Beranda blog Halaman 1322

Edy Rahmayadi Kebut Proyek Rusunawa KEK Sei Mangkei

0

mimbarumum.co.id – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut dan pihak terkait untuk mempercepat pembangunan fasilitas Rumah Susun Hunian Sewa (Rusunawa) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun. Pembangunan Rusunawa tersebut nantinya akan menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam skema tersebut, Gubernur Sumut berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Untuk itu, Edy Rahmayadi meminta OPD dan pihak yang terkait dengan pembangunan tersebut untuk segera menyelesaikan proses pembangunan.

“Seluruh OPD dan pihak terkait lainnya, agar segera lakukan percepatan, sehingga Rusunawa ini segera terwujud,” ujar Edy Rahmayadi saat memimpin Rapat Ekspose Progress Proyek KPBU Rusunawa KEK Sei Mangkei di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (26/7/2022).

Saat ini ada kurang lebih 10 perusahaan yang telah beroperasi di KEK Sei Mangkei. Jumlah karyawan atau pekerja di perusahaan tersebut sudah mencapai sekitar 2.100 pekerja. Tentunya para pekerja tersebut membutuhkan fasilitas seperti unit Rusunawa hingga fasilitas lain seperti rumah sakit dan sekolah.

Edy menyontohkan ada beberapa perusahaan asing yang menyediakan fasilitas lengkap bagi pekerjanya. Sehingga pekerja bisa hidup nyaman dan tenang dekat tempat kerjanya. “Kalau itu tidak dibangun pasar, sekolahan, rumah sakit, bekerja dia di sana bagaimana nanti,” kata Edy dalam rilis.

Jika proyek yang direncanakan dibangun di atas lahan kurang lebih 3 hektare tersebut selesai, diperkirakan akan menarik lebih banyak investor di KEK Sei Mangkei. Di satu sisi, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan datangnya investor ke Sei Mangkei, maka akan semakin banyak pekerja yang terserap di kawasan tersebut. “Semakin cepat selesai proyek ini, makin terserap rakyat kita bekerja di Sei Mangkei ini,” ungkap Edy.

Selain itu, Edy juga meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk terus bersinergi dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada. Saat ini, lahan yang akan digunakan untuk proyek KPBU statusnya masih tanah perkebunan. Untuk itu, status tersebut haruslah segera diubah agar pembangunan segera berjalan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Alfi Syahriza mengharapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kawasan tersebut bisa direvisi. Sehingga lahan yang saat ini masih berstatus perkebunan itu bisa dibangun Rusunawa KPBU. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan berkolaborsi dengan Pemkab dan Pemko terkait pembangunan infrastruktur tambahan seperti pengolahan sampah, listrik, jalan dan lainnya.

Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan revisi RTRW Simalungun. Pihaknya juga sudah melakukan beberapa tahapan, namun perubahan tersebut memerlukan waktu hingga tahun 2024.

“Meski begitu, untuk perubahan peruntukan lahan pemukiman dan industri dari lahan perkebunan bisa kita laksanakan forum tata ruang Kabupaten Simalungun, ini untuk mempercepat perubahan status itu,” kata Zonny.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Brahmantio Isdijoso mengharapkan agar pada Juni 2023 proyek tersebut harus sudah dilelang. Untuk itu, perubahan status lahan tersebut sudah harus selesai sebelum April 2023.

Brahmantio juga menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan PJPK. Mulai dari penguatan Tim KPBU dan OPD terkait, dukungan pembangunan infrastruktur seperti listrik, air dan akses jalan, serta dukungan DPRD Sumut.

 

Reporter : Siti Amelia

 

Pantau Harga Cabai Merah ke Pasar Roga, Ini Temuan KPPU

0

mimbarumum.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I pantau harga cabai merah di pusat perdagangan hortikultura terbesar Sumut, Pasar Roga di Karo. Hasilnya harga cabai merah keriting masih bertahan mahal.

Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas menuturkan harga cabai merah keriting di Kota Medan saat ini berada di kisaran harga Rp 83.800. Harga ini sudah bertahan kurang lebih seminggu.

“Sebelumnya harga cabai merah keriting sempat menyentuh angka Rp 102.500 di sejumlah pasar di Kota Medan,” katanya, Selasa (26/7/2022).

Masih tingginya harga cabai di Kota Medan tidak lepas dari masih tingginya harga cabai di wilayah sekitar Sumut. Di Banda Aceh, cabai merah di harga Rp 103.750, di Padang harga Rp 85.500, di Pekanbaru harga Rp 88.150 dan di Batam harga cabai merah di kisaran harga Rp 93.350.

Kata Ridho, berdasarkan keterangan dari petani Bisma Sembiring di Brastagi, harga cabai saat ini dijual ke Pasar Roga dengan harga Rp 80.000/Kg. Sementara petani dari Dolat Rakyat melempar ke pasar dengan harga Rp 75.000.

“Harga tinggi ini sudah bertahan cukup lama karena memang pasokan Cabai dari Tanah Karo tidak begitu banyak, ditambah adanya kegagalan panen Cabai dari Aceh (Aceh Tengah),” ucap dia.

Untuk jenis bibit Cabai yang dikembangkan Petani di Karo saat ini adalah jenis Hibrida. Diakui oleh Bisma terjadi kenaikan biaya produksi dari awalnya Rp 6.000/Batang menjadi Rp 8.000/Batang karena kenaikan harga pupuk dan tingginya pestisida. Untuk pupuk sendir paling murah saat ini Rp 18.000/Kg

Selanjutnya cabai merah dari petani langsung dibawa pengepul ke pasar roga dan ditawar oleh pedagang besar untuk di distribusikan ke berbagai daerah seperti Medan yakni ke Pusat Pasar dan Pasar Induk Lau cih dan kabupaten/ kota lainnya di Sumut, juga sampai ke Aceh, Riau, Batam, dan Jambi.

“Dari pantauan harga di Pasar Roga di Sabtu (23/7/2022), harga cabai berkisar antara Rp 80.000 hingga Rp 85.000/kg,” tuturnya.

Ridho menjelaskan dalam hukum pasar, fluktuasi harga diakibatkan oleh faktor penawaran dan permintaan. Pada komoditi pangan, berkurangnya pasokan bisa terjadi karena faktor panen atau perilaku pelaku usaha yang sengaja menahan produksi.

“Hasil pantauan di tingkat petani, penyebab sementara tingginya harga cabai diakibatkan pasokan yang kurang karena faktor cuaca serta naiknya biaya produksi,” beber dia.

Dalam menekan biaya produksi, Ridho mendukung penuh upaya Pemprov Sumut untuk mengembangkan produksi pupuk organik. Selain itu, KPPU juga terua mengkaji pola distribusi cabai yang melibatkan berbagai pihak mulai dari petani, pengumpul, pedagang besar, dan pedagang eceran, dimana masing-masing lini distribusi memiliki struktur pasar yang mempengaruhi harga akhir yang diterima konsumen.

“Yang selalu menjadi masalah terkait cabe adalah manajemen stok mengingat cabe adalah komoditi yang tidak bisa bertahan lama. Saya ingatkan para pedagang besar yang menguasai stok agar tidak mempermainkan harga untuk mengeruk keuntungan” tandasnya.

 

Reporter : Siti Amelia

KSM Minta Pemko Medan Beri Solusi Para Skuter, Farianda: Pemerintah Harus Dukung Kreatifitas Anak Muda

0

mimbarumum.co.id – Komunitas Skuter Medan (KSM) meminta Pemerintah Kota Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat memberikan solusi dengan memfasilitasi jalur bagi para skuter di Kota Medan.

Permintaan itu disampaikan KSM saat beraudiensi ke Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro Medan, Selasa (26/07/2022).

Kehadiran KSM diterima Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik di dampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Wakil Sekretaris Riza Mulyadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Rifki Warisan, Wakil Ketua Bidang Multimedia/Media Siber Austin A Tumengkol, Wakil Ketua Bidang Hukum Amrizal, Ketua Seksi Antar Lembaga Amru Lubis, Wakil Ketua Seksi Organisasi Satriadi dan Fachril.

Ketua KSM, Muhammad Anjas, menyampaikan KSM baru terbentuk, namun sudah banyak yang ikut bergabung, karena kegiatannya sangat positif bagi anak-anak muda di Kota Medan.”Yang terpenting, menghindari anak muda Kota Medan dari penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Awalnya, cerita Anjas, KSM melakukan kegiatan di seputaran Lapangan Merdeka Medan. Namun, baru sebulan beraktifitas sudah diusir oleh Sat Lantas, karena dianggap mengganggu pengguna jalan.

“Setelah kami koordinasi dengan Sat Lantas, tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan, tetapi dilarang oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Bahkan, Sat Lantas bersedia menjembatani untuk koordinasi dengan Dishub Kota Medan, tapi sampai hari ini belum ada komunikasi,” katanya.

Padahal, sebut Anjas, dalam Permenhub No. PM 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak ada pelarangan. Dalam Permenhub itu hanya diatur melengkapi segala persyaratan, seperti lampu, helm, rompi dan kecepatan. “Semua persyaratan itu sudah kami penuhi sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Anjas mengaku, kegiatan yang di lakukan KSM sangat positif, bukan hanya bagi KSM sendiri, tetapi juga bagi UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Bahkan, katanya, kegiatan KSM bisa meningkatkan pariwisata di Kota Medan.

“Kami berani bilang begitu, karena konsumen yang datang main skuter rata-rata berasal dari luar kota, seperti Deliserdang, Binjai dan Aceh. Yang paling banyak dari Aceh,” katanya.

Anjas berharap, Pemkot Medan melalui Dishub bisa memberikan jalur bagi KSM. “Kalau memang diberikan jalur khusus, kami siap mengikuti segala ketentuan dan aturan yang di tetapkan,” ujarnya.

Sementara Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, sangat mendukung kegiatan KSM. “Kegiatan KSM ini juga salah satu bentuk menghindari anak-anak muda di Kota Medan dari penyalahgunaan narkoba. Apalagi, Sumut merupakan peringkat satu nasional dalam penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Farianda berharap, Pemko Medan bisa memfasilitasi kegiatan KSM dengan memberikan ruang atau jalur khusus kepada KSM. “Pemerintah seharusnya membantu, bukan “mematikan” kreatifitas anak muda,” ujarnya.

Wali Kota Medan bisa memberikan solusi, agar anak-anak muda Kota Medan tetap dan terus berkreatifitas. “Pak Wali harus turun tangan memberikan solusi bagi anak muda di Kota Medan. Kita tahu Pak Wali suka dengan anak muda yang kreatif,” ujar Farianda.

Turut hadir dalam kunjungan itu Afrul Syalim, Fahrizal M Setiadi, Arief Tanza, Dt. Budi, Lady Wijaya dan Rusdiansyah Nasution.

Reporter : Juli Tarigan

Pesan Afifi Lubis ke Pejabat Pemerintahan : Pahami Keterbukaan Informasi Publik

0

mimbarumum.co.id – Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan harus memahami tentang keterbukaan informasi publik, agar tidak menimbulkan opini yang tidak baik di tengah masyarakat. Hal itu sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Ini dasar kita dalam keterbukaan informasi yang saya tegaskan bahwa ada sebuah kewajiban kita harus mematuhi undang-undang tersebut,” ucap Pj Sekdaprov Sumu Afifi Lubis ketika membuka Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik secara virtual, di Ruang Rapat Sekda, Lantai 9, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (26/7/2022).

Hadir di antaranya anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut, yaitu Cut Alma Nuraflah, Abdul Haris, Dedy Ardiansyah, Edy Syahputra dan Muhammad Safii Sitorus, mewakili Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Abdul Aziz, serta para Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota secara virtual.

Dengan kegiatan ini, menurut Afifi, diharapkan dapat membantu peran dan fungsi PPID dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik, agar tidak menimbulkan opini yang tidak baik di tengah masyarakat.

Afifi juga mengingatkan kewajiban memahami dan mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagi pelaksana pemerintahan, karena ada sanksi pidana bila UU tersebut tidak dipatuhi. “Oleh karena itu kita harus memahami ini, dan berterima kasih pada KI Provinsi karena melaksanakan sosialisasi di era keterbukaan ini,” katanya dalam rilis.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Sumut Abdul Haris menyampaikan, keterbukaan informasi di Sumut sampai saat ini dinilai belum maksimal dalam pelaksanaanya. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh pelaksana pemerintahan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik

“Kami berharap para pejabat pemerintahan dapat saling bekerja sama dalam mendukung dan mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008, agar dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

 

Reporter : Siti Amelia

Irsan Efendi Peluk Jemaah, Semoga Jadi Haji Yang Mabrur

0

mimbarumum.co.id – Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Efendi Nasution menyambut kedatangan jemaah haji di halaman kantor Wali Kota Padang Sidimpuan, Selasa (26/7/2022).

Di pagi hari yang cerah terlihat Irsan Efendi Nasution melempar senyuman kepada jemaah haji , dan memeluk salah satunya yang berpakaian baju putih sudah sampai di Kota Padang Sidimpuan, ia berpesan semoga jadi Haji Mabrur dan Hajjah Mabruroh.

Irsan mengungkapkan selamat datang bapak dan ibu di Kota Padang Sidimpuan semoga menjadi haji’ yang bermanfaat kepada orang lain, sekaligus penyejuk ditengah masyarakat.

Ia juga menambahkan saya dengan pak Wakil bagi tugas, pak Wakil ke Medan pantau jemaah saya stanbay di Kota Padang Sidimpuan. Alhamdulillah tugas tersebut terlaksana.

Ketua Kloter 3 Khoirun Nikmat Harahap mengungkapkan ada sebanyak 189 Jemaah haji asal Kota Padang Sidimpuan usai menjalani ibadah suci rukun islam kelima.

Namun, dari ratusan jamaah tersebut, satu Jemaah laki-laki dikabarkan tidak dapat kembali ke tanah air dikarenakan sedang sakit.

Jamaah haji tersebut atas nama Balyan Kadir Nasution Bin Fakih Usman Nasution berusia 58 tahun, beralamat di Jalan. Raja Inal Siregar Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua yang sedang di rawat di RS King Faisal.

Kabar Balyan tidak ikut pulang ke tanah air karena kondisi kesehatan secara langsung disampaikan oleh pimpinan kloter 03. Yaitu Khoirun Nikmad Aman Harahap Bin Aman Harahap.

Lanjut Nikmat sebanyak 189 Jemaah haji sudah sampai di tanah air pada hari Senin (25/7/2022) siang kamarin di Bandara Internasional Kuala Namu (KNO) Deli Serdang Sumatera Utara sekitar pukul 14.00 WIB.

“Dan Alhamdulillah jemaah haji sudah sampai di Kota Padang Sidimpuan dan berjumpa sekaligus berkumpul dengan keluarga,” tutupnya.

 

Reporter : Rizal Oloan Nasution

BI : Tingginya Harga Komoditas Utama Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumut

0

mimbarumum.co.id – Perekonomian Sumut di 2022 diprakirakan tetap tumbuh lebih tinggi dari tahun 2021 dengan kisaran 3,5-4,3%. Kian pulihnya mobilitas dan membaiknya daya beli akan mendorong konsumsi masyarakat.

Dikatakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Ibrahim tingginya harga komoditas utama, khususnya di periode semester II, serta didukung berlanjutnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional juga diprakirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Namun demikian, konflik geopolitik yang masih berlanjut dan berisiko memperpanjang krisis rantai pasok global serta potensi risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang dapat berpengaruh terhadap permintaan menjadi hal yang perlu diwaspadai,” sebutnya pada wartawan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Selasa (26/7/2022).

Lanjutnya, inflasi tahunan Sumatera Utara pada bulan Juni 2022 meningkat sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mencatatkan angka 4,18% (yoy) dan berada di atas rentang target inflasi nasional 3±1%.

“Komoditas cabai merah menjadi faktor utama pembentukan inflasi di Sumatera Utara pada bulan Juni 2022 disebabkan oleh menurunnya pasokan cabai merah dari dalam dan luar Sumatera Utara sebagai dampak gangguan cuaca sehingga mendorong kenaikan harga komoditas tersebut,” ungkapnya yang didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Azka Subhan.

Selain komoditas cabai merah, beberapa komoditas lain seperti minyak goreng, daging sapi, telur ayam, bawang merah, dan beras mencatatkan harga di atas range maupun rata-rata harga 3 tahun terakhir.

“Pada bulan Juli 2022, inflasi Sumatera Utara, baik secara bulanan maupun tahunan diprakirakan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut diprakirakan dipengaruhi oleh masih tingginya curah hujan dan peningkatan sifat hujan di bulan Juli yang berpotensi mempengaruhi produktivitas sebagian komoditas, berlanjutnya kenaikan harga pupuk dan pakan ternak, tarif angkutan udara yang diprakirakan masih tinggi seiring dengan perkembangan harga avtur yang masih tinggi serta dampak kenaikan tarif listrik dan harga elpiji non subsidi,” jelasnya.

Di sisi lain, normalisasi konsumsi masyarakat disertai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara dalam memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta dukungan kebijakan Pemerintah diprakirakan dapat menahan tekanan inflasi lebih lanjut.

“Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, salah satunya melalui penyelenggaraan operasi pasar murah. Selain itu, pengembangan serta penggunaan pupuk organik juga akan terus didorong guna menekan biaya produksi di tengah kondisi kenaikan harga pupuk dunia,” imbuhnya.

Secara keseluruhan tahun 2022, inflasi Sumatera Utara diprakirakan akan lebih tinggi dari tahun 2021, dan berpotensi lebih tinggi dari rentang sasaran 3%±1%. Peningkatan inflasi didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan kian pulihnya perekonomian, berlanjutnya konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga energi dan pangan global, kebijakan proteksionisme pangan beberapa negara di dunia serta faktor gangguan cuaca.

“Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi melalui forum TPID perlu senantiasa diperkuat dalam rangka penyusunan formulasi kebijakan yang tepat guna mengantisipasi risiko-risiko tersebut agar tingkat inflasi di Sumatera Utara tetap terjaga,” tandasnya.

 

Reporter : Siti Amelia

Jaksa Tuntut Mati Dua Terdakwa Asal Aceh

mimbarumum.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fransiska Panggabean menuntut Zulfikar alias Fikar (36) warga Lhokseumawe Aceh dan Syafruddin alias Din (51) warga Kabupaten Aceh Timur, masing-masing dengan pidana mati.

Keduanya dinilai terbukti mengantarkan narkotika jenis sabu seberat 20 Kg dari Lhokseumawe ke Medan dengan upah total Rp 50 juta.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa masing-masing dengan pidana mati,” tandas JPU Fransiska Panggabean dalam sidang virtual di Ruang Cakra VIII, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/7).

Dalam amar tuntutan JPU dari Kejati Sumut itu, hal memberatkan, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. “Sedangkan hal meringankan, tidak ditemukan,” ujar jaksa wanita berparas cantik itu.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai JPU melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai mendengarkan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari kedua terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Dalam dakwaan JPU Fransiska Panggabean, pada Rabu 30 Maret 2022 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa Zulfikar alias Fikar dihubungi oleh Bos Cakya (DPO) untuk mengantarkan satu unit mobil merk Toyota Innova berisi sabu seberat 20 kilogram kepada pemesan di Medan.

Keesokan harinya, Fikar dihubungi Bos Cakya untuk bertemu di depan Rumah Sakit Cut Mutia Lhokseumawe. Setelah bertemu, Bos Cakya mengatakan bahwa di dalam mobil ada 20 bungkus paket sabu.

“Kemudian, Bos Cakya menyuruh Fikar untuk menghubungi terdakwa Syafruddin alias Din (berkas terpisah) untuk ikut bersamanya. Lalu, Bos Cakya memberikan uang jalan kepada Fikar sebesar Rp 2 juta,” ujar JPU di hadapan Hakim Ketua, Immanuel Tarigan.

Selanjutnya, Fikar bersama Syafruddin berangkat menuju Medan untuk menyerahkan satu unit mobil merk Toyota Innova berisi 20 bungkus paket sabu itu kepada penerima di pintu tol Helvetia.

Saat berada di Jalan Lintas Sumatera Medan-Aceh, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, mobil yang dikendarai kedua terdakwa dihadang oleh mobil dari petugas Ditres Narkoba Polda Sumut.

“Petugas sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya peredaran sabu dari Aceh ke Medan yang dibawa oleh kedua terdakwa,” lanjut Fransiska.

Saat itu juga, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 20 bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyiwang berisi sabu seberat 20 kilogram.

“Adapun upah yang dijanjikan oleh Bos Cakya kepada Fikar sebesar Rp20 juta. Sementara Syafruddin dijanjikan upah sebesar Rp30 juta apabila berhasil menyerahkan sabu tersebut kepada penerima di Medan,” pungkas JPU.

Usai diamankan, kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Reporter : Jepri Zebua

10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA Dipersiapkan Jadi Destinasi Kelas Dunia

0

mimbarumum.co.id – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bakal mendorong transformasi 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA menjadi daerah tujuan wisata baru. Berbekal histori dan pengalaman membina sejumlah Desa Wisata, perseroan yakin 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA dapat menjadi penggerak ekonomi baru yang memberikan mata rantai ekonomi dan benefit bagi masyarakat.

10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA tersebut merupakan finalis dari ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dititipkan kepada BCA untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan demi bertransformasi menjadi destinasi pariwisata unggulan baru.

“BCA akan melakukan pendampingan dan pembinaan intensif selama kurang lebih setahun untuk membantu 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA agar dapat naik kelas menjadi desa wisata yang dikenal karena potensi wisata dan layanan terbaiknya. Terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno dan Kemenparekraf yang telah mempercayakan 10 Desa Wisata finalis ADWI sebagai mitra Bakti BCA,” kata Lanny, Kepala KCU BCA Pematang Siantar.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama dengan Kepala KCU BCA Pematang Siantar Lanny melakukan kunjungan ke Kampung Warna Warni Tigarihit Simalungun di Sumatera Utara, pada Rabu (20/07). Desa Wisata Kampung Warna Warni Tigarihit merupakan Desa Mitra Bakti BCA yang turut menjadi bagian dari program ADWI 2022.

Desa Wisata Kampung Warna Warni Tigarihit terletak di Kabupaten Simalungun, Kelurahan Parapat, Sumatera Utara dan berada di tepian Danau Toba. Salah satu daya tarik unik yang ada di desa wisata ini adalah kampung adat yang memiliki rumah dengan ragam warna cat berwarna warni. Keunikan ini tentunya untuk menggaet banyak wisatawan khususnya generasi muda yang menyukai foto dengan latar ‘instagrammable’. Wisatawan yang datang dapat menikmati pemandangan hamparan luas Danau Toba beserta dengan pegunungan sekitar tentunya dengan udara yang sejuk. Selain itu wisatawan juga dapat menikmati objek wisata buatan yang tidak kalah cantik yaitu Puncak Tigarihit dan Pantai Bebas.

Selain menawarkan pemandangan yang memanjankan mata, desa wisata ini juga menawarkan atraksi lainnya seperti cooking class kuliner khas yaitu Kacang Saok, Dolung-dolung dan Sasagun yang juga dapat menjadi buah tangan. Wisatawan juga dapat mencicipi kuliner khas lainnya seperti Mie Gomak Andaliman yang mudah ditemui disekitar sana. Ada pula buah tangan lain yang dapat dibawa oleh wisatawan yaitu Ulos dan Hiou.

Fasilitas wisata yang ditawarkan di desa wisata Tigarihit juga sudah disesuaikan dengan standar pariwisata sehingga dapat mendorong jumlah wisatawan. Di desa wisata Tigarihit sudah tersedia homestay dan juga akses toilet umum di beberapa sudut wisata. Selain itu untuk tetap menjaga protokol kesehatan juga sudah tersedia fasilitas wastafel hingga handsanitizer di beberapa sudut.

Inge Setiawati selaku EVP CSR BCA menegaskan, berbekal pengalaman membesarkan 12 Desa Wisata Bakti BCA, pihaknya akan mencurahkan pendampingan dan pembinaan yang intens kepada 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terjadinya transformasi yang berkesinambungan dalam mengubah wajah desa-desa tersebut menjadi destinasi bertaraf internasional, dengan tidak meninggalkan citarasa nasional. Keanekaragaman budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang eksotis, yang dimiliki oleh desa wisata tersebut bakal menjadi surga bagi wisatawan nasional dan mancanegara.

“Kami ingin meletakkan dasar yang kuat bagi 10 Desa Wisata Mitra Bakti BCA ini supaya setelah lepas dari ajang ini, dasar-dasar pembinaan dan pendampingan itu dapat digunakan untuk membangun ekonomi daerah setempat secara berkelanjutan demi mata rantai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat berbasis pariwisata,” tegas Inge.

Seperti diketahui, ajang ADWI 2022 berhasil menjaring sekitar 3.419 desa wisata dari segala penjuru nusantara sebagai peserta. Dari 3.419 peserta tersebut, ADWI meloloskan 50 peserta sebagai finalis yang akan mendapatkan pendampingan dari mentor yang sudah dipilih Kemenparekraf, sebelum akhirnya dinilai untuk memperebutkan juara dari 7 kategori yang dilombakan. Ajang ADWI 2022 merupakan upaya Kemenparekraf dalam mengembangkan potensi desa wisata di Indonesia menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Dari 50 finalis tersebut, 10 desa wisata dipercayakan kepada BCA, antara lain Desa Wisata Pecinan Glodok di Jakarta, Desa Wisata Saba Budaya Baduy di Lebak Jawa Barat, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Cianjur Jawa Barat, Desa Wisata Semen di Blitar Jawa Timur, Desa Wisata Pahawang di Lampung, Desa Wisata Dayun di Siak Riau, Desa Wisata Silokek di Sijunjung Sumatera Barat (Desa Wisata Binaan Bakti BCA), Desa Wisata Kampung Warna Warna Tigarihit di Simalungun Sumatera Utara, Desa Wisata Kampung Melayu (Benua Melayu Laut) di Pontianak, dan Desa Wisata Malangga di Toli Toli Sulawesi Tengah.

Reporter : Rizanul Arifin

Kakanwil dan Kabid Penmad Resmikan Gedung Asrama MTsN 1 Medan

0

mimbarumum.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag meresmikan Pentas Seni dan Gedung Asrama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Medan, Selasa (26/07/2022).

Kakanwil Kemenagsu didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si.

Dalam sambutannya Kakanwil mengatakan seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Untuk itu perlu sarana dan fasilitas agar para siswa mengekspresikan karyanya.

“Seni merupakan salah satu aspek yang harus kita tingkatkan. Negara kita kaya akan ragam seni budaya. Untuk itu, sarana dan prasana harus dilengkapi agar siswa kita dapat mengekspresikan minat seninya tersebut,” ungkap Kakanwil.

Ia juga mengatakan dengan semakin terpenuhinya sarana dan prasarana akan menambah motivasi siswa dalam berkarya sehingga meraih prestasi.

“Dengan ini kita berharap agar siswa kita meraih banyak prestasi terutama di bidang seni. Kita bersyukur karena tagline madrasah mandiri berprestasi mendorong kita agar selalu berprestasi dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi daya tarik di mata umum,” tambahnya.

Abd. Amri juga meminta kepada seluruh guru untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar dengan baik agar anak-anak di madrasah lebih baik.

“Tentu menjadi tantangan kita semua di masa kali ini. Maka dari itu kurikulum merdeka belajar harus dapat direalisasikan kepada siswa dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang dikejar,” ungkap Kakanwil.

Reporter : M Nasir

Sosialisasi Dapil MPR-RI, Romo Syafii : Berhentilah Para Elit Sekedar Melanggengkan Kekuasaannya

0

mimbarumum.co.id – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H Raden Muhammad Syafii melaksanakan sosialisasi Empat Pilar ke daerah pemilihannya di Sumatera Utara pada 28 Mei 2022. Sosialisasi tersebut membahas tema penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Sosialisasi diikuti sekitar 150 orang dari Relawan Rumah Aspirasi Romo Center dalam siaran persnya diterima wartawan di Medan, Selasa (26/7/2022) menjelaskan, pentingnya sosialisasi di daerah pemilihan anggota MPR adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab Anggota MPR untuk membangun daerah agar seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai – nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dijelaskan bahwa demokrasi yang dilakoni saat ini pasca orde baru masuk era reformasi seperti tahun 1999 sampai saat ini demokrasi ternyata belum mapan (established); bahkan masih terus dalam masa transisi.

“Sehingga akhir-akhir ini (2022) muncul wacana penundaan pemilu setelah
Pemerintah, DPR dan KPU sepakat memutuskan pemilu Presiden dan Legislatif diselenggarakan 14 Februari 2024. Dan yang lebih mengkhawatirkan atas amanat reformasi tentang pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden Periode selama 5 Tahun dan hanya boleh dipilih kembali untuk periode ke dua selama 5 tahun,” kata Muhammad Syafii akrab disapa Romo saat di hadapan peserta sosialisasi.

Menurut Romo, munculnya mobilisasi aspirasi mewacanakan Presiden untuk bisa 3 periode jelas sangat mengancam semangat demokrasi yang menjadi kesadaran bahwa kekuasaan itu harus dibatasi karena cenderung korup dan abuse of power (Penyalahgunaan wewenang) dan otoriter seperti pada orde lama (seumur hidup) dan orde baru (berkuasa selama 32 tahun). Hal ini akan menghambat proses regenerasi
kepemimpinan dan proses memberi ruang serta peluang untuk menjemput harapan baru yang menjanjikan kehidupan bangsa dan negara yang terus berorientasi kepada kemajuan,
kesejahteraan, dan kepada yang lebih baik.

“Indikasi upaya penggalangan opini penundaan pemilu dan jabatan Presiden 3 Periode jelas motifnya untuk kepentingan sempit pribadi dan
golongan yang jelas tak peduli kepada nasib dan masa depan bangsa dan negara Indonesia kedepan. Mereka-mereka terus nyaman dengan warisan polarisasi (membelah masyarakat) atau bangsa untuk residen devide at impera penjajahan belanda menjadi pola yang dipelihara dari keserakahan dan motif melanggengkan kekuasaan, hal ini jelas sebuah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi UUD 1945,” katanya.

Romo mengajak anak bangsa berfikir jernih bahwa Indonesia ini bukan untuk perorangan, sekelompok golongan tapi milik bersama yang kita bertanggung jawab mewariskannya kepada
kehidupan anak cucu kedepan yang lebih baik.

“Berhentilah para elit untuk memperjuangkan sempit apalagi sekedar melanggengkan kekuasaan, tak rela proses demokrasi kita segera keluar dari fase transisi ke fase mapan (established),” jelas Anggota Komisi III DPR RI ini

Menjawab pertanyaan peserta sosialisasi, Romo mengaku prihatin terhadap sikap Presiden yang bereaksi melemah karena kuatnya tekanan mahasiswa dengan demo. Sehingga masyarakat “harus tetap waspada” bahwa oknum elite politik dan lingkaran kekuasaan yang tetap berusaha memperjuangkan penundaan pemilu 2024 dan 3 Periode Jabatan Presiden untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi serta kepentingan kelompok elite tersebut.

“Yang perlu disadari Bapak/Ibu sekalian bahwa demokrasi itu kekuatannya ada pada partisipasi rakyat, bukan kedaulatan dari paduka (Sistem Kerajaan) apalagi kedaulatan uang maha kuasa,” bebernya.

Reporter : Jamaluddin