Medan, Mimbar – Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA mengharapkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Sumatera Utara (Sumut) melebihi target nasional, yakni di atas 75 %.
“Kita berdoa mudah-mudahan Pilkada serentak di Sumatera Utara ini bisa partisipasinya terpenuhi sesuai dengan target 75 % atau malah justru terlampaui,” ujar Eko Subowo ketika memimpin rapat koordinasi (Rakor) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Sumatera Utara, Senin (25/6/2018) di ruang Kaharuddin lantai 8 kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.
Eko juga mengharapkan, Pilkada serentak tahun 2018 di Sumut bebas dari politik uang (money politic), bebas dari ujaran kebencian, SARA, dan hoax. Juga ASN, TNI/Polri tetap netral. “Semoga Pilkada Serentak tahun 2018 bisa berjalan dengan aman, lancar sukses sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.
Dikatakannya, secara umum pihak penyelenggara sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak di Sumatera Utara Tahun 2018.
“Semua pihak penyelenggara, baik KPU, Bawaslu sudah siap secara umum. Logistik Pilkada sudah terdistribusi. Pengamanan juga sudah dikerahkan ke daerah-daerah oleh Kapolda dibantu dengan TNI,” ujar Eko.
Terkait hak pilih warga binaan yang ada di lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) lanjut Eko, juga dalam rapat tersebut didiskusikan dan sudah didapat solusinya.
“Artinya mereka yang berada di lapas dan rutan sepanjang mereka warga Sumatera Utara yang memiliki KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket) akan diakomodasikan supaya hak pilihnya bisa disalurkan pada saat hari pemungutan suara itu,” katanya.
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea pada kesempatan itu menyatakan bahwa terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan KPU Sumut dari segi anggaran tidak ada kekurangan. “Sudah cukup,” sebutnya.
KPU Sumut juga sudah melakukan rapat koordinasi guna menggali potensi permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. “Dari Bawaslu juga hadir, pihak Polda dan pasangan calon,” katanya.
Terkait dengan logistik, dikatakannya, beberapa waktu lalu ada dari 21 kabupaten/kota kekurangan surat suara yang terdistribusi, karena adanya kerusakan sejumlah 8.800 surat suara. Kerusakan ini misalkan sobek dan gambar kurang jelas. “Namun saat ini sudah terdistribusi ke 21 kabupaten/kota seluruhnya,” ujar Banurea. (04)