Fraksi PKS Minta Kepastian Hukum Ranperda Sistem Kesehatan, Soroti Pelayanan UHC dan Rujukan Puskesmas

Berita Terkait

mimbarumum.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan kepastian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I, dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (16/11/2026), di ruang paripurna DPRD Medan.

Rajudin mengatakan, Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai kepastian hukum proses pembentukan Ranperda. Sebab, sebelumnya telah dilaksanakan paripurna pada 10 Februari dan 6 April 2026, namun terjadi perubahan substansi sehingga proses pengusulan harus diulang dari awal.

“Kami mengingatkan persoalan ini agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” katanya.

Selain itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan dari puskesmas ke rumah sakit.

“Masyarakat masih kerap mengeluhkan kendala dan keterlambatan mendapatkan rujukan, padahal membutuhkan penanganan medis lanjutan,” katanya.

Fraksi PKS juga mendorong penguatan program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif dan berkelanjutan. Menurut Rajudin, peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus mengutamakan pencegahan penyakit.

Dalam pelayanan UHC, Fraksi PKS menyoroti keluhan pasien yang ditolak puskesmas karena memiliki tunggakan BPJS, meskipun telah dijamin program berobat gratis. “Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan, ” tegasnya.

Fraksi PKS turut menyoroti keterlambatan rujukan pasien yang kondisinya terus memburuk karena harus terlebih dahulu menjalani pengobatan di puskesmas.

“Mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit, ” ungkapnya.

Persoalan ketersediaan kamar perawatan bagi pasien BPJS kelas III dan peserta UHC juga menjadi perhatian.

“Fraksi PKS meminta transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta evaluasi apabila kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan, ” katanya.

Rajudin menegaskan, Pemko Medan juga harus meningkatkan kualitas pelayanan tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Sikap tenaga medis yang tidak ramah, ketus, bahkan memarahi pasien dan keluarga tidak boleh dibiarkan.

“Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Jafar Sidik

TINGGALKAN KOMENTAR

Berita Pilihan

Fraksi PDIP DPRD Medan Minta Tidak Ada Lagi Pasien BPJS Diterlantarkan

mimbarumum.co.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendukung penuh pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan...