Beranda blog Halaman 1485

Ungkap Sabu 1,196 Ton, Kapolri: Kita Jaga Program Pemerintah Wujudkan SDM Unggul

mimbarumum.co.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen mencegah dan memberangus peredaran narkotika di Indonesia.

Menurut Sigit, hal itu wujud nyata, untuk menjaga serta mengawal program Pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul.

Hal itu ditegaskan oleh Kapolri saat memimpin konferensi pers pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1,196 ton di Pusdik Intelkam, Soreang, Jawa Barat, Kamis (24/3/2022).

“Karena itu saya berikan apresiasi kepada rekan-rekan yang melakukan pengungkapan. Saya kira apa yang telah rekan-rekan lakukan tentunya jadi bagian dan kontribusi bagi kita untuk menjaga agar program Pemerintah mewujudkan SDM unggul, untuk menuju Indonesia Maju atau Indonesia Emas betul-betul kita bisa jaga,” kata Sigit.

Dengan adanya komitmen pencegahan peredaran narkotika di Indonesia, kata Sigit, hal itu akan mencegah rusaknya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba. Karena itu, Sigit meminta, kepada seluruh jajaran dan stakeholder terkait untuk memberangus barang haram tersebut dari hulu hingga hilir.

“Sekali lagi tentunya saya mohon informasi dan kerjasama ditingkatkan terus. Kemudian kita harus memiliki daya tangkal dan daya cegah, terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Menurut Sigit, pengungkapan narkotika jenis Sabu seberat 1,196 ton melalui Joint Investigation antara Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat dan BNNP Jawa Barat itu, adalah salah satu keberhasilan terbesar di awal tahun 2022 ini.

Dengan adanya pengungkapan itu, Sigit memaparkan bahwa, pengungkapan narkoba sepanjang 2022 periode Januari hingga Maret, Polri telah mengungkap sabu sebanyak 2,73 ton, ganja 7,24 ton dan pil ekstasi sebesar 230.789 butir.

“Saya harapkan kedepan pengungkapan besar terus dilakukan. Dan yang paling penting bagaimana kita mencegah agar narkoba, kita tekan untuk tidak masuk ke dalam negeri. Serta, lalu bagaimana berikan hukuman maksimal kepada pelaku-pelaku bandar. Sehingga kemudian Indonesia ini tidak menjadi pasar buat mereka,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Demi menyelamatkan generasi bangsa, Sigit juga berharap para pengedar ataupun bandar yang memasukan dan mengedarkan narkoba di Indonesia dapat diberikan hukuman secara maksimal. Menurutnya, hal itu agar menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

“Tentunya kami mengimbau, untuk mitra kami di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk memberikan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku. Sehingga kita tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab agar generasi kita, generasi muda kita betul-betul bisa terjaga dari ancaman narkoba,” tutur Sigit.

Terkait pengungkapan kasus ini, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selanjutnya Sigit menyebut bahwa, dari keberhasilan pengungkapan 1,196 ton sabu ini, kepolisian dan stakeholder terkait berhasil menyelamatkan kurang lebih 5.980.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Lebih dalam, pada kesempatan ini, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk tidak ‘main-main’ terhadap narkotika. Pasalnya, ia tidak akan segan untuk memberikan hukuman atau sanksi tegas.

“Dan saya juga minta pada rekan-rekan seluruh Kapolda dan Kapolres, kalau ada anggota terlibat pecat, pidanakan dan berikan hukuman maksimal. Karena itu komitmen kita. Saya tidak mau bahwa ada bagian dari instirusi Polri ikut bermain main dengan ini,” tegas Sigit.

“Namun terhadap anggota yang mengungkap dan memiliki prestasi, saya juga berkomitmen untuk memberikan reward. Sehingga kinerja anggota akan terus menjadi lebih baik,” Sigit mengakhiri.

Reporter : R/ Jafar Sidik

Jokowi Sambangi Stand Kerajinan UMKM Dekranasda Sergai

0

mimbarumum.co.idPresiden RI Joko Widodo  menyempatkan diri menyambangi langsung stand kerajinan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sergai yang merupakan binaan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).

Kunjungan tersebut terjadi usai Presiden meresmikan International Handicraft Trade Fair (Inacraft) Tahun 2022 yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/3/2022).

Kegiatan tersebut terlaksana mulai tanggal 23 hingga 27 Maret 2022 dengan mengangkat tema “Smiling Heritage of West Java; From Smart Village to Global Market”.

Bupati Sergai yang hadir pada kegiatan itu menjelaskan ajang tersebut menampilkan ragam produk kerajinan UMKM se-nusantara. Tujuannya untuk membangkitkan perekonomian nasional yang sebelumnya terpengaruh signifikan oleh pandemi Covid-19.

“Ini merupakan momentum untuk mengembalikan potensi ekonomi kerjinan UMKM nasional, terkhusus Kabupaten Sergai,” kata Bupati Sergai H. Dharma Wijaya.

Lewat kegiatan ini, Bupati berharap  kerajinan tangan di Kabupaten Sergai bisa lebih terkenal luas dan dapat bersaing dengan produk kerajinan dari daerah lain.

Kerajinan Serat Alam

Bupati yang punya sapaan akrab Bang Wiwiek ini, lebih lanjut memaparkan tentang produk kerajinan yang oleh Dekransda Sergai tampilkan pada ajang nasional itu, yakni kerajinan berbahan baku serat alam yaitu pandan dan purun. Perajin mengkreasikannya menjadi tas dan dompet yang menarik.

“Sergai memiliki potensi sumber daya yang sangat baik untuk mendukung sektor kerajinan tangan. Mudah-mudahan pelaku UMKM bidang ini tetap bisa memaksimalkan potensi tersebut lewat berbagai inovasi produk yang menarik minat dan memiliki nilai ekonomis yang bagus,” harap Bang Wiwiek.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat agar mencintai produk kerajinan dalam negeri. Hal ini, sebutnya, dapat mendukung dan mengembangkan para perajin UMKM.

“Dengan mencintai produk lokal, kita akan secara signifikan membangkitkan UMKM di Indonesia,” ucapnya. Bupati mendapat dampingan dari Ketua Dekranasda Sergai Ny Hj.Rosmaida Saragih Dharma Wijaya.

Pada pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara ini, setidaknya ada sebanyak 722 peserta yang terdiri dari 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan BUMN turut meramaikan.

Reporter : Ngatirin/rel

9 Mei 2022 PPDB Online SMAN/SMKN di Sumut Dibuka

mimbarumum.co.id – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online SMAN dan SMKN di Provinsi Sumatera Utara akan dibuka tahap I mulai 9 Mei 2022 menggunakan tiga jalur afirmasi, prestasi dan zonasi secara transparan dan tepat waktu (realtime).

Demikian dikatakan Ketua PPDB 2022/2023 Provinsi Sumatera Utara Ichsanul Arifin Siregar S.TP kepada wartawan diruang kerjanya Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Jalan T Cik Ditiro Medan, Kamis (24/3/2022).

Ia menjelaskan, untuk tahap I jenjang SMA dimulai 9 sampai 26 Maret 2022 meliputi jalur afirmasi 20 %, tidak mampu, disabilitas ringan, perpindahan orangtua/anak guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 5 %.

Jalur prestasi 25 % diantaranya, prestasi nilai rapor 20% dan prestasi hasil lomba akademik dan non akademik 5% dan jalur zonasi 50%.

Untuk jenjang SMK dibuka seleksi afirmasi 20%, perpindahan orangtua/anak guru dan nakes 5%, jalur prestasi 25% dan jalur jarak domisili (zonasi) terdekat dengan sekolah yang dituju 50%.

Pengumuman tahap I pada 30 Mei 2022. PPDB tahap I dibagi 3 wilayah (zona) terdiri dari zona 1 untuk Kepulauan Nias, zona 2 yakni Asahan, Labuhanbatu dan Balige, sedangkan zona 3 adalah Medan, Binjai, Deliserdang, Karo, Langkat dan Pakpak Barat.

Lanjut Ichsanul yang juga Kabid Pembinaan SMK Disdiksu ini, tahap II bagi jenjang SMAN dan SMKN dimulai 31 Mei sampai 25 Juni, pengumuman hasil 28 Mei dan registrasi pendaftaran ulang 29 Mei 2022.

Dia mengimbau kepada calon siswa, orangtua dan masyarakat tidak panik, terburu-buru dan khawatir karena panitia PPDB Provinsi Sumut memberikan batas waktu pendaftaran yang lama waktunya untuk tahap I selama 22 hari.

Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan juga kepada zona khusus 3 T (Tertinggal, Terluar, Terjauh) agar bisa mendaftar di PPDB online.

Guna mensukseskan PPDB 2022, panitia melakukan persiapan tahap sosialisasi di bulan Maret ke Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan agar menginformasikan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota hingga satuan pendidikan.

“Kemudian pada 12, 19 dan 26 April sebanyak tiga kali melakukan simulasi untuk mengukur kemampuan sarana dan prasarana pendukung tiga komponen antara lain aplikasi, server dan bandwicth. Persiapan pengaduan dan posko layanan pengaduan di sekolah, Cabdis dan Dinas Pendidikan Provsu,” tambahnya.

Menyinggung siswa terdampak bencana alam dan bencana sosial, Ichsan menyatakan sesuai Permendikbud No 21 Tahun 2021, Kemendikbudristek Dikti memberikan kemudahan.

“Korban bencana alam dan bencana sosial bisa melampirkan surat keterangan Disdukcapil setempat karena dokumennya hilang akibat terkena bencana. Calon siswa disarankan bisa mendaftar PPDB melalui jalur afirmasi, perpindahan orangtua, tenaga kependidikan dan prestasi. Tapi tak berlaku untuk syarat pendaftaran PPDB jalur zonasi,” jelasnya.

Lanjut Ichsan, persiapan dan petunjuk teknis (juknis) PPDB hampir selesai sesuai arahan Plt Kadisdiksu Lasro Marbun yang telah menunjuk Sekretaris Disdiksu Murdiyanto sebagai penanggungjawab dibantu para kepala bidang.

Reporter : M Nasir

 

Gawat!! ODGJ Diduga Bakar Pos Polisi Polsek Sunggal

mimbarumum.co.id – Pos Polisi Polsek Sunggal Polrestabes Medan diduga dibakar Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jalan Gatot Subroto Simpang Kampung Lalang Medan Sunggal.

Terduga ODGJ tersebut adalah laki-laki bernama Andi (42) warga Jalan Pinang Baris, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Sunggal, Kompol Chandra Yuda melalui Humasnya, Misrianto kepada wartawan pada hari Kamis (24/3/2022).

Dijelaskannya, pada hari Kamis (24/3/2022) sekira pukul 12.30 wib, Piket Reskrim mendapat informasi telah terjadi kebakaran terhadap Mobil Portabel untuk Pos Polisi, lalu petugas langsung meluncur ke TKP. Kemudian setelah tiba di TKP, Piket Reskrim menghubungi Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk memadamkan api. Selanjutnya petugas melakukan pulbaket dan mendapat informasi dari para saksi penyebab kebakaran tersebut.

“Setelah olah TKP, petugas kita bergerak untuk mencari diduga pelaku dan berhasil mengamankan terduga pelaku,” ungkap Misrianto.

Ditambahkannya, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang didapat di TKP, yang mana pada saat itu saksi menerangkan bahwa dia melihat seorang laki-laki panggilan Andi Tai melompat dari dalam Pos Polisi tersebut. Kemudian dia (saksi) melihat asap dari dalam Pos Polisi tersebut dan muncul api yang mengakibatkan terbakarnya Pos Polisi.

” Api dapat dipadamkan dengan bantuan 4 unit mobil Damkar dan nihil korban jiwa. Selanjutnya petugas memboyong pelaku ke Mako Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan,” tandas Misrianto.

Reporter : Rasyid Hasibuan

Anggota DPRD Medan Minta Polrestabes Medan Bongkar Sindikat Mafia Asuransi

0

mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution menanggapi tentang maraknya aksi mafia asuransi. Untuk itu, Mulia meminta pihak Polrestabes Medan segera membongkar sindikat mafia asuransi.

“Sebab, praktik penipuan berkedok asuransi ini sangat meresahkan masyarakat,” tegas Mulia saat diminta tanggapannya, Kamis (24/3/2022) siang.

Menurut Mulia, masyarakat harus lebih waspada dan cerdas dengan modus penipuan berkedok ansuransi.

“Segera laporkan ke pihak yang berwajib atau kepling, jika ada orang tidak dikenal datang ke rumah dan gelagatnya mencurigakan dengan modus menawarkan jasa asuransi kesehatan atau sejenisnya,” imbau Mulia.

Ditambahkan Mulia, modus penipuan berkedok asuransi ini cukup cerdik dalam menjerat calon korbannya. Kehadiran mafia yang berkamuflase sebagai agen pemasaran ini seolah menolong masyarakat dan sekaligus berperan sebagai donator akan untuk mengambil keuntungan dari kliem masyarakat.

“Diharapkan masyarakat waspada terhadap orang yang tidak dikenal, menawarkan jasanya. Bila gelagatnya mencurigakan, segera laporkan ke polisi untuk diringkus,” katanya lagi.

Sementara dari beberapa sumber menyatakan, mafia asuransi dan oknum tidak bertanggungjawab dalam operasionalnya, selalu melakukan penyalahgunaan perannya sebagai agen.

Modus-modus penipuan tersebut berupa produk finansial, sebagian besar produk asuransi ditawarkan kepada masyarakat melalui agen pemasaran.

Namun, terlepas dari peran positif keberadaan asuransi, ada pula oknum tidak bertanggungjawab melakukan penyalahgunaan perannya. Para mafia berkedok agen ini menyarankan calon nasabah untuk tidak menyatakan kondisi kesehatan yang sesungguhnya, walau nasabah dalam keadaan sakit parah serta pemalsuan identitas KTP nasabah.

Polanya dalam mengisi formulir aplikasi polis untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada para calon nasabah, agen asuransi umumnya menawarkan untuk membantu mengisi formulir aplikasi asuransi.

Sementara itu, bagi agen asuransi yang ‘nakal’, mereka umumnya menawarkan agar nasabah tidak terus terang mengenai kondisi kesehatan yang sesungguhnya bahkan melakukan pemalsuan data nasabah. Adapun disinyalir para mafia asuransi dapat melakukan loby-loby di rumah sakit tertentu dengan hanya membeli berkas tanpa nasabah harus dirawat, akan tetapi dengan harga dokumen bervariasi 40 persen sampai 50 persen dari berkas penagihan rawat inap pernasabah dan terdaftar di database kumputer rumah sakit, hingga modus penipuan ini rapi dari invetigasi pihak perusahaan asuransi.

“Ini dilakukan agar klaim nasabah diterima oleh pihak perusahaan asuransi, termasuk aksi yang tidak jujur dan berpotensi kuat melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan, padahal secara manfaat kegunaan asuransi kesehatan sangatlah membantu bagi masyarakat jika tidak dikotori oknum-oknum yang berwatak culas,” pungkasnya.

Reporter : Ngatirin

DPRD Sumut Paripurnakan Hasil Reses

0

Gubsu : Kami akan Mengakomodir Aspirasi Masyarakat yang Disampaikan Melalui Dewan

mimbarumum.co.idPimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (DPRD-SU) melaksanakan Rapat Paripurna Dewan di Ruang Rapat Gedung Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rabu (23/3/2022).
Salah satu agenda rapat adalah penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses II Tahun Sidang III 2021-2022. Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution. Hadir juga Wakil Ketua Misno Adisyah Putra dan sejumlah anggota DPRD Sumut baik luring maupun Daring.
Irham Buana mengatakan, anggota DPRD dituntut menjalankan fungsi menyerap aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut reses.
“Tersirat sebuah harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan. Oleh karena paripurna ini adalah penyampaian laporan hasil reses dari 12 Dapil di Sumut,” katanya.
Kemudian, dihadapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diwakili Staf Ahli Gubsu Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Agus Tripriyono, masing-masing juru bicara tim Reses dari 12 Daerah Pemilihan (Dapil) menyampaikan aspirasi masyarakat.
Seperti dari anggota DPRD Sumut Dapil VII yang meliputi Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara dan Kab. Padanglawas, yakni Koordinator H. Harun Mustafa Nasution, Ketua Parsaulian Tambunan, Sekretaris Abdul Rahim Siregar dan anggota yakni H. Syahrul Efendi Siregar, Yasyir Ridho Lubis, Syamsul Qamar, Rahmat Rayyan Nasution, H. Tondi Roni Tua, Ahmad Fauzan dan Fahrizal Efendi Nasution.

Berikut hasil laporan reses Dapil VII,

Bidang Pemerintahan :
1. Secara umum hubungan antar Pemerintah Daerah di Daerah Pemilihan Sumut VII (Tapanuli Bagian Selatan) adalah baik, dimana Tapsel merupakan induk pemekaran yang dulunya Tapanuli Selatan dengan Ibukota Padang Sidimpuan, karakter masyarakatnya juga bisa dikatakan secara sosial adat budaya hampir sama dengan kata lain satu rumpun yaitu berdasarkan Dalihan Natolu.
2. Sesuai perkembangan baik regulasi Otonomi Daerah, ekonomi dan sosial politik yang juga dilihat dari sudut pandang geografis maka penataan tetap masih perlu diperbaiki dan disempurnakan misalnya Tapal Batas dan letak antar desa yang bersentuhan langsung juga kordinasi pembangunan termasuk jalan negara, jalan lingkar provinsi menuju pembangunan Bandar udara. Maka kepala daerah Kabupaten/Kota di Tapanuli Bagian Selatan mempunyai kerinduan untuk di fasilitasi dan duduk bersama, diskusi berdialog sehingga pembangunan merata bisa diwujud nyatakan melalui provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mencegah maraknya peredaran narkoba di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan sangat diperlukan peran pemerintah dan masyarakat agar kiranya melakukan sosialisasi dan penyuluhan sampai ke tingkat desa, ada sebuah kekhawatiran dan kegamangan sejauh mana komitmen kuat pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memberantas Narkoba yang semakin menjamur dan menggurita, selanjutnya melalui Forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini kami sangat mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Ulara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan semua pihak untuk bersama-sama memiliki semangat dapat lebih serius memberantas Narkoba mulai dari hulu sampai hilir dan memberikan tindakan yang tegas bagi oknum-oknum yang melindungi peredaran narkoba, yang salah satu indikator keberhasilan memberantas narkoba adalah semakin sulitnya masyarakat mendapatkan narkoba. Serta Tim sangat mendukung salah satu rekomendasi yang dihasilkan DPRD Sumatera Utara pada saat Rapat Kerja yang akan mensosialisasikan “DESA BERSINAR” yaitu Desa Bersih Dari Narkoba
Fraksi Nasdem DPRD Sumut bacakan hasil reses
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 1, Tuahman F Purba saat membacakan hasil reses di dapilnya. (Mimbar/Humas DPRD Sumut)
Bidang Ketahanan Pangan
1. Diminta kepada Instansi terkait agar kiranya memberikan sentuhan berupa pelatihan-pelatihan dan sosialisasi mengenai keterampilan kerja, budi daya pertanian, peternakan dan perkebunan bagi warga/kelompok masyarakat dan pemuda yang ada di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan
2. Untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat khususnya petani, diminta kepada Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat berperan aktif melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta melakukan pemberdayaan masyarakat petani pemakai air yang ada di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan
3. Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mengalokasikan dana bantuan pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk kelompok tani/kelompok masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. |
4. Diminta kepada pemerintah agar terus meningkatkan bantuan alat-alat pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
5. Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat meningkatkan pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
6. Diminta kepada Pemerintah agar meninjau kembali mengenai pembagian lokasi dari setiap agen pupuk yang ada di daerah, termasuk memeriksa aktif tidaknya jin dan kedisiplinan penyalurannya sudah sesuai ketentuan atau tidak, karena keluhan masyarakat tani saat ini adalah pada saat musim tanam tiba ketersediaan pupuk sangat susah didapatkan
Bidang Perekonomian
Dalam pembangunan perekonomian masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dan provinsi sangatlah menentukan maka dengan demikian usaha mikro usaha kecil menengah harus digiatkan dan dikembangkan. Adapun usaha-usaha yang perlu menjadi perhatian antara lain :
1. Alat-alat pertenunan (kain songket), ulos dan pernik-pernik lain sebagai khas daerah di Taparuli Bagian Selatan
2. Pengembangan kopi untuk pasar nasional dan ekspor
3. Pengembangan gula aren menjadi gula semut untuk pasar nasional dan ekspor.
4. Pengembangan makanan oleh-oleh dari Tapanuli Bagian Selatan seperti dodol, kripik ubi dan sama seperti daerah lain di Indonesia.
5. Dari segi permodalan maka pihak Bank Sumut, BRI sangat berperan untuk memberikan kemudahan dalam kredit seperti KUR yang tanpa agunan. Disamping KUR juga pihak perusahaan swasta dalam menjalankan CSR langsung terhadap masyarakat.
6. Tabagsel salah satu daerah perkebunan, maka dengan itu penerapan UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, inti Plasma harus dijalankan sehingga perekonomian masyarakat dapat tumbuh. Aspirasi yang disampaikan masyarakat, mereka tidak menerima manfaat kehadiran perkebunan di daerah Tapanuli Bagian Selatan, dimana hasil dibawa keluar sedangkan permasalahan yang timbul di tengah-tengan lingkungan berupa banjir bandang, perusahaan hutan yang membuat lahan masyarakat pertanian menjadi terbatas dan teraniaya serta rusaknya infrastruktur jalan.
Bidang Pembangunan Infrastruktur
Mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Daerah Pemilihan Sumut VII Tim Reses menyaksikan secara langsung dan menilai perlu adanya sentuhan secara serius dari Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya :
1. Permasalahan jalan yang menghubungkan Kabupaten Padang Lawas Utara menuju Ibukota Kabupaten Padang Lawas | yang sebahagian masyarakat pengguna jalan menyebut jalan ini dengan sebutar! “Jalur Neraka” mengingat parahnya kondisi jalan dan ironisnya Pemerintah setempat seolah tidak peduli dengan kerusakan jalan di sekitar tersebut. Untuk itu perlu menjadi perhatian yang serius dari Gubernur Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten agar dapat mengambil langkah-langkah untuk perbaikan jalan di daerah tersebut.
2. Pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena Tim tidak melihat adanya pemeliharaan jalan provinsi di Daerah Pemilihan Sumut VI! seperti jalan yang menghubungkan Kabupaten Padang Lawas Utara menuju Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, jalan yang menghubungkan Kota Padang Sidimpuan menuju Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sementara alokasi dana untuk pemeliharaan jalan sangat besar dianggarkan.
Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Keagamaan serta Kebudayaan.
Untuk meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maka salah satu sektor adalah pembangunan manusia seutuhnya sehingga Sumatera Utara bisa dikatakan bermartabat. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mendapat perhatian pemerintah adalah :
1. Dibidang Pendidikan, masih terdapat beberapa, sekolah Negeri (SD, SMP dan SMA/SMK) pemerataan guru tidak tercukupi untuk perimbangan jumlah antara kelas, siswa dan guru (perlu penambahan guru baik ASN mapun non ASN, Perbaikan/renovasi gedung sekolah dan ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi, pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya, termasuk sarana transportasi gratis bagi para siswa.
2. Dibidang Kesehatan, masih perlu penambahan bukan hanya ditingkat kecamatan, tetapi beberapa desa yang jumlah penduduknya padat dan bersentuhan dengan beberapa desa yang jauh dari kecamatan termasuk untuk penamabahan rawat inap. Diadakannya mobil ambulance yang dapat membantu pasien yang sewaktu waktu perlu mendapatkan rujukan pada rumah sakit.
Termasuk status tinggal para medis yang tidak berdomisili di lingkungan Puskesmas/rumah sakit daerah yang mengganggu kelancaran pelayanan masyarakat perlu untuk ditinjau dan monitoring oleh pejabat yang berwenang.
3. Dibidang Sosial, Keagamaan dan Kebudayaan, tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari ditengah masyarakat. Hal-hal tersebut juga salah satu menanggulang: kegiatan kenakalan remaja/pemuda termasuk perjudian, asusila yang marak di beberapa daerah. Oleh karena itu permintaan masyarakat perlu ditanggapi dan diakomodir pemerintah termasuk yang diharapkan masyarakat aparat penegak hukum dapat turun langsung mengatasinya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar terus meningkatkan program dan kegiatan untuk membantu rumah-rumah ibadah dan pondok pesantren yang ada di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan. ,
4. Dibidang Tenaga Kerja, persoalan tenaga kerja mer:jadi bagian dari yang tidak terpisahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian pemerintah baik kabupaten kota dan provinsi. Salah satu cara menanggulanginya adalah mencipatakan lapangan kerja dan menarik investor serta meningkatkan keterampilan masyarakat (penerimaan tenaga kerja di beberapa perusahaan yang ada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, pelatihan kerja oleh perusahaan bagi pemuda/l, kemudahan modal kerja mandiri dan sarana prasarana baik pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan lainnya).
Saran :
1. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se wilayah Tapanuli Bagian Selatan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam setiap perencanaan pembangunan. Sehingga dengan terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik, maka sasaran dari suatu pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.
2. Mengingat besarnya harapan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong dan mendukung percepatan proses pembangunan khususnya di Daerah Pemilihan Sumut VII, maka kami berharap perlu adanya koordinasi sesama Anggota DPRD Provinsi Suraatera Utara yang ada di Fraksi maupun di Komisi agar menampung aspirasi masyarakat untuk dapat dibawa pada pembahasan masing-masing komisi sehingga asrirasi tersebul dapat ditampung dan realisasikan.
3. Diharapkan hasil pelaksanaan reses ini dapat dijadikan referensi dan bagian dari dokumen perencanaan daerah bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membuat kebijakan penganggaran dan kebijakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Daerah Pemilihan Sumut VII.
Kemudian, hasil Reses anggota DPRD Dapil VI wilayah Kab. Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan, yakni Ketua M. Gandhi Faisal Siregar, Wakil Ketua Zeira Salim Ritonga, Sekretaris Erni Ariyanti, Anggota dr. Poarrada Nababan, Ari Wibowo, Erwinsyah Tanjung Dedi Iskandar, Edi Susanto Ritonga dan Zeira Salim Ritonga.
Pimpin sidang paripurna DPRD SUmut
impinan DPRD Sumut, Irham Buana Nasution dan H.Misno saat memimpin sidang paripurna reses.(Mimbar/Humas DPRD Sumut)
Berikut hasil reses yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, yakni:
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Raya dihimbau untuk memprioritaskan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kepada masyarakat banyak, seperti perbaikan/pemeliharaan jalan. Berdasarkan aspirasi yang diperoleh pada masa resesnbanyak aspirasi meminta perbaikan jalan. Untuk itu kami minta kepada Gubernur Sumatera Utara, memperhatikan dan melaksanakan hasil aspirasi reses yang telah dihimpun untuk dapat ditindaklanjuti dan menjadi skala prior as dalam Musrenbang Provinsi.
2. Sehubungan dengan banyaknya permohonan bantuan ternak baik itu sapi, kerbau atau kambing dari Kelompok ternak dan Masyarakat dari Dapil VI , Tim Mendorong Pemerintah Provinsi melalui Kadis Peternakan Provinsi Sumatera Utara agar menyetujui dan menyalurkan bantuan ternak dan melakukan pendampingasn serta monitoring secara berkesinambungan terhadap bantuan yang telah disalurkan sehingga Program Swasembada ternak dapat tercapai.
3. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah SMK Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.
4. Tim mendorong agar instansi terkait segera mencari solusi untuk mengatasi defisit energi listrik di Dapil VI, kondisi defisit listrik ini bahkan diperparah dengan adanya beberapa desa yang masyarakatnya belum menikmati listrik, seperti Desa Mekar Meranti/Bagan Toreh memohon agar Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten agar dapat membantu memasukkan aliran listrik, karena sampai saat ini warga Desa Meranti/Bagan Toreh belum menggunakan listrik untuk penerangan maupun kegiatan sehari-hari. Selama ini mereka hanya mengandalkan Mesin Genset secara bersama-sama.
5. Dalam rangka untuk percepatan pembangunan di dapil VI mohon agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menambah dan menyutujui anggaran berupa Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten/Kota maupun anggaran yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Utara dengan tetap memperhatikan skala piroritas kepada proyekproyek yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap berpedoman pada hasil Musrenbang desa.
6. Dalam bidang kesehatan tim menilai Pemberian jasa pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat tidak mampu melalui BPJS belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya, salah satu hal yang perlu dikritisi adalah belum meratanya pembagian Kartu BPJS disebabkan kurangnya Kuota atau jatah yang ditetapkan untuk masyarakat kurang mampu, akibatnya terjadinya beberapa kasus bahwa masyarakat tidak mampu harus membayar ketika berobat. Untuk itu kami berharap agar Pemerintah meningkatkan alokasi Anggaran di Bidang Kesehatan melalui BPJS agar Kuota untuk Masyarakat tidak mampu dapat ditambah. Tim menilai perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di setiap Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Raya, dan pembangunan pusat kesehatan masyarakat di desa-desa sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat terpencil, dengan menambah tenaga medis dan dokter serta obat-obatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
7. Labuhanbatu Raya dalam kondisi darurat Narkoba, untuk mencegah agar peredaran dan bahaya penggunaan Narkoba tidak meluas, Tim mengusulkan agar di daerah ini dibentuk BNN daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan instansi terkait menangkap bandar sekaligus melakukan rehabilitasi bagi pengguna dan memperbanyak penyuluhan serta mengaktifkan kegiatan yang berdampak positif bagi Generasi muda dan Masyarakat.
8. Mengingat masih banyaknya rumah tidak layak huni yang terdapat di daerah ini, Tim berharap agar program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara dapat dikonsentrasikan pada daerah-daerah tertinggal di Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.
9. Dalam bidang pembangunan, Persoalan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan masih terlihat signifikan, ketimpangan ini disebabkan belum meratanya porsi anggaran untuk pembangunan pedesaan, untuk itu agar terjadi keseimbangan diharapkan kepada pemerintah untuk membuat program pembangunan yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan infrastruktur di Pedesaan khususnya pembangunan irigasi dan jalan-jalan desa sehingga perekonomian masyarakat desa dapat lebih baik sehingga tidak terjadi migrasi yang menyebabkan ketimpangan antara desa dan kota. Diharapkan juga adanya pengawasan dan perencaaan yang terukur terhadap dana bantuan desa yang dikucurkan Pemerintah pusat agar lebih dimaksimalkan sehingga dana bantuan desa dapat dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat desa.
10. Mendorong kembali Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara untuk bekerjasama dengan Penyedia jasa telekomunikasi agar membangun Tower Telekomunikasi pada daerah terpencil yang tidak mendapatkan signal sehingga seluruh masyarakat Dapil VI dapat menikmati akses internet dan jaringan seluler di desa terpencil.
11. Banjir masih menjadi persoalan yang sangat mengganggu aktifitas warga dan menyebabkan kerugian materil yang tidak sedikit, untuk itu tim VI mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menampung porsi anggaran penanggulangan dan penanganan banjir di Dapil VI dengan program normalisasi sungai dan pembangunan tebing-tebing sungai.
12. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan tapal batas Provinsi Sumatera Utara yang belum selesai khususnya tapal batas antara Provinsi Sumatera Utara yang berada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Provinsi Riau.
13. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat segera merealisasikan usulan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan terkait perubahan status jalan kabupaten menjadi status jalan provinsi sepanjang 156.178 km dengan 8 (delapan) ruas jalan. Adapun delapan usulan tersebut, pertama Sp Ranto Jior — Hajoran -Hutagodang sepanjang 13.202 Km, Sampean-Sp.Maropat-Batas Paluta sepanjang 14.404. Kedua Hutagodang-Tapus-Sampean sepanjang 5.398 dan ketiga Hutagodang — Tanjung Maruak — Batas Labuhanbatu sepanjang 4.217. Kemudian keempat Labuhanbatu (Ko.Dalam) — Aek Goti — Silangkitang — Salingsing sepanjang 16.268. Kelima Silangkitang — Tanjung Beringin -Pernantian -Aek Tinga — Simandiangin — Simpang Toba sepanjang 17.121. Ketujuh jalan negara (Sp Tolan) -Tanjung Medan — Tanjung Mulia — Sidomulyo — Podorukun — Batas Provinsi Riau sepanjang 35.575. Dan kedelapan So.Tugu Cikampak — Aek Tadi – Torganda — HTI Sei Kebara — Cindur sepanjang 49.993 Km.
14. Masyarakat di Dapil Sumut VI khususnya Kabupaten Labuhan Batu Utara sangat mengharapkan agar apa yang mereka sampaikan kiranya dapat diperjuangkan serta dapat direalisasikan karena apa yang diminta masyarakat benar-benar adalah hal-hal yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Hal-hal yang dimintakan oleh masyarakat menyangkut untuk kemajuan ekonomi masyarakat baik di bidang pertanian, pendidikan serta diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
15. Dari aspirasi yang disampaikan kepada Anggota Dewan pada acara Reses ini hal-hal yang sangat dibutuhkan yaitu pembangunan infrastruktur Jalan menuju Desa serta peningkatan sektor pertanian seperti pembangunan jembatan Penghubung menuju Lahan pertanian, Pengadaan bantuan bibit pertanian dan perkebunan serta bantuan pupuk berkualitas, bantuan bibit ternak lembu atau sapi, Pengadaan Bimtek budidaya ikan darat, Pembangunan Tebing Penahan Air dan Normalisasi Daerah Aliran Sungai yang sering mengalami banjir bandang, bantuan dana pembangunan yayasan pendidikan dan rumah ibadah.
Hasil Reses dari Dapil lainnya juga banyak masyarakat yang mengeluhkan banjir, infrastruktur jalan, jembatan dan pelayanan Administrasi dan kesehatan. Seperti Dapil Sumut II yakni Koordinator Baskami Ginting, Ketua dr. Tuahman F Purba, Sekretaris Meryl R Saragih, Anggota Benny H. Sihotang, Akbar Himawan Buchari, Muhammad Hafez dan Kuat Surbakti.
Foto bersama
Perwakilan dari Pemprovsu saat diabadikan bersama pimpinan dewan usai menerima berkas reses. (,Mimbar/Humas DPRD Sumut)
Berikut hasil reses Dapil Sumut II.
1. Terkait banjir di Kota Medan, DPRD Sumatera Utara mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWS) bersikap tanggap dalam menyikapi permasalahan banjir yang saat ini cukup menyusahkan masyarakat, DPRD Sumatera Utara meminta kepada Gubernur Sumatera Utara menyurati Kementerian PUPR RI guna mengevaluasi serta mengaudit kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWS), hal ini mengingat bencana banjir sudah menjadi langganan di wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan namun belum ada kinerja yang signifikan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWS) dalam mengatasi hal itu.
Beberapa sungai yang melintasi Kota Medan di antaranya Sungai Badera, Sungai Babura, Sungai Batuan dan Sungai Deli merupakan sungai-sungai yang wajib dilakukan normalisasi mengingat saat banjir melanda Kota Medan, debit air sudah tidak mampu lagi menampung derasnya air.
Berdasarkan laporan dan keluhan warga, hampir seluruh sungai tidak mendapatkan sentuhan pembersihan lumpur dan kotoran yang ada di dalam aliran sungai, selain itu banyak DAS yang sudah rusak serta memerlukan rehab khususnya beronjong penahan banjir. Peran Balai Wilayah Sungai Sumatera II dalam pengawasan Kawasan sungai khususnya di Medan sangat lemah bahkan terkesan tidak peduli. Seharusnya setiap pekan, Balai Wilayah Sungai Sumatera U wajib melakukan pemantauan dan bekerjasama dengan Dinas terkait di Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penataan aliran sungai yang mengalami pendangkalan, serta beronjong yang sudah rusak.
2. DPRD Sumatera Utara melalui Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara akan segera mengundang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara terkait kerusakan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara serta kewenangan Pemerintah Pusat, berdasarkan japoran dan pemantauan langsung di lapangan khususnya di Jalan Djamin Gintings yang berstatus jalan nasional, keadaannya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan seperti di Kawasan Simpang Simalingkar, jalan masuk Pasar Induk Lau Cih Simpang Selayang, Jalan Depan Pintu Masuk HAIROS Waterpark, Depan Perumahan Citra Garden kondisinya sungguh memprihatinkan karena badan jalan yang bergelombang layaknya ombak lautan, begitu juga mulai dari Simpang masuk RS H, Adam Malik Medan hingga perbatasan Medan – Pancurbatu akan sangat mudah ditemukan. Hal ini terlihat kurangnya perhatian dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara terhadap kondisi jalan nasional yang sangat vital, Perlu kiranya evaluasi total terhadap kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara serta mengaudit kinerja terkait rencana program dan realisasi program kerja yang diajukan ke Kementerian PUPR RI.
3, Terkait parit di Kota Medan, DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta agar Walikota Medan melakukan evaluasi kewilayahan sehingga dalam perencanaan pembangunan drainase tidak akan mengalami masalah.
4. Perlunya perhatian Dinas Pertamanan Kota Medan dalam memperbaiki titik-titik lampu jalan yang ada di wilayah Kota Medan mengingat masih banyaknya kawasan yang kurang penerangan lampu sehingga menjadikan area tersebut rawan kejahatan. Selain itu, pihak PT PLN wilayah Kota Medan juga perlu melakukan inventarisasi terhadap Lampu Penerengan Jalan Umum yang menjadi tanggungjawabnya agar masyarakat dapat merasakan kenyamanan di lingkungannya.
5. Warga Kecamatan Medan Tuntungan menyampaikan bahwa selama ini Lapangan Sepakbola Abdi Praja yang berada di Kelurahan Sidomulyo telah digunakan warga Kecamatan Medan Tuntungan sebagai sarana olahraga dan dirawat masyarakat secara twadaya. Namun Pemerintah Kota Medan (Dinas Sosial) berencana akan membangun Panti Sosial tempat penampungan dan pembinaan bagi para tuna wisma diatas lahan tersebut dan memindahkan lapangan bola sejauh 100 meter dari lahan sebelumnya. Diharapkan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dapat segera memfungsikan lapangan yang baru tesscbut sebagai sarans olahraga baru bagi warga Kecamatan Medan Tuntungan.
6. DPRD Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah Kota Medan terkait ketiadaan pengelolaan data soal PKH dan Raskin banyak ditemukan selama kegiatan reses. Pendataan penting agar pemerintah tahu bagaimana solusi penanganan warga yang memerlukan Raskin dan PKH.
7. Diharapkan agar Pemerintah Kota Medan untuk memantau kestabilan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional jelang puasa Ramadhan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah penimbunan barang serta mercketnya harga tatkala menyambut bulan suci Ramadhan.
8. Terkait penanganan anak terlantar dan fakir miskin, DPRD Sumatera Utara akan melakukan Konsultasi ke Kementerian Sosial RI terkait permasalahan anak terlantar yang seharusnya menjadi tanggungan negara serta mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengalokasikan secara khusus anggaran bagi anak-anak terlantar.
9. Terkait Pohon besar yang menjadi kekhawatiran bagi pengguna jalan, diminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk melakukan penebangan serta memangkas
10. Terkait penanganan sampah disetiap lingkungan, diminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk menambah armada pengangkut sampah disetiap lingkungan dan diangkut setiap harinya, karena bila pengangkutan sampah dilakukan semingga 3 (aga) kali akan menimbulkan penumpukan serta bau tidak sedap serta meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk mengganti truk pengangkut sampah yang sudah tidak layak berjalan.
11. Agar dapat ditingkatkan alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Daerah sehingga dapat mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur, pendidikan dan kesehatan guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
12. Warga yang bermukim di Kota Medan memohon kepada Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan subsidi pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Kota Medan.
13. Diharapkan pada Pemerintah untuk memperhatikan dan membantu modal Koperasi masyarakat agar masyarakat mendapat kemudahan dalam mengembangkan usahanya dengan bunga pinjaman yang kecil.
14. DPRD Provinsi Sumatera Utara mendesak PDAM Tirtanadi memperbaiki jaringan aliran air bersih secara menyeluruh dan meminta perusahaan itu lebih maksimal dalam membangun instalasi air bersih sehingga tidak ditemukan lagi keluhan pemadaman air/air tidak bersih. |
15. DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kepelayanan kepengurusan administrasi warga Kota Medan, karena masih banyak ditemukan praktek pelayanan administrasi kependudukan/ pengurusan KTP, KK, Akte Lahir dan Ijin Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum efisien dan efektif sehingga sering masyarakat mengalami kesulitan.
16. Mohon peningkatan KAMTIBMAS di wilayah Kota Medan seperti penanganan Peredaran Narkoba yang sudah sangat meresahkan dan mengganggu masa depan generasi muda, serta Tindak Kriminalitas seperti Begal, Ranmor dan Maling.
Anggota DPRD SUmut bersidang
Kalangan anggota DPRD Sumut saat mengikuti sidang paripurna reses. (Mimbar/Humas DPRD Sumut)

Menanggapi hasil Reses tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melaui Staf Ahli Gubsu Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Agus Tripriyono menyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan reses ke daerah-daerah dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah.

“Kami akan mengakomodir aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan melalui para anggota dewan yang terhormat, berdasarkan skala prioritas dan RPJMD,” katanya membacakan sambutan Gubsu.

Aspirasi yang disampaikan, lanjutnya, merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat, tentunya apa yang telah diusulkan tersebut akan dinantikan realisasinya.

“Namun masyarakat juga harus diberikan pemahaman, bahwa pemerintah memiliki keterbatasan pendanaan, sehingga usulan yang disampaikan oleh masyarakat akan diurut berdasarkan prioritas untuk kemudian dimasukkan kedalam rencana belanja daerah,” tutupnya.

Selain paripurna laporan hasil reses, pimpinan DPRD Sumut juga menyelenggarakan rapat paripurna soal Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan Ternak di Sumut dan Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2013 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah Prov. Sumut

Kemudian, Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda tentang Integritasi Peternakan Sapi dan Kebun Kelapa Sawit.

Reporter : Jamaluddin

Kebutuhan Pokok Mahal di Jelang Ramadan

0

mimbarumum.co.id – Menjelang puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok di Medan masih bertahan mahal. Dari beberapa komoditas bahan pokok yang diperdagangkan, hanya harga cabai merah dan bawang merah yang mengalami penurunan.

Daftar Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok:
1. Daging ayam mulai naik ke Rp 30.000 dari sebelumnya Rp 28.000/kg
2. Minyak goreng curah bertahan mahal di kisaran Rp18.000/kg
3. Minyak goreng kemasan dijual di atas Rp 20.000/liter
4. Gula naik Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 15.000 menjadi Rp 16.000/kg
5. Tepung terigu di kisaran Rp 9.000/kg
6. Tepung beras sekitar Rp 7.000/kg
7. Tepung jagung di kisaran Rp 9.000/kg
8. Tepung terigu dengan beberapa merek ternama Rp 10.000-Rp 12.000/kg
9. Cabai merah turun ke kisaran Rp 45.000-Rp 50.000/kg dari sebelumnya Rp 60.000/kg
10. Bawang merah turun Rp 28.000 dari sebelumnya Rp 35.000/kg

Menurut Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut, Gunawan Benjamin, sejauh ini harga minyak goreng yang paling tidak terkendali. Setelah Pemerintah mencabut HET untuk minyak goreng, harganya terus naik.

“Saat ini harganya terus melambung, bahkan harga minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah di harga Rp 14.000/kg belum terlihat sejauh ini. Minyak goreng sampai hari ini masih menjadi polemik. Dan seakan belum berkesudahan sekalipun presiden sudah menetapkan harga eceran minyak goreng curah,” kata Gunawan Benjamin, saat berkunjung ke Markas Koran MimbarUmum di Grand Denai, Jalan Panglima Denai Medan, Kamis (24/3/2022).

Gunawan mengatakan, harga minyak goreng seakan kembali lagi sebelum pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan memberlakukan HET baru untuk meredam gejolak harga. Harga minyak goreng saat ini tak ubahnya seperti harga saat awal Januari yang bergerak dikisaran Rp 18.000 hingga Rp 20.000/liter.

“Lagi-lagi masyarakat miskin akan dirugikan dengan kenaikan harga minyak goreng tersebut. Pemerintah harus segera merealisasikan kebijakan baru terkait minyak goreng Rp 14.000/kg. Kalau harga saat ini berlanjut terus dan masyarakat tetap mengantre untuk mendapatkannya. Maka pada dasarnya kerugian yang ditumbulkan akibat kenaikan harga tersebut bukan hanya dari sisi nominal saja,” kata Gunawan.

Reporter : Jafar Sidik

Pernyataan Luhut Soal Tarawih Bersyarat Dikritik, Netizen: Orang Kafir Tidak Boleh Atur Ibadah Umat Islam!

0

mimbarumum.co.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi soroton usai mengeluarkan aturan untuk ibadah umat Islam, yakni tarawih. Luhut menyebut jika syarat melaksanakan tarawih, yakni patuhi prokes dengan memakai masker dan juga harus sudah vaksin booster.

Menanggapi aturan Luhut, netizen melontarkan kritikan pedas dengan mengatakan jika orang kafir tidak boleh mengatur ibada umat Islam. Kritikan netizen terkait aturan itu dilontarkan melalui media sosial Twitter, sebagaimana dilihat pada, Kamis 24 Maret 2022.

“Anggap saja angin lalu. Orang kafir gak boleh ngatur ibadahnya umat Islam. Umat Islam bisa marah semua,” cuit netizen.

Selain itu, ada pula netizen yang mengkritik dengan mengatakan Luhut itu non muslim dan jangan biarkan masuk terlalu dalam mencampuri urusan peribadatan umat Islam.

“Luhut izinkan tarawih asal pakai masker hingga sudah vaksin booster benarkah dia katakan hal di bawah ini? Kepada umat Islam Indonesia, Si Luhut ini non muslim, apakah kalian ijinkan dia masuk terlalu mengatur peribadatan kalian? Masih diamkah kau semua? Bukankah melanggar garis demokrasi Namanya ini?” cuit netizen yang lain.

Seperti diketahui, sebelumnya Luhut mengatakan untuk umat Islam boleh melaksanakan tarawih dengan tetap memakai masker dan sudah vaksin booster.

“Tarawih boleh,” tegas Luhut.

Kendati demikian, Luhut mengatakan, jika untuk mencegah penularan Covid-19 dalam rangka ibadah bersama yang dilaksanakan oleh umat Islam dengan wajib semuanya melaksanakan vaksin booster.

“Kita makanya nanti mau puasa ini supaya semua booster, supaya nanti Ramadhan bisa lebih bebas. Kalau tarawih bisa lebih bebas barisan rapat, tapi tangan dicuci, ini masker pasang, booster,” kata Luhut.

Selain itu, dia mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam melakukan pencegahan penularan Covid-19 selama bulan Ramadhan.

“Insyaallah kita bisa aman. Tapi kalau kita nggak disiplin, nanti kita ditengah-tengah Ramadhan naik kan, kita pusing. Jadi kita semua harus saling menjaga,” tambahnya.

Luhut menambahkan bahwa saat ini dalam negeri tren penurunan kasus Covid-19, namun di Eropa kembali ada lonjakan jumlah kasus apalagi ada varian baru dari virus Covid-19 yang ditemukan seperti omicron dan deltacron.

Sumber : Babe

Ketua Fraksi PKS Berharap Anggaran 2023 Perbanyak untuk Peningkatan Ekonomi Warga

0

mimbarumum.co.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Syaiful Ramadhan mendorong Pemerintah Kota Medan memberikan perhatian kepada peningkatan ekonomi warga kurang mampu yang terdampak pandemi pada penganggaran di tahun 2023 yang akan datang.

Harapan ini disampaikan Syaiful menanggapi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan.

“Kita (FPKS-red) mendorong Pemerintah Kota Medan agar memperbanyak program peningkatan ekonomi bagi warga yang terdampak pandemi dua tahun belakangan ini,” katanya kepada wartawan, Kamis (24/03/2022).

Syaiful berharap pandemi Covid-19 bisa tuntas tahun ini, sehingga 2023 Pemko Medan sudah bisa mempersiapkan dan fokum memperbaiki ekonomi masyarakat.

“Kita sudah memperhatikan keberpihakan Pemerintah Kota kepada UMKM dan produk lokal. Kita mengapresiasi langkah tersebut, dan kedepan harapannya para pelaku UMKM yang diharapkan bisa menyokong perekonomian di Kota Medan bisa mendapatkan perhatian lebih lagi,” harapnya.

Pemulihan ekonomi masyarakat, kata Syaiful, yang baik nantinya bisa memberikan kredit point untuk Kota Medan.

“Kita melihat sektor lain juga sangat penting seperti pendidikan, infrastruktur, Kesehatan namun upaya pemulihan ekonomi juga harus menjadi perhatian sungguh-sungguh sehingga citra Kota Medan sebagai Kota Modern bisa lebih baik lagi,” katanya.

Dalam upaya ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan ini mendukung langkah strategis Pemko Medan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini ditengarai banyak kebocoran.

“FPKS akan mendukung setiap Upaya Pemko Medan dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD di lapangan dengan catatan tidak membebani masyarakat,” katanya seraya menyebutkan, sumber PAD yang ditengarai masih perlu dimaksimalkan diantaranya Pajak dan Retribusi Bilboard dan Reklame, Izin Mendirikan Bangunan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Reporter : Ngatirin

Komisi I: OPD Lain Diminta Tiru Call Center Disdik Medan untuk Berantas Pungli

0

mimbarumum.co.id – Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong, S.Pd.I meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meniru Dinas Pendidikan yang menerapkan Call Center dalam upaya memperbaiki pelayanan dan pemberantasan pungli.

Harapan ini disampaikan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi Call Center Disdik Medan yang banyak menerima laporan terkait pungutan liar (Pungli).

“Kami mengaparesiasi adanya call center Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberantasan pungli di Kota Medan,” kata Rudiyanto kepada wartawan di Rabu (23/03/2022).

Disampaikannya, ratusan pesan dan berbagai aduan yang masuk, diantaranya urusan pungli pemindahan guru dan murid serta kebijakan kepala sekolah hal ini menunjukkan program call center ini sangat bagus “Karena itu kami berharap hal ini juga dilakukan kepada OPD-OPD lainnya dijajaran Pemko Medan, agar warga tau melaporkan persoalan mereka dan dipastikan ditindaklanjuti oleh Pemko Medan,” jelasnya.

Politisi berkacamata ini sangat berharap aduan warga tersebut diapresiasi dan untuk memberikan rangsangan kepada warga agar mau peduli maka warga yang melapor diberi reward. “Kalau boleh warga yang melapor dibeeri reward sebagai bentuk penghargaan,” sarannya.

Pihaknya juga meminta laporan yang telah diterima pihak dinas pendidikan sebaiknya dengan gercep diselesaikan. “Kami yakin Kadis Pendidikan Bapak Laksamana Putra Siregar mau dan mampu melakukan hal itu,” katanya.

Reporter : Ngatirin