mimbarumum.co.id – Polisi Sumatera Utara pada Kamis (18/7/19) melakukan penggeledahan dua kantor bupati di provinsi ini. Kedua Bupatinya diduga terlibat dalam kasus korupsi dana bagi hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Memang ada kita lakukan penggeledahan di kantor Bupati Labura dan Labusel untuk mencari bukti-bukti,” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, Kamis (18/7/19).
Dia menambahkan, penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut melakukan penanganan kasus itu setelah menemukan modus operandi pelaku korupsi.
Pelaku diduga mengambil sebagian dari PBB sejak tahun 2013-2015, sebesar Rp 3 miliar dengan alasan sebagai uang komisi DBH PBB.
Rony mengaku belum mengetahui secara detail atas dokumen yang diamankan anak buahnya dari proses penggeledahan yang dilakukan di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara dan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan itu.
“Penyidik masih bekerja di sana. Mereka sedang mengumpulkan dokumen yang terkait dengan kasus yang ditangani. Kita mengetahui hasilnya setelah dokumen itu dibawa ke Medan,” jelasnya.
Rony menambahkan, Polda Sumut juga masih menunggu proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut terkait kerugian negara. Penyidik juga sudah memeriksa kedua kepala daerah itu.
Mantan penyidik KPK ini menegaskan, pihaknya serius menyidik kasus Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus alias Buyung dan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung.
Rony Samtana mengaku kasus dugaan korupsi DBH PBB Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung, sudah masuk tahap penyidikan.
Kedua kepala daerah tersebut bisa saja dipanggil kembali dan statusnya naik menjadi tersangka. (02/trb)
