Beranda blog Halaman 2405

Menag Lukman Terima Suap Rp 70 Juta dari Kakanwil Jatim

Masrin
-
0
Menag Lukman Terima Suap Rp 70 Juta dari Kakanwil Jatim

mimbarumum.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima suap sebesar Rp 70 Juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur Haris Hasanuddin setelah diloloskan dari proses seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Hal itu diungkapkan Jaksa KPK, Wawa Yunarwanto saat membacakan dakwaan Haris Hasanuddin di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Rabu (29/5/19).

“Terdakwa (Haris) memberikan uang kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sejumlah Rp50 juta pada tanggal 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya dan Rp20 juta pada tanggal 9 Maret 2019 di Pondok Pesantren Tebu Ireng sebagai bagian dari komitmen yang sudah disiapkan,” ungkap Jaksa Yunarwanto.

Jaksa menambahkan, pertemuan antara Haris dan Menag Lukman dijembatani oleh Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP. Pertemuan dimaksudkan agar Haris bisa diloloskan menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Selanjutnya, Menag Lukman menyanggupinya dan siap “pasag badan” untuk Haris Hasanuddin meskipun Haris bermasalah karena terkena sanksi disiplin pada 2016 silam.

Akhirnya, Haris menyuap Romi dan Menag Lukman sebanyak Rp 325 juta. Suap diberikan dengan tujuan mengintervensi agar Haris terpilih sebagai pejabat tinggi di Kemenag Jawa Timur yakni Kakaknwil Kemenag Jawa Timur.

Dalam kasus ini, Menag Lukman pun telah mengakui pernah menerima duit Rp 10 juta dari Haris saat berkunjung ke Pesantren Tebu Ireng. Bahkan, dia juga mengaku sudah menyerahkan uang tersebut kepada KPK sebagai laporan gratifikasi. (rmol)

Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Senin Besok

Masrin
-
0
Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Senin Besok

mimbarumum.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) bakal kembali menggelar sidang isbat (penetapan) Idul Fitri 1440 H pada Senin (3/6/19) mendatang. Sidang akan dilakukan di Auditorium HM. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta.

“Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat. Melalui mekanisme sidang isbat tersebut, Kemenag akan menetapkan kapan umat muslim Indonesia akan berhari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1440H,” kata Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin dilansir Setkab, Jakarta, Rabu (29/5/19).

Nantinya, kata Amin, sidang akan dihadiri oleh beberapa pejabat mulai dari para duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama; dan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.

“Sidang isbat wujud kebersamaan Kemenag dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam menetapkan awal bulan qamariyah, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah,” imbuhnya.

Di sisi lain, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Agus Salim menjelaskan bahwa sidang isbat akan berisi pemaparan mengenai posisi hilal berdasarkan data hisab oleh pakar astronomi.

“Rukyatul hilal akan dilaksanakan pada Senin sore,” ujarnya.

Selepas Magrib, lanjut Agus, digelar Sidang Itsbat secara tertutup yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam sidang tersebut, Direktur Urais dan Binsyar akan melaporkan hasil pemantauan hilal yang dilakukan pada 105 titik lokasi di seluruh Indonesia.

“Laporan itu akan dijadikan dasar pengambilan keputusan penetapan 1 Syawal,” tandasnya. (rmol)

Satu Lagi, Pentolan Ormas Islam Dijemput Polisi

Jepri Zebua
-
0
Satu Lagi, Pentolan Ormas Islam Dijemput Polisi

mimbarumum.co.id – Satu persatu pentolan ormas Islam dijemput polisi atas tuduhan tindak pidana perbuatan dan penghasutan alias makar saat unjukrasa kekalahan salah satu pasangan capres-cawapres di Medan.

Kali ini Presidium Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumut Prabu Alam dijemput Jahtanras Polrestabes Medan, Rabu (29/5/2019). Prabu Alam dijemput di salah satu rumah makan di kawasan Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Sunggal.

Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, Prabu Alam yang saat itu mengenakan baju kemeja putih dan topi hitam dibawa ke Polrestabes Medan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa yang bersangkutan, Prabu Alam kini berada di ruang pemeriksaan Polrestabes Medan.

“Saya hanya membenarkan saja dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan,” ungkap Yudha singkat.

Nama Prabu Alam menambah rentetan pentolan ormas Islam yang ditangkap kepolisian dalam tuduhan makar. Rafdinal (Ketua GNPF Sumut) dan Zulkarnain (Wakil Ketua GNPF Sumut) sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tuduhan makar. (dd)

Besok, Dahnil Diperiksa Polda Sumut

Masrin
-
0
Besok, Dahnil Diperiksa Polda Sumut

mimbarumum.co.id – Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak dipanggil aparat kepolisian terkait kasus dugaan makar.

Dalam surat bernomor SPgl/1320/V/2019/Ditreskrimum yang diterima redaksi, Senin (27/5/2019), Dahnil dipanggil oleh Polda Sumatera Utara.

Dahnil diminta untuk hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan tindakan makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Jo 87, 88, dan Pasal 110 KUHP pada Selasa (28/5) besok.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang bernama Fauzi Ramadhan Singarimbun dengan Sprindik nomor SP-Sidik/217/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2019.

Pemanggilan ini pun menjadi ke sekian kalinya tokoh-tokoh yang dekat dengan pasangan Prabowo-Sandi yang dituding melakukan tindakan makar.

Beberapa nama bahkan sudah berstatus tersangka dugaan makar. Seperti halnya politisi PAN, Eggi Sudjana, aktivis tionghoa Lieus Sungkharisma, dan yang terbaru adalah mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (purn) TNI Kivlan Zen yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh Polda Metro Jaya. (rmol)

Dahnil Anzar: Identitas Yang Mau Bunuh Fadli Zon Jelas, Kok Enggak Ditangkap?

Masrin
-
0
Dahnil Anzar: Identitas Yang Mau Bunuh Fadli Zon Jelas, Kok Enggak Ditangkap?

mimbarumum.co.id – Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara perihal rencana pembunuhan yang menargetkan empat pejabat tinggi negara dan satu pimpinan lembaga survei swasta.

Menurut Dahnil, ada ketidakadilan yang dipertontonkan pemerintah dalam menangani hal semacam itu. Pasalnya, ancaman pembunuhan juga pernah dialami oleh tokoh oposisi Fadli Zon, namun tidak ada penanganan hukum yang jelas.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia menyebut ada kelompok yang sengaja ingin menghabisi nyawa empat pejabat negara dan satu pimpinan lembaga survei swasta. Kelompok ini memanfaatkan aksi 21-22 Mei untuk melancarkan aksinya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemudian mengungkap empat nama pejabat tersebut. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Stafsus Presiden Gorries Mere.

Kapolri menyebutkan, fakta rencana pembunuhan itu diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka kerusuhan yang ditangkap Polri.

Dahnil kemudian mempertanyakan sikap aparat yang terkesan bungkam jika ancaman pembunuhan dialamatkan kepada tokoh oposisi pemerintah.

“Yang mau membunuh Fadli Zon terang-terangan ada dan jelas identitasnya, kok tak ditangkap?” tulis Dahnil di Twitter, Rabu (29/5/19).

Lebih lanjut, Dahnil juga mengunggah tangkap layar cuitan seorang netizen Nathan P. Suwanto tertanggal 29 April 2017, yang isinya akan memberi sejumlah uang bagi siapa saja yang berhasil membunuh Fadil Zon, Fahri Hamzah, Fahira Idris dan yang lainnya.

“Orang ini terang identitasnya, akan dan berniat jahat akan membunuh Fahri Hamzah, Fadil Zon, Fahira Idris, dan lain-lain, tapi dia sama sekali tidak tersentuh hukum,” sesal Dahnil.

Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini lantas mempertanyakan keadilan pemerintah. Karena menurutnya, kelompok yang berseberangan dengan pemerintah sangat mudah dipidanakan.

“Ketidakadilan itu dipertontonkan dengan vulgar dan sombong,” tegas Dahnil. (rmol)

Menhan Tak Percaya Ada Yang Ingin Bunuh Empat Pejabat Negara

Masrin
-
0
Menhan Tak Percaya Ada Yang Ingin Bunuh Empat Pejabat Negara

mimbarumum.co.id – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyangsikan laporan yang menyebut ada yang ingin membunuh empat pejabat tinggi negara dan satu pimpinan lembaga survei swasta.

Ryamizard menduga, rencana pembunuhan hanya sebatas narasi dalam manuver politik. Karena menurutnya, statement atau pernyataan memiliki dampak yang sangat besar dalam dinamika politik.

“Saya rasa enggak begitu lah. Masa sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya omongan saja itu,” ujar Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (29/5/19).

“Misal ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya kita tahu yang namanya politik memang begitu,” imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia menyebut ada kelompok yang sengaja ingin menghabisi nyawa empat pejabat negara dan satu pimpinan lembaga survei swasta. Kelompok ini memanfaatkan aksi 21-22 Mei untuk melancarkan aksinya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemudian mengungkap empat nama pejabat tersebut. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Stafsus Presiden Gorries Mere.

Kapolri menyebutkan, fakta rencana pembunuhan itu diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka kerusuhan yang ditangkap Polri. (rmol)

Kata Wiranto Ada Skenario Duduki Istana Pascarusuh

Masrin
-
0
Kata Wiranto Ada Skenario Duduki Istana Pascarusuh

mimbarumum.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkap adanya indikasi untuk menduduki sejumlah bangunan lembaga vital pemerintahan termasuk, Istana Negara Jakarta usai rusuhnya unjuk rasa 22 Mei 2019.

Menurut Wiranto, yang juga mantan Panglima ABRI, upaya itu diusahakan terlaksana setelah kerusuhan, yang menimbulkan korban jiwa.

Sedangkan para korban jiwa itu akan dijadikan seolah “martir”, yang selanjutnya akan menjadi pemicu aksi massa yang lebih besar lagi.

“Dengan adanya martir akan menyulut emosi massa untuk lebih beringas melakukan aksinya. Dengan adanya martir akan memperbesar aksi melawan pemerintah dengan menduduki KPU, Bawaslu, DPR dan Istana,” ujar Wiranto melalui keterangan resmi yang dikutip pada Selasa, (28/5/19).

Informasi itu sendiri disampaikan Wiranto kepada tokoh ‘Suluh Bangsa’ yang beraudiensi kepadanya Selasa siang. Pointer-pointer informasi lantas disampaikan kepada media dalam bentuk keterangan tertulis.

Wiranto menyampaikan, tujuan utama dari seluruh rangkaian aksi itu sendiri adalah membuat Capres petahana Joko Widodo lengser dari jabatannya.

“Tujuan akhir akan memakzulkan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” ujar Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga mengemukakan, kerusuhan diduga dirancang supaya aparat keamanan bertindak berlebihan atau over reaktif dalam menanganinya. Selanjutnya, upaya pembangunan opini untuk menyudutkan aparat keamanan dilakukan sehingga mereka dianggap sewenang-wenang.

“Ada dugaan kuat bahwa demo anarkis sengaja dilakukan untuk memancing aparat bertindak over reaktif, sehingga menimbulkan korban dari pedemo,” ujar mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan itu.

Wiranto mengungkapkan, secara umum, kerusuhan 22 Mei 2019 merupakan pengkondisian untuk memberi efek yang setidaknya sama dengan aksi 212 yang berhasil membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lengser dari jabatannya. Namun pengumpulan massa yang benar-benar besar gagal karena penyekatan dan pengimbauan dari unsur pimpinan di daerah yang cukup efektif.

“Jadi apa sebenarnya tujuan demo akbar tersebut digelar di Jakarta? Yaitu menolak hasil Pemilu, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, mendelegitimasi pemerintah, mendiskualifikasi paslon 01, kemudian menetapkan paslon 02 sebagai pemenang pemilu,” ujar Wiranto. (viva)

HIPAKAD Minta Pemerintah Tanggapi Serius Soal Referendum Aceh

Masrin
-
0
HIPAKAD Minta Pemerintah Tanggapi Serius Soal Referendum Aceh

mimbarumum.co.id – Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) meminta pemerintah untuk tidak menyepelekan isu referendum yang dilontarkan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf alias Mualem.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP (HIPAKAD) Hariara Tambunan usai melakukan dialog bertajuk “Merajut Persaudaraan & Kolaborasi Untuk Indonesia Damai Pasca Pemilu 2019” di kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Rabu (29/5/19).

“Ya kalau saya minta isu referendum pemerintah harus berdialog dengan yang meminta referendum tersebut, apa motivasinya apa penyebabnya,” ungkapnya.

Hariara berharap referendum tersebut tidak terjadi. Pasalnya Indonesia pernah kehilangan Timor Timur pada 1999, yang kini berubah menjadi nama Timor Leste.

“Kalau saya sebagai HIPAKAD mengharapkan jangan, itu satu provinsi apa yang hilang? Timor Timur saja sudah kita sangat rugi, apa lagi Aceh. Saudara kita di Aceh banyak, kita sangat mengharapkan 34 provinsi tetap satu negara Indonesia Merah Putih,” tegasnya. (rmol)

Mahfud : Demokrasi Stagnan, Ada yang Ingin Merendahkannya Lagi

Masrin
-
0
Mahfud : Demokrasi Stagnan, Ada yang Ingin Merendahkannya Lagi

mimbarumum.co.id – Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, menyebut ada skenario yang sengaja diciptakan untuk mengacaukan keadaan pada aksi 21-22 Mei 2019. Kekacauan tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang ingin merendahkan demokrasi yang memang sedang stagnan.

“Demokrasi yang sudah stagnan itu mau diturunkan lagi ke cara-cara anarkis. Apapun alasannya itu soal lain. Itu kita bisa berdebat apakah cukup alasan untuk melakukan itu atau tidak dan sekarang ini sudah mulai muncul gangguan terhadap kebangsaan kita.”

Hal itu disampaikan Mahfud dalam dialog kebangsaan dan buka bersama di Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Rabu (29/5/2019).

“Sekarang informasi berita sudah sangat instan, cepat. Saudara pasti sudah tahu itu, tidak bisa dibohongi, ada sebuah skenario memang untuk mengacau,” terangnya.

Pada kesempatan itu Mahfud Md juga menegaskan tak akan bersedia apabila dirinya diminta menjadi ahli dalam sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Mahfud, sekarang ini sudah banyak pakar hukum tata negara yang mempuni untuk menjadi saksi ahli di MK. Oleh karenanya yang menjadi saksi ahli di MK tidak harus dirinya. (det)

Wow… Tiket Bandung-Medan Tembus Rp 21 Juta!

Masrin
-
0
Wow… Tiket Bandung-Medan Tembus Rp 21 Juta!

mimbarumum.co.id – Harga tiket pesawat mahal jelang lebaran bikin pemudik pusing untuk pulang ke kampung halaman. Apalagi semakin dekat dengan lebaran harga tiket yang tersedia tak masuk akal.

Berdasarkan penelusuran detikFinance, Rabu (29/5/2019) di agen penjualan online Traveloka, harga tiket pesawat untuk keberangkatan musim mudik sudah terlampau tinggi. Ambil contoh untuk penerbangan 31 Mei rute Jakarta-Medan yang paling murah adalah Rp 3.747.000 untuk kelas ekonomi dengan maskapai Lion Air dan harus transit di Kuala Lumpur untuk ganti maskapai Batik Air.

Untuk penerbangan dengan kelas ekonomi tinggal tersisa itu saja. Pilihan lainnya adalah kelas bisnis. Ini pun harganya lebih mahal lagi yaitu Rp 9.943.500 untuk maskapai Garuda Indonesia.

Salah satu pemudik pun mengurungkan niatnya untuk mudik ke Medan lantaran harga tiket pesawat tidak masuk akal. Hal itu diungkapkan oleh Nita, salah seorang karyawan swasta.

“Mending ke luar negeri aja kalau harga segitu,” katanya kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Jika terbang dari Bandung ke Medan, pun lebih bikin pusing lagi pasalnya sudah tidak tersisa kelas ekonomi. Mau tidak mau pemudik harus memilih kelas bisnis Garuda Indonesia dengan harga termurah Rp 13.400.700 dan termahal Rp 21.920.800. Itu pun harus transit kali dengan total waktu tempuh 11 jam hingga 15 jam 55 menit.

detikFinance juga menelusuri lewat agen penjualan online Tiket.com. Saat dicek bahkan penerbangan kelas ekonomi Jakarta-Medan sudah tidak ditemukan. Sementara kelas bisnis masih tersedia dengan harga Rp 9.942.600 untuk Garuda Indonesia yang waktu tempuhnya 2 jam 15 menit.

Di Tiket.com juga sudah tidak tersedia penebangan ekonomi rute Bandung-Medan. Yang tersedia adalah kelas bisnis dengan harga termurah Rp 13.399.800 dan termahal Rp 21.919.900 oleh Garuda Indonesia. Itu pun harus transit dulu di Bali dan Jakarta sehingga total waktu tempuhnya 15 jam 55 menit. (detf)

1...2,4042,4052,406...2,602Halaman 2,405 dari 2,602