mimbarumum.co.id – Sampai hari ini eksaminasi Ranperda PAPBD Samosir TA 2021 belum turun dari Gubernur Sumatera Utara.
Hal ini akan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Maupun realisasi penyerapan anggaran di Kabupaten Samosir.
Namun yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah, penyebab lambatnya belanja daerah itu di evaluasi Gubernur Sumatera Utara. Berkaitan dengan pelaksanaan Paripurna DPRD yang berlangsung sampai tengah malam.
Pada Rapat Paripurna pengesahan Ranperda PAPBD, Kamis (30/10/2021) lalu, berakhir dengan voting. Karena menemui jalan buntu saat rapat konsultasi.
Ketika itu, hasil voting adalah 11 menyetujui Ranperda PAPBD Samosir TA 2021 menjadi Perda. Kemudian 2 menola dan 2 abstain.
Sumber mimbarumum.co.id di Kantor DPRD Samosir terkait lambatnya proses evaluasi PAPBD dari Gubernur menyebutkan, ada kaitannya dengan tandatangan legislatif.
“Karena rapat sudah berlangsung sampai tengah malam. Memang DPRD Samosir yang hadir ketika itu ada 17 orang,” bebernya.
Dia menjelaskan, pada akhir paripurna hanya 17 orang yang menandatangani daftar hadir. Karena 1 orang walk out dan 1 orang dewan pulang ke rumah.
Setelah selesai di paripurnakan sebulan lalu, berdasarkan informasi, keabsahan tandatangan peserta paripurna di persoalkan.
Bahkan 2 orang legislatif yang walk out dan pulang saat paripurna, harus menandatangani pernyataan.
Sekretaris DPRD Samosir Marsinta Sitanggang, kepada mimbarumum.co.id, Jumat (29/10/2021) menyebutkan, bahwa evaluasi PAPBD memang belum turun dari Gubernur.
Namun ketika di tanya penyebab lambatnya turun evaluasi Gubernur, berkaitan dengan daftar hadir legislatif legislatif. Marsinta menampik.
“Saya tidak tahu persis penyebabnya. Karena tidak ada surat pemberitahuan resmi terkait ini,” sebutnya.
Reporter : Robin Nainggolan
Editor : Siti Murni