mimbarumum.co.id – Tahun 2023 berbagai pencapaian diraih Kabupaten Simalungun. “Dan ternyata Simalungun memperoleh pencapaian tertinggi di Sumatera Utara. Dan ini perlu diapresiasi sebagai kado di Tahun Baru 2024 ini.
Hal itu disampaikan Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga saat meresmikan Balai Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD ) di Komplek Perkantoran OPD Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya, Rabu (17/01/2024)
Pemkab Simalungun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasaran layanan khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat., ujar Bupati.
Ia mengapresiasi kepada BPKPD dan seluruh pegawai atas upaya inovasinya membangun gedung Balai Pelayanan ini.
“Tentu ini bukan kehebatan BPKPD, tapi ini atas kolaborasi seluruh elemen masyarakat Simalungun, khusunya insan pers yang mendukung perjalanan pemerintahan ini dan memberikan pemahaman, edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di nagori-nagori,” kata Radiapoh Hasiholan Sinaga.
Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga berpesan , kepada petugas di Balei Pelayanan ini agar termotivasi dan bersemangat melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, tulus dan ikhlas.
“Mari kita tingkatkan budaya kerja yang berkualitas dalam pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” pinta Bupati.
Dipaparkannya , di Tahun 2023 Pemkab Simalungun mendapatkan peningkatan PAD sebesar 10,16 %. Dan diharapkan , dengan ada Balei Pelayanan ini , pendapatan daerah dapat di tingkatkan lagi demi untuk mempercepat pencapaian pembangunan di Kabupaten Simalungun,” ucap Bupati
Dijelaskan, peningkatan PAD ini bukan karena adanya kenaikan tarif, melainkan penyesuaian data-data yang belum sempurna. “Dan di Tahun 2024 ini tentu banyak lagi program-program kita untuk peningkatan PAD di Simalungun,” ujar Bupati.
Terkait dengan belum diterimanya gaji para ASN di Kabupaten Simalungun, Bupati mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya pembaharuan sistem digitalisasi masalah penggajian, dan bukan hanya pegawai Pemkab Simalungun saja.
“Anggaran ada, jelas sekali, hanya saja sistem pada pemerintahan pusat belum terintegrasi dengan Pemkab Simalungun dan saat ini sedang dalam proses,”jelas Bupati.
Menyinggung tentang KKPD, Kepala BI perwakilan Pematangsintar, Muqorrobin menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Simalungun yang telah meresmikan KKPD.
“Ini sebuah trobosan, dan ini akan menjadi sebuah tonggak bagi pemerintah daerah dalam rangka melakukan belanja daerah di lakukan melalui digital dan efektif,”kata Muqorbin.
Sisi lain, kata Muqorbin, terciptanya kegiatan digitalisasi dalam bentuk penerimaan pendapatan yang diupayakan secara digital.
“Dan Balei Pelayanan BPKPD ini sebagai embrio, sebagai titik tonggak untuk menuju layanan baru bagi masyarakat, di kami sangat mendukung dalam kegiatan ini,”ujar Muqorbin.
Peresmian Balai Pelayanan UPTD BPKPD yang dirangkai launching Kartu Kredit Pemerintah.Daerah (KKPD) ditandai dengan pembukaan selubung plank nama dan penanda tanganan prasasti., serta penyerahan Kartu Kredit
dan penyetahan Lap Top.secara simbolik.kepada UPTD BPKPD Kecamatan . Bupati Simalungun didampingi Wakil H Zonny Waldy dan Sekertaris Daerah Esron Sinaga .
Sebelumnya Kepala BPKPD Simalungun Frans N Saragih menyampaikan, Balei BPKPD didirikan untuk mendukung pelayanan publik yang terpusat dengan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang di persyaratan Permen PAN-RB RI Nomor: 15 Tahun 2014.
Hal ini sebagai wujud mengakselerasikan tercapainya visi misi Pemkab Simalungun, Ia mengatakan, BPKPD berkomitmen untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
“Kami berusaha meningkatkan standar mutu pelayanan dengan melengkapi fasilitas pelayanan publik bagi pengguna layanan, dan juga menjangkau masyarakat luas dengan adanya aplikasi ‘SOHEI’ dan agen Sumut Link yang tersebut di 32 Kecamatan,”kata Frans.
Menurutnya , saat ini BPKPD Simalungun melayani 17 jenis layanan publik, mulai dari penerbitan Nomor Wajik Pajak Daerah (NPWPD) hingga perubahan tanggungan suami/istri.
“Dan seluruh layanan ini dapat di peroleh di Balei Pelayanan BPKPD sehingga pelayanan diharapkan sesuai dengan motto kami, Bersinergi, Objektif, Handal, Efektif dan Bersinergi,”tambah Frans.
Frans juga mengucapkan rasa syukur atas pencapaian yang di raih Pemkab Simalungun melalui BPKPD di Tahun 2023, dengan realisasi pajak mengalami peningkatan 10,16% dari target yang telah di tetapkan.
“Di tahun 2023, BPKPD juga meraih peringkat pertama hasil championship PT2DD dalam kategori Kabupaten wilayah Sumatera Utara dengan skor 70,78, dan meraih penghargaan dari BPJS dan PT Taspen Pematangsiantar meraih nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 90,48 kategori mutu pelayanan A,”kata Frans.
Reporter : Ermawi Parinduri