mimbarumum.co.id – Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara menyindir Gubsu Edy Rahmayadi. Sindiran ini terkait semakin maraknya peredaran narkoba di Sumut hingga berada pada peringkat pertama di Indonesia.
Sindiran itu disampaikan Fraksi Golkar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi tentang RAPBD 2022 yang dihadiri langsung Gubsu Edy Rahmayadi, Selasa (16/11/2021).
Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi dan Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Dr Anang Anas Azhar mengakui, Gubsu Edy Rahmayadi lemah dalam menyikapi semakin maraknya peredaran narkoba di Sumut.
“Gubernur seharusnya bisa selalu berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam, mengapa peredaran narkoba di Sumut menjadi prioritas rangking pertama. Ini membuktikan lemahnya kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan gubernur dengan aparat dalam menyikapi permasalahan yang krusial di masyarakat,” kata Anang Anas Azhar, menjawab Koran Mimbar Umum melalui telepon selularnya di Medan, Selasa (16/11/2021).
“Sebab, jika tiga pimpinan lembaga ini (Gubernur, Kapolda dan Pangdam) serius bersatu dan saling berkoordinasi, maka diyakini bisa langsung tuntas pengaruhnya dalam pemberantasan narkoba di Sumut. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan, dan semestinya gubernur selaku kepala daerah yang memulainya,” kata Anang.
Salah satu contoh, lanjut Anang, pada pemberantasan judi di Sumut namun bisa diatasi secara serius dilakukan oleh Kapolda masa Jendral Sutanto. Padahal saat itu mafia atau bos judi pada masa itu sangat kuat, namun ternyata bisa diberantas oleh Sutanto karena keseriusan dia beserta jajaran pemerintahan.
” Makanya kita berharap gubernur semestinya mencontoh kepemimpinan di Kabupaten Tapteng, yang serius dan berani dalam melakukan pemberantasan narkoba, judi hingga tenpat maksiat di daerah tersebut. Langkah keseriusan dan keberanian memberantas judi dan tempat hiburan malam juga belakangan ini juga ditunjukkan oleh Walikota Medan, yang juga tegas menutup langsung lokasi judi dan tempat hiburan yang bermasalah,”katanya.
Jadi, lanjut Anang, keseriusan oleh kepala daerah selaku pemimpin daerah merupakan faktor utama dalam menggerakkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyatakat.
“Bukan lantas diperdiamkan begitu saja. Sehingga jika ini terus dibiarkan maka diyakini akan menghambat simpati dan pencalonannya kedepannya maju lagi,”sebut Dosen Pasasarjana UINSU ini.
Sebelumnya, Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya melalui juru bicara Zainuddin membeberkan, saat ini Provinsi Sumatera Utara per 1 Juni 2021 memperoleh peringkat satu peredaran dan pengguna narkoba. Zainuddin mengatakan, pihaknya sudah menyurati Edy, Kapolda Sumut, hingga Pangdam I/BB terkait banyaknya kasus narkoba di Sumut. Dalam surat itu, pihaknya melaporkan tiga diskotek ilegal.
“Saya sudah tiga kali melayangkan surat kepada Saudara Gubernur, kepada Saudara pimpinan DPRD Sumatera Utara, kepada Saudara Kapolda Sumatera Utara, kepada Saudara Pangdam I/BB, tentang tiga diskotek ilegal dan transaksi narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu begitu bebas dan terang-terangannya para bandar menjual narkotika dan menyiapkan tempat memakainya, namun sampai saat ini tidak ada tindakan apa pun,” tutur Zainuddin.
MUSUH BERSAMA
Hal senada disampaikan Pakar Komunikasi dari Pascasarjana UINSU dan Universitas Medan Area (UMA) Dr Hasrat Efendi Samosir. Ia mengapresiasi pandangan Golkar.
“Peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan jadi catatan buruk di Sumut. Makanya butuh kerjasama semua pihak. Dari tokoh agama, pemuda, tokoh adat, hingga aparat dalam pemberantasan narkoba ini. Mari jadikan narkoba musuh bersama,” katanya.
Menurut Hasrat Samosir, kritik Fraksi Golakr tersebut bagian dari vitamin untuk memperbaiki roda pemerintahan di Sumut. Khususnya untuk memperbaiki visi misi Sumut Bermartabat kedepan.
“Jangan anggap ini sebagai disharmonisasi dengan peryataan Golkar tersebut. Sama seperti pemerintah pusat, Golkar, PDIP dan pendukung lainnya tetap mengkritisi. Tapi itu sepanjang untuk perbaikan. Bukan semata mata untuk menolak kepemimpinan,” kata Hasrat.
Reporter : Djamaluddin
