Sejujurnya, fokus saya menulis serial Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa hari terakhir benar-benar terpecah. Bukan karena saya mulai kehilangan minat membahasnya. Justru sebaliknya. Semakin saya mendalami MBG, semakin saya menyadari betapa besarnya persoalan yang sedang kita hadapi.
Namun di saat yang sama, negeri ini seperti tidak pernah memberi kesempatan kepada kita untuk benar-benar menuntaskan satu persoalan. Belum selesai satu isu dipahami, datang lagi isu baru yang tak kalah menggelisahkan. Akibatnya, perhatian publik terus berpindah-pindah. Dan saya pun hampir ikut terbawa arus itu.
Di Sumatera Utara, misalnya, publik kembali dikejutkan dengan operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah. Tentu ini sangat memprihatinkan. Di tengah harapan rakyat agar para pejabat semakin bersih dan semakin berorientasi pada pelayanan, kabar tentang dugaan korupsi masih saja muncul.
Kadang saya berpikir agak nakal. Jangan-jangan persoalannya bukan lagi siapa yang korup. Tetapi siapa yang belum terungkap. Pikiran itu mungkin terdengar sinis.
Namun di sisi lain, sulit juga mengabaikan kenyataan bahwa praktik korupsi masih terus ditemukan. Sementara itu, tidak sedikit nama yang sejak lama menjadi perbincangan publik karena dugaan penyimpangan bahkan namanya disebut-sebut dalam persidangan, tetapi hingga kini belum juga terlihat proses hukumnya. Mengapa demikian? Apakah memang alat buktinya belum cukup? Atau ada faktor lain yang tidak diketahui masyarakat?
Belum selesai memikirkan itu, muncul lagi persoalan antrean panjang BBM di berbagai SPBU. Yang membuat saya heran, antrean itu terjadi hampir di semua jenis BBM. Solar mengular. Pertalite mengular. Pertamax pun ikut mengular. Padahal pernyataan resmi yang kita dengar hampir selalu sama. Stok aman. Distribusi lancar.
Lalu mengapa antrean terus terjadi? Mengapa kemacetan muncul di mana-mana? Mengapa banyak pekerja terlambat masuk kantor, anak-anak terlambat ke sekolah, dan aktivitas masyarakat terganggu?
Yang lebih mengherankan lagi, pada jam-jam paling sibuk justru sangat jarang terlihat kehadiran petugas untuk mengurai kemacetan. Ketika lalu lintas mulai berangsur normal, barulah petugas bermunculan. Entah kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi sebagai pengguna jalan, itulah yang saya lihat.
Belakangan muncul pula dinamika baru terkait pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Awalnya Kejaksaaan mengeluarkan edaran agar perangkatnya di daerah melakukan pengawasan dan pengumpulan data terkait SPPG, tetapi kemudian edaran baru menghentikan perintah lama. Saya memilih tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Namun satu hal yang saya yakini, program yang mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar harus berada di bawah pengawasan yang kuat, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun.
Semua peristiwa itu memang berbeda. Tetapi saya melihat ada satu benang merah yang sama. Semuanya berbicara tentang tata kelola negara. Semuanya berbicara tentang kepercayaan rakyat. Dan semuanya bermuara pada satu pertanyaan. Apakah negara benar-benar sedang bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat?
Di tengah semua kegelisahan itu, saya teringat masa ketika masih menjadi wartawan lapangan. Setiap pagi kami mengikuti rapat proyeksi.
Sebelum turun meliput, kami diminta menyusun rencana liputan. Kami membaca koran, memantau media nasional, melihat isu yang sedang berkembang, lalu mencari sudut pandang yang belum banyak diangkat.
Saat itu, menemukan ide liputan kadang tidak mudah. Hari ini justru sebaliknya. Kalau saya masih duduk di ruang rapat itu, mungkin saya tidak akan kesulitan mencari bahan liputan. Persoalannya terlalu banyak. Justru yang sulit adalah menentukan mana yang harus lebih dahulu mendapat perhatian.
Namun setelah saya renungkan kembali, saya memutuskan untuk tetap menyelesaikan serial MBG ini. Bukan karena persoalan lain tidak penting. Tetapi karena MBG bukan sekadar program makan siang. Ia menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia. Ia juga menyangkut uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar yang dipercayakan kepada negara.
Semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula kewajiban kita untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berubah menjadi gizi.
Bukan berubah menjadi proyek. Bukan berubah menjadi ruang mencari keuntungan. Apalagi berubah menjadi bancakan bagi siapa pun yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan.
Karena itulah saya memilih kembali menuntaskan beberapa seri lagi tentang MBG.
Setelah itu, mungkin kita akan berbicara tentang korupsi. Tentang BBM. Tentang penegakan hukum. Atau tentang persoalan-persoalan lain yang setiap hari datang silih berganti.
Sebab di negeri ini, bahan untuk menulis hampir tidak pernah habis. Yang sering habis justru kesabaran rakyat menunggu semuanya menjadi lebih baik.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimvar Umum dan platform digital e-paper https://www.mimbarumum.co.id
