mimbarumum.co.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) menolak wacana seluruh PTPN masuk ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Sebab hal itu diyakini akan semakin membuat PTPN sulit berkembang bahkan dikhawatirkan terpuruk.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPN FKPPN, Drs HN Serta Ginting didampingi Sekretaris Jenderal dan Ketua Harian DPN FKPPN, Baginda Panggabean dan M.Jamil Sipayung. Mereka menyampaikan itu menyikapi pemberitaan di media yang menyatakan bahwa pemerintah akan memasukkan tujuh BUMN ke Danantara, yakni MIND ID, Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, dan Telkom Indonesia.
“Kami berharap seluruh PTPN di tanah air tidak ikut dimasukkan ke dalam Danantara. Dengan melakukan kebijakan merger atay holding saja di sejumlah tubuh PTPN membuat sulit bangkit bahkan semakin buruk, konon lagi nanti jika masuk ke dalam Danantara,” kata Serta Ginting.
Sementara itu, Baginda Panggabean meyakini tidak ada keuntungan yang positif bagi PTPN, karyawan apalagi bagi para purnakarya (pensiunan) masuk ke Danantara. “Sebab sudah otomatis seluruh kinerja, manajemen hingga keuangan PTPN akan dikendalikan langsung oleh Danantara. Sehingga fungsi direktur yang ada di jajaran Holding PTPN akan tidak ada lagi,” kata Baginda.
Dengan demikian, lanjut Baginda, kebijakan Holding di tubuh PTPN yang dibangun selama ini akan sia-sia. “Sudahlah pembentukan Holding selama ini tidak ada manfaatnya bagi PTPN, karyawan apalagi purnakarya. Konon lagi masuk ke Danantara maka dikhawatirkan seluruh PTPN mulai satu sampai dua belas akan semakin hancurlah,”kata Serta Ginting menambahkan.
“Jadi biarkanlah seluruh PTPN 1 sampai 12 berdiri sendiri, dikembalikan ke semula, tidak masuk ke holding apalagi Danantara. Sebab kami tidak ingin PTPN hancur,sehingga seluruh hak karyawan khususnya purnakarya yang selama ini terpinggirkan bisa lambat laun dipenuhi khususnya SHT,”kata Serta Ginting
Evaluasi Meneg BUMN
Lebih lanjut Serta Ginting yang juga mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar berharap kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar mengevaluasi kinerja Erick Thohir sebagai Meneg BUMN. Sebab kinerjanya dinilai tidak baik dalam memberikan dampak positif bagi kemajuan dan perkembangan BUMN khususnya PTPN. “Tidak ada perhatian serius Erick Thohir terhadap persoalan di tubuh BUMN. Dia belakangan ini lebih condong memusatkan perhatian ke PSSI semata yang juga sebagai Ketua Umum PSSI Jika sudah begitu, sebaiknya dia jadi Menpora saja,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Serta Ginting, Presiden Prabowo sudah selayaknya mengevaluasi atau mengganti Erick Thohir sebagai Meneg BUMN. ” Masih banyaj putra daerah di tanah air ini yang dinilai layak dan kapabel menjadi Meneg BUMN. Khususnya bagi kami purnakarya perkebunan, menginginkan sosok yang benar-benar peduli terhadap nasib di tubuh BUMN khususnya PTPN,” katanya.
Reporter : Jamaludidn