Rp 600 miliar. Itulah angka yang secara sunyi telah mengalir ke jantung Kota Medan dalam rupa proyek revitalisasi Lapangan Merdeka. Sebuah ruang publik yang dulunya menjadi tempat rakyat menghirup sejarah, kini dibangun ulang demi estetika kota. Sementara sebagian warganya justru berjuang dalam kubangan banjir, sekolah yang rusak, dan jalanan yang berlubang.
Apakah harga sebuah taman memang semahal itu? Apakah kita, sebagai kota, pernah menimbang dengan jujur biaya sosial yang dibayarkan demi satu proyek monumental? Atau kita hanya sedang menikmati ilusi Pembangunan di saat infrastruktur dasar dibiarkan kupak-kapik dan pelayanan publik makin menjauh dari nalar keadilan?
Mari kita uji kenyataan. Dengan anggaran sebesar itu, Pemerintah Kota Medan sejatinya bisa membangun fasilitas publik yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat. Jika membangun satu unit sekolah dasar berikut operasionalnya selama dua tahun membutuhkan biaya sekitar Rp500 juta, maka dengan Rp600 miliar, Pemkot bisa membangun 1.200 unit sekolah SD baru.
Atau, bila biaya perbaikan drainase perkotaan mencapai Rp5 miliar per kilometer, maka 120 kilometer drainase bisa diperbaiki untuk mengurangi genangan dan banjir yang saban hujan melumpuhkan kota.
Dan jika membangun satu rumah sakit tipe D memerlukan sekitar Rp30 miliar, maka paling tidak 20 rumah sakit baru dapat dibangun. Ini bisa menjadi sebuah loncatan besar dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi warga Medan, dari pusat kota hingga ke pinggiran.
Belum lagi jika dana itu dialihkan untuk program beasiswa pendidikan dan pelatihan kerja. Berapa banyak generasi muda yang hari ini terhambat biaya dan sulitnya akses ke dunia kerja akan terbantu? Tapi alih-alih menjawab kebutuhan itu, kita justru memilih membangun taman bawah tanah, memasang lift bermerek, menyalakan lampu dekoratif, dan menyusun pola paving block yang diklaim berstandar heritage.
Lalu kita menyebut ini revitalisasi. Tapi revitalisasi untuk siapa?
Di Medan Labuhan dan Marelan, jalan lingkungan rusak parah. Di sekolah-sekolah pinggiran, kursi reyot dan toilet mampet jadi pemandangan sehari-hari. Di Tembung dan Helvetia, banjir datang tak kenal musim. Di pusat kota, lampu sorot menyinari bunga-bunga beton, sementara di sisi lain kota, warga bahkan kesulitan mengakses air bersih. Itulah ketimpangan yang sedang kita pelihara. Bukan karena kita tak punya uang, tapi karena kita salah memilih prioritas.
Pembangunan seharusnya dimulai dari kebutuhan yang paling dasar, dari bawah, dari pinggiran, dari hidup yang nyata. Tapi Lapangan Merdeka justru berubah menjadi simbol baru tentang bagaimana kekuasaan lebih memilih untuk dilihat daripada untuk menyentuh.
Revitalisasi yang sejati adalah ketika uang rakyat kembali kepada rakyat. Bukan dalam bentuk taman pamer yang indah di atas brosur, melainkan dalam rupa pelayanan publik yang merata. Bukan ruang pamer bawah tanah yang dikunci, tapi ruang hidup yang terbuka untuk semua.
Jika kita ingin kota ini benar-benar merdeka, maka merdekakan dulu cara berpikir kita: dari ketergantungan pada citra, dari keinginan untuk mengesankan, dan dari godaan untuk menguntungkan segelintir pihak. Kota bukan panggung, melainkan rumah. Dan rumah harus memberi tempat bagi semua, bukan hanya bagi tamu kehormatan.
Rp 600 miliar bukan sekadar soal uang. Ia adalah soal pilihan. Dan pilihan itu hari ini, sayangnya, tidak berpihak pada rakyat yang seharusnya menjadi pemilik sejati kota ini.
Tulisan ini sudah terbit pada edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-papaer : https://www.myedisi.com/mimbarumum
