekaligus mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang tata kelola lahan BUMN yang selama ini justru menyulitkan rakyat dan pemerintah daerah sendiri.

Reporter: Ngatirin

Satgas Premanisme, Efektifkah?

Masrin
-
0
Satgas Premanisme, Efektifkah?

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta

Di tengah upaya pemerintah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aksi premanisme masih sulit diberantas.

Penegakan hukum kerap terfragmentasi karena Polri, Satpol PP, Kejaksaan, dan pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing tanpa koordinasi terpadu, sehingga operasi razia dan penindakan cenderung bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.

Ketika satu kelompok preman dibubarkan, mereka dengan cepat “re-formasi” di wilayah lain karena tidak ada model intelijen yang memetakan jaringan tersebut secara komprehensif.

Rasa takut menjadi korban balas dendam membuat masyarakat enggan melapor dan lebih memilih membayar “uang keamanan” meski praktik ini tidak memiliki dasar hukum.

Ketiadaan mekanisme pengaduan yang benar-benar anonim dan aman semakin memperparah situasi ini. Selain itu, sejumlah kasus memperlihatkan adanya kolusi antara oknum aparat dan jaringan preman, terutama kelompok yang berkedok organisasi kemasyarakatan.

Perlindungan aparat lapangan membuat operasi antpremanisme terkesan hanyalah prosedural; pelaku lapangan dijerat sementara otak di balik jaringan tetap aman.

Pasar jasa perlindungan semu juga turut memperkuat keberadaan premanisme. Dari pedagang kaki lima hingga perusahaan besar, banyak pihak merasa lebih nyaman jika membayar iuran kepada kelompok tertentu demi keamanan.

Kondisi ini menciptakan “pasar” bagi premanisme dan menimbulkan dilema bagi aparat: menindaknya berarti mengganggu ketenteraman warga atau pengusaha yang merasa terbantu.

Premanisme juga tumbuh subur di tengah kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemiskinan dan pengangguran memaksa sebagian orang beralih ke “ekonomi gelap” dengan imbalan cepat.

Di wilayah industri seperti Jawa Barat, ketimpangan pendapatan disebut-sebut menjadi pemicu munculnya premanisme berkedok ormas yang mengganggu iklim investasi.

Kurangnya lapangan kerja formal dan kesempatan ekonomi memudahkan kelompok ini menanamkan diri di komunitas-komunitas rentan.

Sikap aparat yang masih terbatas kapasitas intelijen membuat langkah preventif sulit dilakukan. Tanpa basis data terpadu atau teknologi pengintaian seperti CCTV komunal, identifikasi dan pemetaan aktivitas preman tidak maksimal.

Masyarakat yang minim literasi hukum juga belum sepenuhnya memahami hak dan prosedur pelaporan ke polisi, sementara respons aparat seringkali dianggap belum ramah terhadap pelapor kecil, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

Regulasi yang belum spesifik menjadi tantangan lain. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemerasan dan kekerasan, belum ada undang-undang tersendiri yang mendefinisikan premanisme sebagai tindak pidana khusus.

Sanksi yang ada umumnya hanya menjerat pelaku lapangan, tanpa menyasar otak atau pendana di balik jaringan. Tanpa kepastian hukum yang tegas, upaya penindakan sulit menimbulkan efek jera.

Reformasi Menyeluruh 

Tanpa reformasi menyeluruh—mulai dari peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas intelijen, penerapan penegakan hukum zero tolerance, hingga edukasi hukum massal bagi masyarakat—upaya menumpas premanisme akan terus terjebak pada model penindakan sementara.

Pemerintah perlu memastikan Satgas Terpadu tidak sekadar simbol politik, melainkan menjalankan operasi berkelanjutan yang didukung data, teknologi, dan keberanian membongkar jaringan pelindung preman. Hanya dengan pendekatan holistik dan komitmen serius, harapan menciptakan ruang publik yang aman dan iklim investasi kondusif dapat terwujud.

 

Mahasiswi Universitas Darma Agung Disekap, Gegara Tak Bayar Uang Asrama

Jafar Sidik
-
0
Mahasiswi Universitas Darma Agung Disekap, Gegara Tak Bayar Uang Asrama

mimbarumum.co.id – Sejumlah mahasiswi Universitas Darma Agung (UDA) mengalami penyekapan di kamar asrama oleh pihak yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang berlokasi di Jalan Dr. TD Pardede No. 21, Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Insiden ini diduga berkaitan dengan konflik internal di tubuh yayasan, terutama menyusul munculnya kebijakan baru mengenai pungutan biaya asrama.

Salah satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris yayasan, menugasi Livi Sembiring sebagai ibu asrama.
Mirisnya, Livi memberlakukan pembayaran kamar kos mahasiswa putri. Padahal sebelumnya, mereka diberikan secara gratis, mengingat banyak pelajar yang berasal dari luar kota

Livi Sembiring disebut-sebut memberlakukan pungutan baru sebesar Rp250 ribu per orang kepada para penghuni asrama.

Kebijakan tersebut pun memicu ketegangan. Pasalnya, para mahasiswi mengaku sejak awal menempati asrama hingga menjelang kelulusan tidak pernah dikenakan biaya.

Beberapa di antara mereka mengaku mendapat intimidasi hingga mengalami penyekapan oleh orang-orang yang disebut sebagai suruhan yayasan.

“Teman saya mahasiswi semester enam, disekap selama tiga jam dan sempat meminta bantuan kepada saya,” kata Leni, mahasiswi Fakultas Pertanian, saat ditemui wartawan, Selasa (6/5) malam.

Leni menuturkan, penyekapan dilakukan oleh sejumlah pria yang mengaku mendapat perintah dari Livi Sembiring. Mereka datang tiba-tiba ke asrama dan mengunci kamar dari luar. Bahkan, mereka mendobrak pintu kamar mandi tempat salah satu mahasiswi berada.

“Sore itu banyak pria datang dan mengunci kami dari luar. Mereka bahkan berani menggedor pintu kamar mandi,” ujarnya.

Leni menambahkan, insiden serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada bulan lalu, sejumlah mahasiswi juga sempat diintimidasi, hingga akhirnya sebagian dari mereka memilih membayar pungutan sebesar Rp167 ribu karena merasa takut. Namun, pembayaran itu kemudian digratiskan dengan alasan kondisi ekonomi mahasiswa yang kurang mampu.

“Kami berharap suasana bisa kembali seperti dulu, tenang dan tidak ada gangguan. Kami ingin belajar dengan tenang tanpa rasa waswas,” kata Leni mewakili aspirasi penghuni asrama.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Universitas Darma Agung maupun Yayasan Perguruan Darma Agung terkait dugaan penyekapan tersebut.

Reporter: Jafar Sidik

Konsul Amerika Serikat – Wakil Wali Kota Medan Bahas Peluang Kerjasama Pengembangan UMKM

Jafar Sidik
-
0
Konsul Amerika Serikat – Wakil Wali Kota Medan Bahas Peluang Kerjasama Pengembangan UMKM

mimbarumum.co.id – Pengembangan UMKM menjadi fokus Pemko Medan saat ini sebagai upaya menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

Pasalnya, salah satu yang dilakukan Pemko Medan ialah dengan membantu pelaku UMKM agar dengan muda mengakses perbankan serta membantu pemasaran.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat menerima kunjungan Wakil Konsul Amerika Serikat untuk Politik dan Ekonomi Suraj S. Mungara di kediaman pribadi Zakiyuddin Harahap, Jalan Gurilla, Selasa (6/5/2025).

“Pembinaan UMKM terus dilakukan, bagaimana kita bisa bantu mereka untuk terhubung dengan perbankan dan juga kita bantu pemasaranya,” kata Zakiyuddin Harahap ketika mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam pertemuan itu.

Ia menyebut, Pemko Medan telah berencana menjalin kerjasama dengan negara Malaysia dalam hal pemasaran produk-produk UMKM.

“Dari kerjasama tersebut nantinya pelaku UMKM kita bisa menggelar pameran disana,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Zakiyuddin juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat di berbagai sektor termasuk dalam hal pengembangan UMKM.

“Kita berharap agar nantinya terjalin juga kerjasama dengan Amerika Serikat,” imbuh Zakiyuddin.

Tidak hanya di sektor UMKM, Zakiyuddin juga menawarkan Amerika Serikat untuk berinvestasi di Kota Medan.

“Kita pasti akan mempermudah birokrasi dan perizinanya agar semakin banyak investor yang tertarik datang ke kota Medan, termasuk investor dari Amerika Serikat,” terang Zakiyuddin.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu berbagai isu strategis juga turut di bahas seperti penanganan banjir, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Medan.

Sebelumnya Wakil Konsul Amerika Serikat untuk Politik dan Ekonomi Suraj S. Mungara menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan yang sudah ada dengan Pemko Medan.

“Banyak yang kita bahas baik itu perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Kota Medan,” tutur Suraj S. Mungara.

Reporter : Jepri Zebua

Rico Waas Ajak Majelis Taklim Bangun Kota Medan Melalui Fungsi Sosial Dalam Keluarga

Jafar Sidik
-
0
Rico Waas Ajak Majelis Taklim Bangun Kota Medan Melalui Fungsi Sosial Dalam Keluarga

mimbarumum.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak mungkin bisa membangun kota sendirian, dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk majelis taklim.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Medan Rico Waas saat menghadiri halal bi halal dan silaturahmi Majelis Taklim Tabayyun yang diadakan di Gedung PKK Kota Medan, jalan Rotan, Senin (5/5/2025).

Ia menilai, majelis taklim punya peran penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan Kota Medan yang semakin baik.

“Tidak mungkin kami (Pemko Medan-red) bisa bekerja sendirian, perlu adanya dukungan dan kolaborasi bersama dengan semua pihak, tidak terkecuali majelis taklim,” kata Wali Kota Medan.

Rico Waas yang juga merupakan dewan penasehat umum dari majelis taklim Tabayyun tersebut, menilai peran ibu dalam mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak yang berkualitas dan membina keluarga yang harmonis sudah termasuk dalam mendukung program pembangunan Kota Medan dalam sektor peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Maka dari itu saya minta majelis taklim yang anggotanya adalah ibu-ibu kelompok pengajian tidak hanya sekedar membahas ilmu agama saja, namun juga harus membahas fungsi sosial lainya untuk diterapkan di dalam keluarga,”tutur Wali Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga turut di upah-upah oleh pengurus majelis taklim Tabayyun. Upah-upah ini sebagai ungkapan rasa syukur karena Rico Waas telah di percaya menjadi Wali Kota Medan.

Reporter : Jepri Zebua

1...456...2,613Halaman 5 dari 2,613