Pada tulisan sebelumnya saya mempertanyakan satu hal yang menurut saya sangat mendasar. Apakah yang diterima anak-anak kita benar-benar makanan bergizi atau sekadar makanan yang dibagikan secara gratis?
Namun semakin saya memikirkan persoalan ini, semakin saya menyadari bahwa urusannya ternyata jauh lebih rumit. Sebab makanan yang diterima anak-anak itu tidak muncul begitu saja di atas meja sekolah.
Ada proses yang panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan mereka. Ada bahan baku yang harus dibeli. Ada menu yang harus disusun. Ada makanan yang harus dimasak. Ada wadah yang harus disiapkan. Ada kendaraan yang harus mengantar. Dan ada orang-orang yang bertanggung jawab memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Di tengah rantai yang panjang itulah berdiri sebuah lembaga yang bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Saya menduga banyak orang tua bahkan belum terlalu memahami apa itu SPPG. Yang mereka tahu hanyalah anak-anak menerima makanan di sekolah.
Padahal nasib program MBG sesungguhnya banyak ditentukan oleh bagaimana SPPG bekerja. Di sinilah makanan dipersiapkan. Di sinilah kualitas bahan baku ditentukan. Di sinilah standar kebersihan seharusnya dijaga. Dan dari sinilah ribuan bahkan puluhan ribu porsi makanan bergerak menuju sekolah-sekolah setiap hari.
Masalahnya, semakin besar sebuah program, semakin besar pula ruang bagi kesalahan. Kesalahan kecil di dapur rumah mungkin hanya berdampak pada satu keluarga. Tetapi kesalahan kecil dalam sebuah SPPG bisa berdampak pada ratusan bahkan ribuan anak dalam waktu bersamaan.
Karena itulah saya tidak pernah menganggap enteng setiap berita tentang keracunan makanan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Yang membuat saya khawatir bukan hanya jumlah korbannya. Tetapi apa yang sesungguhnya menjadi penyebabnya. Apakah bahan bakunya yang bermasalah? Apakah proses memasaknya yang kurang baik? Apakah distribusinya yang terlalu lama? Ataukah pengawasannya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena tujuan MBG bukan sekadar membagikan makanan. Tujuannya adalah menjaga kesehatan anak-anak. Maka ketika makanan justru menimbulkan persoalan kesehatan, negara wajib menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi program ini dibiayai menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang tidak sedikit.
Saya sering membayangkan bagaimana perjalanan satu porsi makanan itu. Dari dapur menuju kendaraan. Dari kendaraan menuju sekolah. Dari sekolah menuju ruang kelas. Lalu masuk ke perut anak-anak.
Di setiap tahap perjalanan itu ada risiko. Ada kemungkinan kualitas makanan menurun. Ada kemungkinan kebersihan tidak terjaga. Ada kemungkinan standar yang ditetapkan di atas kertas tidak benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Karena itulah keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari berapa juta porsi yang berhasil dibagikan. Keberhasilannya juga harus diukur dari seberapa aman makanan itu ketika dikonsumsi. Sebab anak-anak bukanlah angka statistik. Mereka bukan target capaian. Mereka bukan laporan bulanan. Mereka adalah manusia yang sedang tumbuh. Dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada mereka benar-benar memberi manfaat, bukan justru menghadirkan risiko.
Semakin saya memikirkan hal ini, semakin saya menyadari bahwa pertanyaan tentang MBG bukan lagi sekadar soal menu. Persoalannya sudah bergerak ke pertanyaan yang lebih besar. Siapa sebenarnya yang mengelola SPPG? Bagaimana mereka dipilih? Siapa yang mengawasi mereka? Dan siapa yang paling diuntungkan dari perputaran anggaran yang begitu besar di dalam program ini?
Pertanyaan itulah yang akan kita bicarakan pada tulisan berikutnya.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum ddan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
