mimbarumum.co.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi di tanah airnya. FKPPN berharap komitmen tersebut segera dijalankan dengan turut menindak tegas dan mencopot siapa saja khususnya orang nomor satu di kementerian, yang dinilai bertanggungjawab dalam memimpin lembaga tersebut.
“Salahsatu di Kementerian BUMN yang saat ini gencar menjadi sorotan. Sehingga kita harapkan kepada bapak Presiden Prabowo agar mencopot orang nomor satu di kementerian terebut, dengan menempatkan sosok baru yang dinilai lebih kompeten dan kapabel serta punya semangat dalam mendukung program Asta Cita yang digaungkan bapak presiden,”kata Ketua Umum DPN FKPPN, Drs HN Serta Ginting dalam siaran persnya di Medan, Selasa (25/3/2025).
Serta Ginting mengemukakan itu menyikapi pemberitaan yang ramai menyoroti persoalan di tubuh BUMN, mulai dari dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina hingga PTPN Holding yang terkesan dianaktirikan khususnya aspirasi para purnakarya atau pensiunan PTPN.
Untuk itu, FKPPN mendesak Presiden Prabowo agar Menteri BUMN Erick Thohir dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas carut marutnya kondisi sejumlah BUMN. Apalagi menurut pengamatan FKPPN tidak fokusnya beliau dalam memperhatikan nasib BUMN khususnya PTPN.
“Khususnya para karyawan atay pensiunan PTPN, yang selama ini hidupnya memprihatinkan, yakni hanya menerima gaji pensiunan lima ratus ribu bahkan ada yang seratus ribu rupiah. Berkali-kali kami (FKPPN) sampaikan ke kementerian tapi tidak mendapat tanggapan. Apalagi ke pihak komisaris utama yang disebut-sebut berlatar belakang dari PLN, yabg diyakini kurang paham dan peduli terhadap kondisi dan nasib di perkebunan,”sebutnya.
Untuk itu, Serta Ginting mengharapkan kepada Presiden Prabowo agar membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi demi perbaikan BUMN yang lebih baik, dengan mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. FKPPN menilai PTPN yang merupakan salahsatu BUMN semakin babak belur di bawah kepemimpinannya.
Lebih lanjut, Serta Ginting menyoroti kinerja Kementerian BUMN yang dinilai gagal dalam membina dan mengawasi proses bisnis perusahaan pelat merah. Ia menilai bahwa fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi terkait Key Performance Indicator (KPI) seolah terabaikan.
Menurutnya, sikap Erick Thohir yang cenderung bungkam dalam menyikapi setiap permasalahan di BUMN yang disampaikan, khususnya kondisi dan nasib para pensiunan karyawan PTPN
Sebab, lanjut Serta Ginting, Erick Thohir sepertinya lebih cenderung dan fokus menyikapi soal PSSI.
“Apalagi nasib para karyawan dan pensiunannya, hingga banyaknya lahan perkebunan yang diambil aluh atay digarap oleh pihak pihak tidak bertanggungjawab. Padahal, jika lahan-lahan tersebut disikapi oleh pihak kementerian, diyakini asset BUMN akan tetap bisa diselamatkan,”ujar Serta Ginting yang juga mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. .
“Begitu juga jika lahan-lahan perkebunan yang ada diduga banyak digarap oleh pihak tidak bertanggungjawab tersebut, agar dimanfaatkan untuk kepentingan negara, seperti mendukung program Asta Cita Presiden maka akan banyak rakyat khususnya karyawan dan pensiunan yang bisa terselamatkan nasibnya,”katanya mengakhiri.
Reporter : Djamaluddin