Beranda blog Halaman 26

Bupati Syah Afandin Dorong Gula Aren Langkat Tembus Ekspor, Jadi Ikon Baru UMKM Desa

Siti Amel
-
0
Bupati Syah Afandin Dorong Gula Aren Langkat Tembus Ekspor, Jadi Ikon Baru UMKM Desa

mimbarumum.co.id-Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satunya dengan mendorong pengembangan komoditas gula aren cair di Desa Mangga, Kecamatan Stabat, yang digagas melalui program Kick Off dan pendampingan “Desa Mangga Desa Devisa Gula Aren Langkat 2025”, pada Selasa (6/5/2025).

Program pendampingan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya adalah menjadikan UMKM gula aren di Langkat naik kelas dan mampu melakukan ekspor mandiri ke pasar global.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kanwil DJKN Sumut, Dodok Dwi Handoko, serta Kepala Departemen Jasa Konsultasi LPEI, Nila Meidita. Keduanya menegaskan bahwa program ini bukan hanya pendampingan teknis, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung ekonomi desa.

“Kami dari Kementerian Keuangan ingin manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Dodok.

Sementara itu, Nila Meidita menjelaskan bahwa LPEI akan memberikan pembinaan menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas nira, proses pasca panen, hingga penggunaan peralatan sesuai standar internasional. Ia berharap gula aren Langkat dapat menjadi produk ekspor unggulan Sumatera Utara.

“Kami ingin komoditas aren dari Langkat ini bisa menembus pasar dunia. Potensinya sangat besar, tinggal didukung dari sisi mutu dan manajemen,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Syah Afandin menyambut baik program ini dan langsung menginstruksikan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengadakan bibit pohon aren secara massif.

“Saya ingin agar aren Langkat ini jadi terkenal, jadi ikon daerah. Kalau orang bicara tentang gula aren, mereka langsung ingat Langkat,” tegasnya.

Syah Afandin menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau langsung perkembangan UMKM gula aren cair ini agar benar-benar berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

“UMKM ini harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Mangga, karena kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab saya sebagai Bupati Langkat,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi strategis ini, Langkat semakin menunjukkan langkah nyata dalam membina UMKM lokal untuk mendunia, dengan harapan besar menjadikan gula aren sebagai komoditas unggulan yang membanggakan Kabupaten Langkat di pasar ekspor.

Reporter: Muhammad Heri Syahputra

Bupati Syah Afandin Apresiasi Gubsu Bobby Nasution Serahkan 1.600 Kartu BPJS untuk Nelayan Langkat

Siti Amel
-
0
Bupati Syah Afandin Apresiasi Gubsu Bobby Nasution Serahkan 1.600 Kartu BPJS untuk Nelayan Langkat

mimbarumum.co.id-Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Nasution, SE, MM, menyerahkan secara simbolis 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan se-Sumut. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbanyak dengan alokasi sebanyak 1.600 kartu bagi nelayan setempat.

Penyerahan simbolis dilakukan pada Selasa (6/5/2025) di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat. Gubernur Sumut disambut hangat oleh Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH. Turut hadir Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Riky Antony, unsur Forkopimda Langkat, Sekda Langkat, serta jajaran kepala perangkat daerah dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja, seperti para nelayan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat.

“Program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Kami ingin nelayan merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja,” tegas Bobby.

Tak hanya menyerahkan kartu kepesertaan, Gubernur Bobby Nasution juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia. Masing-masing ahli waris, yakni dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, menerima santunan sebesar Rp42 juta, dengan total Rp84 juta. Penyerahan ini menjadi bukti nyata manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga pekerja rentan.

Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur Sumut atas perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan Langkat. Dari total 21.204 nelayan di Kabupaten Langkat, mayoritas tersebar di Kecamatan Pangkalan Susu dengan jumlah terbanyak mencapai 4.165 orang.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atas alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidup dari laut,” ucap Syah Afandin.

Bupati menambahkan, pemerintah daerah telah menetapkan langkah konkret untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

Bahkan, Bupati menargetkan 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat tercover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, hingga sumber dana lainnya.

“Besar harapan kami ke depan seluruh nelayan Langkat bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya menuntaskan ini pada masa kepemimpinan saya,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal.

“Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan yang layak,” jelas Nyoman.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan H. Syah Afandin, SH, terus menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah, utamanya di sektor kelautan dan perikanan.

Reporter: Muhammad Heri Syahputra

Bobby Nasution Kritik Keras PTPN Terkait Konflik Pertanahan dengan Warga

Masrin
-
0
Bobby Nasution Kritik Keras PTPN Terkait Konflik Pertanahan dengan Warga

mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melontarkan kritik tajam kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait konflik pertanahan yang terus terjadi antara BUMN tersebut dengan masyarakat di Sumatera Utara. 

Menurut Bobby, PTPN justru ikut andil dalam menciptakan kekacauan agraria karena sering menanam di luar area Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

“PTPN ini sering banget konflik dengan masyarakat. Tapi masyarakat yang dituduh nyerobot. Padahal mereka belajar dari PTPN juga,” tegas Bobby dalam pidatonya pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. DiponegoroMedan, Rabu (7/5/2025).

Ia menyampaikan kritik itu dihadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Hadir juga para Bupati/Wali Kota se Sumatera Utara dan pejabat BPN se Sumatera Utara.

Bobby mencontohkan bahwa dalam banyak kasus, lahan yang digarap PTPN melebihi batas resmi HGU yang mereka miliki.

“HGU-nya misalnya 1.000 hektare, tapi yang ditanami malah 1.200, bahkan 1.500 hektare. Siapa yang nyerobot sebenarnya?” sindir Bobby.

Tak hanya itu, Bobby juga menyuarakan kekecewaannya atas kebijakan PTPN yang enggan menyerahkan eks HGU kepada pemerintah daerah atau kelompok masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah justru diminta membayar lahan tersebut dengan harga tinggi.

Ada masyarakat penggarap yang menguasai lahan itu digusur sementara pihak PTPN yang menggarap lahan diluar HGU tidak dipersoalkan.

Dia juga mengkritisi kebijakan PTPN yang tidak menyegerakan menyerahkan lahan eks HGU kepada kelompok masyarakat atau kepada kelompok adat ataupun ke pemerintah daerah tetapi memberlakukan kewajiban untuk membayar dengan harga yang tinggi.

“Tapi disuruh bayar. Pemerintah disuruh beli tanah negara dari perusahaan negara. Logikanya di mana?” ujarnya lantang.

Menurut Bobby, kondisi ini membuat pemerintah daerah yang berniat menata ulang akses lahan untuk rakyat justru terbebani oleh aturan yang tidak adil. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk ironi dari sinergi BUMN dengan daerah.

“Pemerintah daerah yang mau bantu masyarakat, malah dibebani. Ini bukan sinergi, ini nyusahin,” tambahnya.

Pernyataan ini mempertegas posisi Bobby Nasution dalam isu agraria, sekaligus mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang tata kelola lahan BUMN yang selama ini justru menyulitkan rakyat dan pemerintah daerah sendiri.

Reporter: Ngatirin

Satgas Premanisme, Efektifkah?

Masrin
-
0
Satgas Premanisme, Efektifkah?

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta

Di tengah upaya pemerintah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aksi premanisme masih sulit diberantas.

Penegakan hukum kerap terfragmentasi karena Polri, Satpol PP, Kejaksaan, dan pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing tanpa koordinasi terpadu, sehingga operasi razia dan penindakan cenderung bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.

Ketika satu kelompok preman dibubarkan, mereka dengan cepat “re-formasi” di wilayah lain karena tidak ada model intelijen yang memetakan jaringan tersebut secara komprehensif.

Rasa takut menjadi korban balas dendam membuat masyarakat enggan melapor dan lebih memilih membayar “uang keamanan” meski praktik ini tidak memiliki dasar hukum.

Ketiadaan mekanisme pengaduan yang benar-benar anonim dan aman semakin memperparah situasi ini. Selain itu, sejumlah kasus memperlihatkan adanya kolusi antara oknum aparat dan jaringan preman, terutama kelompok yang berkedok organisasi kemasyarakatan.

Perlindungan aparat lapangan membuat operasi antpremanisme terkesan hanyalah prosedural; pelaku lapangan dijerat sementara otak di balik jaringan tetap aman.

Pasar jasa perlindungan semu juga turut memperkuat keberadaan premanisme. Dari pedagang kaki lima hingga perusahaan besar, banyak pihak merasa lebih nyaman jika membayar iuran kepada kelompok tertentu demi keamanan.

Kondisi ini menciptakan “pasar” bagi premanisme dan menimbulkan dilema bagi aparat: menindaknya berarti mengganggu ketenteraman warga atau pengusaha yang merasa terbantu.

Premanisme juga tumbuh subur di tengah kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemiskinan dan pengangguran memaksa sebagian orang beralih ke “ekonomi gelap” dengan imbalan cepat.

Di wilayah industri seperti Jawa Barat, ketimpangan pendapatan disebut-sebut menjadi pemicu munculnya premanisme berkedok ormas yang mengganggu iklim investasi.

Kurangnya lapangan kerja formal dan kesempatan ekonomi memudahkan kelompok ini menanamkan diri di komunitas-komunitas rentan.

Sikap aparat yang masih terbatas kapasitas intelijen membuat langkah preventif sulit dilakukan. Tanpa basis data terpadu atau teknologi pengintaian seperti CCTV komunal, identifikasi dan pemetaan aktivitas preman tidak maksimal.

Masyarakat yang minim literasi hukum juga belum sepenuhnya memahami hak dan prosedur pelaporan ke polisi, sementara respons aparat seringkali dianggap belum ramah terhadap pelapor kecil, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

Regulasi yang belum spesifik menjadi tantangan lain. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemerasan dan kekerasan, belum ada undang-undang tersendiri yang mendefinisikan premanisme sebagai tindak pidana khusus.

Sanksi yang ada umumnya hanya menjerat pelaku lapangan, tanpa menyasar otak atau pendana di balik jaringan. Tanpa kepastian hukum yang tegas, upaya penindakan sulit menimbulkan efek jera.

Reformasi Menyeluruh 

Tanpa reformasi menyeluruh—mulai dari peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas intelijen, penerapan penegakan hukum zero tolerance, hingga edukasi hukum massal bagi masyarakat—upaya menumpas premanisme akan terus terjebak pada model penindakan sementara.

Pemerintah perlu memastikan Satgas Terpadu tidak sekadar simbol politik, melainkan menjalankan operasi berkelanjutan yang didukung data, teknologi, dan keberanian membongkar jaringan pelindung preman. Hanya dengan pendekatan holistik dan komitmen serius, harapan menciptakan ruang publik yang aman dan iklim investasi kondusif dapat terwujud.

 

Mahasiswi Universitas Darma Agung Disekap, Gegara Tak Bayar Uang Asrama

Jafar Sidik
-
0
Mahasiswi Universitas Darma Agung Disekap, Gegara Tak Bayar Uang Asrama

mimbarumum.co.id – Sejumlah mahasiswi Universitas Darma Agung (UDA) mengalami penyekapan di kamar asrama oleh pihak yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang berlokasi di Jalan Dr. TD Pardede No. 21, Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Insiden ini diduga berkaitan dengan konflik internal di tubuh yayasan, terutama menyusul munculnya kebijakan baru mengenai pungutan biaya asrama.

Salah satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris yayasan, menugasi Livi Sembiring sebagai ibu asrama.
Mirisnya, Livi memberlakukan pembayaran kamar kos mahasiswa putri. Padahal sebelumnya, mereka diberikan secara gratis, mengingat banyak pelajar yang berasal dari luar kota

Livi Sembiring disebut-sebut memberlakukan pungutan baru sebesar Rp250 ribu per orang kepada para penghuni asrama.

Kebijakan tersebut pun memicu ketegangan. Pasalnya, para mahasiswi mengaku sejak awal menempati asrama hingga menjelang kelulusan tidak pernah dikenakan biaya.

Beberapa di antara mereka mengaku mendapat intimidasi hingga mengalami penyekapan oleh orang-orang yang disebut sebagai suruhan yayasan.

“Teman saya mahasiswi semester enam, disekap selama tiga jam dan sempat meminta bantuan kepada saya,” kata Leni, mahasiswi Fakultas Pertanian, saat ditemui wartawan, Selasa (6/5) malam.

Leni menuturkan, penyekapan dilakukan oleh sejumlah pria yang mengaku mendapat perintah dari Livi Sembiring. Mereka datang tiba-tiba ke asrama dan mengunci kamar dari luar. Bahkan, mereka mendobrak pintu kamar mandi tempat salah satu mahasiswi berada.

“Sore itu banyak pria datang dan mengunci kami dari luar. Mereka bahkan berani menggedor pintu kamar mandi,” ujarnya.

Leni menambahkan, insiden serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada bulan lalu, sejumlah mahasiswi juga sempat diintimidasi, hingga akhirnya sebagian dari mereka memilih membayar pungutan sebesar Rp167 ribu karena merasa takut. Namun, pembayaran itu kemudian digratiskan dengan alasan kondisi ekonomi mahasiswa yang kurang mampu.

“Kami berharap suasana bisa kembali seperti dulu, tenang dan tidak ada gangguan. Kami ingin belajar dengan tenang tanpa rasa waswas,” kata Leni mewakili aspirasi penghuni asrama.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Universitas Darma Agung maupun Yayasan Perguruan Darma Agung terkait dugaan penyekapan tersebut.

Reporter: Jafar Sidik

Konsul Amerika Serikat – Wakil Wali Kota Medan Bahas Peluang Kerjasama Pengembangan UMKM

Jafar Sidik
-
0
Konsul Amerika Serikat – Wakil Wali Kota Medan Bahas Peluang Kerjasama Pengembangan UMKM

mimbarumum.co.id – Pengembangan UMKM menjadi fokus Pemko Medan saat ini sebagai upaya menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

Pasalnya, salah satu yang dilakukan Pemko Medan ialah dengan membantu pelaku UMKM agar dengan muda mengakses perbankan serta membantu pemasaran.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap saat menerima kunjungan Wakil Konsul Amerika Serikat untuk Politik dan Ekonomi Suraj S. Mungara di kediaman pribadi Zakiyuddin Harahap, Jalan Gurilla, Selasa (6/5/2025).

“Pembinaan UMKM terus dilakukan, bagaimana kita bisa bantu mereka untuk terhubung dengan perbankan dan juga kita bantu pemasaranya,” kata Zakiyuddin Harahap ketika mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam pertemuan itu.

Ia menyebut, Pemko Medan telah berencana menjalin kerjasama dengan negara Malaysia dalam hal pemasaran produk-produk UMKM.

“Dari kerjasama tersebut nantinya pelaku UMKM kita bisa menggelar pameran disana,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Zakiyuddin juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat di berbagai sektor termasuk dalam hal pengembangan UMKM.

“Kita berharap agar nantinya terjalin juga kerjasama dengan Amerika Serikat,” imbuh Zakiyuddin.

Tidak hanya di sektor UMKM, Zakiyuddin juga menawarkan Amerika Serikat untuk berinvestasi di Kota Medan.

“Kita pasti akan mempermudah birokrasi dan perizinanya agar semakin banyak investor yang tertarik datang ke kota Medan, termasuk investor dari Amerika Serikat,” terang Zakiyuddin.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu berbagai isu strategis juga turut di bahas seperti penanganan banjir, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Medan.

Sebelumnya Wakil Konsul Amerika Serikat untuk Politik dan Ekonomi Suraj S. Mungara menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan yang sudah ada dengan Pemko Medan.

“Banyak yang kita bahas baik itu perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Kota Medan,” tutur Suraj S. Mungara.

Reporter : Jepri Zebua

Rico Waas Ajak Majelis Taklim Bangun Kota Medan Melalui Fungsi Sosial Dalam Keluarga

Jafar Sidik
-
0
Rico Waas Ajak Majelis Taklim Bangun Kota Medan Melalui Fungsi Sosial Dalam Keluarga

mimbarumum.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak mungkin bisa membangun kota sendirian, dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk majelis taklim.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Medan Rico Waas saat menghadiri halal bi halal dan silaturahmi Majelis Taklim Tabayyun yang diadakan di Gedung PKK Kota Medan, jalan Rotan, Senin (5/5/2025).

Ia menilai, majelis taklim punya peran penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan Kota Medan yang semakin baik.

“Tidak mungkin kami (Pemko Medan-red) bisa bekerja sendirian, perlu adanya dukungan dan kolaborasi bersama dengan semua pihak, tidak terkecuali majelis taklim,” kata Wali Kota Medan.

Rico Waas yang juga merupakan dewan penasehat umum dari majelis taklim Tabayyun tersebut, menilai peran ibu dalam mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak yang berkualitas dan membina keluarga yang harmonis sudah termasuk dalam mendukung program pembangunan Kota Medan dalam sektor peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Maka dari itu saya minta majelis taklim yang anggotanya adalah ibu-ibu kelompok pengajian tidak hanya sekedar membahas ilmu agama saja, namun juga harus membahas fungsi sosial lainya untuk diterapkan di dalam keluarga,”tutur Wali Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga turut di upah-upah oleh pengurus majelis taklim Tabayyun. Upah-upah ini sebagai ungkapan rasa syukur karena Rico Waas telah di percaya menjadi Wali Kota Medan.

Reporter : Jepri Zebua

Penyair Romulus Siahaan Pimpin Bishop GMMI

suyadisan
-
1
Penyair Romulus Siahaan Pimpin Bishop GMMI

mimbarumum.co.id – Penyair Romulus Siahaan terpilih menjadi Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI) masa bakti 2025–2030. Keterpilihannya itu secara konstitusional melalui Konferensi Agung X periode 2025-2030, Selasa (6/5/25) di GMMI Medan Timur, Jalan Perjuangan, Gang Gereja Nomor 8 Medan.

Dalam konferensi yang dihadiri para pemimpin, pelayan jemaat, dan perwakilan wilayah dari seluruh Indonesia ini, telah terpilih jajaran pimpinan baru GMMI untuk masa bakti ke depan. Pdt. Romulus Siahaan, M.Th. terpilih sebagai Bishop GMMI, Pdt. Drs. Arjon Banjar Nahor sebagai Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Pdt. Yohanes Simalango, S.Th.

Selain itu, konferensi menetapkan Bishop (Emeritus) Drs. Binsar Manurung, MA sebagai Ketua Dewan Kerohanian serta tiga tokoh gereja sebagai Penasihat GMMI, yaitu Bishop (Em.) Drs. Binsar Manurung, M.A., St. S. Tambunan, dan St. M. br Siregar.

“Konferensi Agung X ini menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pelayanan dan pertumbuhan organisasi GMMI di Indonesia,” kata Romulus Siahaan kepada Mimbar Umum Online, seusai konferensi. Para pimpinan terpilih diharapkan dapat membawa visi pembaruan, kesatuan, dan pengabdian dalam semangat kasih Kristiani.

Romulus Z.I. Siahaan, lahir di Medan 8 Agustus 1965 dikenal sebagai penyair Sumatra Utara. Pernah mengajar di SMA Swasta Mardi Lestari Medan dan dosen Sejarah Gereja di Sekolah Tinggi Teologia APOSTOLIK Balige.

Sebelum menjadi pendeta pada 1998, Romulus totalitas hidupnya hanya menulis dan berkesenian. Tulisannya berupa puisi, cerita pendek, dan esei banyak dimuat di media cetak daerah dan nasional, antara lain Harian Mimbar Umum, Waspada, Analisa, Sinar Indonesia Baru, Merdeka, Medan Pos, Sumatra, serta Mingguan Simfoni dan Taruna Baru.

Ia pernah mengasuh rubrik sastra Majalah Menjemaat diterbitkan Komsos Keuskupan Agung Medan. Pada bulan Agustus 1994 di Taman Budaya Sumatra Utara (TBSU) bersama beberapa penyair Medan ikut membidani lahirnya Forum Keprihatinan Sastra (FKS) dan kemudian hari menjadi Forum Kreasi Sastra (FKS). Saban Minggu, esei-esai diskusi forum itu muncul di rubrik budaya Mimbar Umum semasa digawangi Zaldy Purba.

Buku kumpulan puisi tunggalnya, “Catatan Perjalanan Beberapa Waktu” diterbitkan Galeri Tong Sampah Medan 1996. Dan kumpulan puisi bersama, “BUMI” diterbitkan Studio Seni Indonesia Medan (1995), “Refleksi Setengah Abad Indonesia” diterbitkan Taman Budaya Surakarta (1995), “MUARA III” diterbitkan Panitia Dialog Utara (2001).

Pada 1994 mengikuti kegiatan baca Puisi Masuk Kampus di IKIP Medan, pada 1995 baca Puisi Bersama di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wali Songo Salatiga dan baca Puisi di arena Pesta Kemah Seniman Indonesia di Taman Budaya Surakarta. Pada 1996 baca puisi tunggal multimedia di Galeri Tong Sampah Medan, dilanjut berkolaborasi seni di l’Alliance Francaise de Medan.

Pada 2002 baca Puisi Bersama Penyair Medan dalam EKSTASE di TBSU. Selanjutnya pada 2006 Baca Puisi POETNIKA bersama 4 penyair Medan (Harta Pinem, Hasan Al Banna, Mukhlis Win Aryoga, dan Romulus Z.I. Siahaan) di TBSU serta tahun 2008 baca Puisi Bersama di Galeri Tondi Medan.

• Suyadi San

 

Hangatnya Jahe Merah di Tengah Gemerlap Paris Fashion Show 2025

Masrin
-
0
Hangatnya Jahe Merah di Tengah Gemerlap Paris Fashion Show 2025

mimbarumum.co.id — Paris Fashion Show 2025 menyuguhkan lebih dari sekadar gaun indah dan gemerlap catwalk. Dari balik panggung, sebuah kolaborasi unik antara desainer Indonesia dan produk herbal tanah air mencuri perhatian.

Alethea Sposa by Evelyn Witono Putri menggandeng Bejo Jahe Merah untuk menghadirkan sentuhan hangat khas nusantara di tengah suhu dingin ibu kota mode dunia.

Dia menampilkan koleksi gaun pengantin yang memadukan keanggunan desain feminin dan nuansa Cheongsam, merepresentasikan keberagaman budaya Asia dalam balutan busana kontemporer. Namun, di balik kilau fashion show ini, ada tantangan fisik yang tak ringan: suhu rendah, tekanan kerja tinggi, dan tuntutan stamina prima.

“Kami sering harus bekerja hingga larut malam menjelang hari H. Dalam kondisi seperti ini, menjaga kesehatan seluruh tim jadi prioritas,” ujar Evelyn Witono Putri, desainer di balik Alethea Sposa.

Di sinilah produk herbal lokal, jahe merah, berperan. Evelyn membekali timnya dengan minuman tradisional ini untuk membantu mengusir rasa tidak nyaman akibat udara dingin dan kelelahan.

Meski istilah “masuk angin” tak dikenal secara medis di banyak negara, keluhan seperti meriang atau perut kembung merupakan gejala universal yang akrab di berbagai belahan dunia.

Kehadiran Bejo Jahe Merah di balik layar Paris Fashion Show bukan hanya soal dukungan kesehatan. Ini juga menjadi cara lain untuk memperkenalkan kekayaan rempah Indonesia ke panggung internasional.

Melalui kampanye Anti Angin-Angin Club, produk ini sebelumnya telah aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh.

Rindu Melati Siregar, perwakilan PT Bintang Toedjoe, menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk diplomasi budaya yang kreatif.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia bisa hadir lewat cara yang tak biasa—desain busana, gaya hidup sehat, dan kehangatan rempah,” ujarnya.

Langkah ini menandai bagaimana kekuatan lokal bisa tampil dalam bingkai global, tanpa perlu mengejar eksotisme. Cukup dengan ketulusan dan kreativitas yang autentik, warisan Indonesia bisa ikut bicara di panggung dunia.

Reporter : Ngatirin/rel

Ketua LPM Ajak Bupati dan Walikota di Sumut Sambut Gagasan Gubernur Bobby Nasution Bentuk BUMD Bersama

Jafar Sidik
-
0
Ketua LPM Ajak Bupati dan Walikota di Sumut Sambut Gagasan Gubernur Bobby Nasution Bentuk BUMD Bersama

mimbarumum.co.id – Ketua DPD LPM Sumatera Utara Rolel Harahap mengajak dan berharap para Bupati dan Walikota selayaknya menyambut positif gagasan cemerlang Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama antara Pemprovsu dengan Pemkab dan Pemko. Hal itu untuk tujuan profit maupun pelayanan.

Rolel Harahap menyikapi dan menyampaikan itu dalam suaran persnya kepada wartawan di Medan, Selasa (6/5/2025) usai dirinya menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin, 5 Mei 2025.

Saat memberikan arahan pada Pembukaan Musrenbang Gubsu Bobby Nasution mencontohkan, Pemprovsu bersama Pemkab Langkat bisa mendirikan BUMD yang bergerak di bidang perminyakan, Pemprovsu dengan Pemkab Mandailing Natal bisa memiliki BUMD bersama dibidang tambang emas. Kemudian, di bidang layanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota juga bisa merger (bergabung) dengan PDAM Tirtanadi milik Pemprovsu sehingga menjadi BUMD besar dan kuat, seperti BUMD Bank Sumut yang sahamnya dimiliki Pemprovsu dan seluruh Pemkab/Pemko se Sumatera Utara, yang menghasilkan deviden menjadi PAD setiap tahun.

” Pak Gubernur sudah membuka jalan kolaborasi, silahkan para Bupati dan Walikota manfaatkan peluang sesuai potensi daerah masing-masing. Dulu saat PT Inalum mau diambil alih menjadi BUMN tahun 2013 ada gagasan Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota penerima annual fee dari PT Inalum mendirikan BUMD bersama ikut memiliki saham PT Inalum. “Pak Luhut Panjaitan yang saat itu pengusaha dan pak Airlangga Hartarto Ketua Komisi di DPR-RI terlibat pembicaraan itu. Dengan kepiawaian Pak Gubernur bernegosiasi dengan pemerintah pusat gagasan itu bisa kembali dibicarakan dan diwujudkan,” ujar Rolel yang saat 2013 sebagai Wakil Walikota Tanjungbalai (salah satu daerah penerima annual fee)

” Pemerintah pusat juga berjanji, bahwa bila Inalum sudah jadi BUMN, tiga daerah sekitarnya Batu-bara, Asahan dan Tanjungbalai diberi peluang kegiatan hilirisasi produk aluminium yang dihasilkan PT. Inalum. Nah, dari ide cemerlang Pak Gubernur itu Pemprovsu, Pemkab Batubara, Pemkab Asahan dan Pemko Tanjungbalai bisa mendirikan BUMD bersama yang bergerak dibidang hilirisasi produk PT Inalum. Tentu daerah lain bisa menjajaki dibidang sesuai potensi daerahnya ” ujar Rolel yang pernah menjabat Ketua KNPI Sumut tersebut menambahkan.

Kemudian pada pembukaan Musrenbang tersebut, Gubsu Bobby Nasution juga menyampaikan target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 – 2029. Antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % menjadi 7,6 %, PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30 %, tingkat membantu terbuka dari 5,60 % menjadi 5,20 sampai dengan 4,74%.

Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82 – 2,82 %, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin. Kemudian peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 % menjadi 18,52 %.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut bersama Badan Pusat Statistik tentang sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan statistik sektoral Sumut, penandatanganan MoU oleh Pemprov Sumut dengan Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan tentang pengelolaan energi kerja di KEK Sei Mangkei 2025-2026. Kemudian Penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dengan Kemenkumham tentang penanganan permasalahan hukum berdasarkan kejadian restoratif di Sumut.

Turut hadir pada kesempatan Musrenbang tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, para bupati dan walikota se-Sumut, Ketua DPRD, Para Rektor, Pimpinan Asosiasi, Ormas dan LSM.

Investasi Rp100 Triliun
Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun. Dengan banyaknya investasi yang masuk, maka indikator makro pembangunan seluruhnya juga ikut meningkat.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (5/5/2025).

“Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya, kalau ada investasi masuk, perusahaan buka, pabrik buka, pasti nilai pengangguran terbuka berkurang, PDRB perkapita meningkat dan lain-lainnya,” kata Bobby.

Reporter: Djamaluddin

1...252627...2,634Halaman 26 dari 2,634