PERISTIWA Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 dan peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) setiap 5 Oktober merupakan dua peristiwa yang terjerat dalam satu narasi sejarah yang kompleks. Dari sudut pandang antropologi, hubungan antara keduanya bukan sekadar urutan kronologis, melainkan sebuah fenomena budaya yang memperlihatkan bagaimana ingatan kolektif dibentuk, dikelola, dan dipertunjukkan melalui ritual negara.
Antropologi memandang peringatan-peringatan tersebut sebagai arena di mana kekuasaan dan makna diperebutkan, identitas nasional direkayasa, dan trauma sejarah dikelola melalui serangkaian praktik simbolis.
Selama lebih dari tiga dekade di era Orde Baru, negara melalui aparatus budayanya menciptakan dan memelihara sebuah “ritual nasional” yang seolah-olah menyatukan G30S dan Hari TNI. Peringatan tersebut dirancang sebagai sebuah dramaturgi kekuasaan.
Upacara kenegaraan, pengheningan cipta, dan yang paling kuat dampaknya: penayangan film “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” di televisi nasional dan sekolah-sekolah, menjadi ritual tahunan yang wajib. Film itu sendiri adalah sebuah teks budaya yang tak ternilai. Ia berfungsi sebagai “mitos pendiri” Orde Baru, yang mencitrakan PKI sebagai antagonis biadab dan TNI (khususnya Angkatan Darat) sebagai pahlawan penjaga bangsa.
Narasi seperti itu tidak hanya menyederhanakan kompleksitas sejarah, tetapi juga menciptakan sebuah ingatan yang disahkan yang menghapus ingatan-ingatan alternatif. Dalam kerangka ini, Hari TNI bukan hanya peringatan lahirnya institusi militer, tetapi juga peringatan kemenangannya atas “kekuatan gelap” yang mengancam negara. Perayaan Hari TNI dengan demikian dibangun di atas fondasi narasi traumatis G30S.
Teks sastra memberikan respons yang beragam terhadap narasi resmi ini. Puisi “Peringatan” karya W.S. Rendra yang terkenal itu, meski tidak secara eksplisit menyebut G30S, adalah kritik sastra yang tajam terhadap upaya-upaya rekayasa ingatan oleh penguasa.
Larang-larangan seperti, “Apakah gunanya deretan lampu yang terang benderang/jika matamu sendiri redup?” atau “Kita sembahyang/agar Tuhan memberkati presiden kita,” dapat dibaca sebagai sindiran terhadap ritual-ritual kosong dan pemujaan pada penguasa yang dibungkus dalam upacara kenegaraan, termasuk peringatan G30S/Hari TNI yang serba gemilang namun mungkin kehilangan makna.
Di sisi lain, novel Amba karya Laksmi Pamuntjak menghadirkan narasi yang lebih personal dan rumit tentang masa itu. Melalui kisah cinta Amba dan Bhisma yang terpisah oleh peristiwa 1965, novel ini mengangkat dampak humanis dari kekerasan politik.
Ia tidak berfokus pada heroisme militer, tetapi pada luka, kehilangan, dan ingatan yang terfragmentasi dari korban. Sebagai teks sastra, Amba berfungsi sebagai narasi tandingan yang mengembalikan dimensi kemanusiaan yang sering hilang dalam narasi sejarah resmi yang hitam-putih.
Teks non-sastra, seperti museum dan monumen, adalah wujud paling nyata dari politik ingatan ini. Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, dengan diorama penyiksaan para jenderal dan sumur maut, dirancang sebagai situs ziarah politik. Setiap elemen di dalamnya—patung pahlawan revolusi, benda-benda peninggalan, hingga lokasi sumur—dikurasi untuk membangkitkan emosi horor dan kemarahan, sekaligus mengukuhkan kebenaran versi negara. Museum ini bukanlah ruang netral; ia adalah ruang yang didisain untuk membentuk sikap dan keyakinan pengunjungnya terhadap peristiwa 1965 dan peran TNI.
Teks non-sastra lainnya adalah buku pelajaran sejarah. Selama Orde Baru, buku teks menjadi alat indoktrinasi utama yang menyebarluaskan narasi tunggal G30S/PKI dan kepahlawanan TNI. Bahkan setelah reformasi, sisa-sisa narasi ini masih dapat ditemui, menunjukkan betapa sulitnya mengubah sebuah narasi yang telah mengendap puluhan tahun dalam kesadaran kolektif.
Pasca-Reformasi 1998, monolit narasi ini mulai retak. Film “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” tidak lagi wajib tayang, dan narasi seputar G30S mulai mengalami revisi, meski tetap menjadi ranah yang sensitif. Peringatan Hari TNI pun mulai berusaha dipisahkan dari bayang-bayang G30S, bergeser ke arah perayaan profesionalisme tentara dan kontribusinya bagi pembangunan.
Namun, dalam praktiknya, ingatan kolektif tentang kedua peristiwa ini masih saling bertautan. Perdebatan publik yang muncul setiap menjelang 30 September adalah bukti bahwa luka sejarah itu masih hidup. Antropologi melihat ini sebagai pertarungan makna yang terus berlangsung. Di satu sisi, ada upaya untuk mempertahankan narasi lama sebagai bagian dari identitas tertentu; di sisi lain, ada tuntutan untuk pengakuan terhadap narasi korban dan sejarah yang lebih inklusif.
Kajian antropologis terhadap G30S dan Hari TNI pada akhirnya mengungkapkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang mati dan selesai. Ia adalah medan pertarungan makna yang hidup melalui ritual, simbol, teks sastra, monumen, dan debat publik. Hubungan antara keduanya adalah contoh klasik tentang bagaimana negara menggunakan peristiwa traumatis untuk mengukuhkan legitimasi dan membangun identitas nasional tertentu.
Sastra dan ingatan alternatif hadir untuk mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih dari satu cerita, dan bahwa di balik simbol-simbol resmi, terdapat jejak-jejak manusiawi yang kompleks dan sering kali menyakitkan.
• Suyadi San, pegiat budaya, Ombudsman Koran Mimbar Umum, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
