mimbarumum.co.id – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan melantik tujuh pengawas dan 402 Kepala Satuan Pendidikan (kepala sekolah) di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Senin (9/2/2026). Dalam pelantikan tersebut, 31 kepala sekolah diberhentikan karena berbagai pelanggaran.
Pelantikan ini menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh sistem pendidikan di Kabupaten Deli Serdang yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan mendasar.
Bupati menyebut, pelantikan kali ini merupakan tahap kedua. Sebelumnya, 58 kepala sekolah telah dilantik. Masih terdapat sekitar 50 kepala sekolah lain yang masa tugasnya segera berakhir dan akan dievaluasi secara bertahap.
Dari total yang dilantik, sebanyak 31 orang merupakan kepala sekolah baru, sementara lebih dari 300 lainnya hasil rotasi jabatan.
“Kepala sekolah yang saya berhentikan adalah yang setiap tahun menunda pengembalian pajak penggunaan dana BOS, bermasalah dalam kegiatan revitalisasi 2025, serta memiliki konflik dengan murid, orang tua, dan lingkungan,” tegas Bupati.
Ia mengaku idealnya terdapat sekitar 200 kepala sekolah baru untuk membenahi sistem yang ada. Namun, karena kondisi belum sepenuhnya tertata, rotasi besar-besaran menjadi langkah yang harus diambil.
Bupati memberikan ultimatum kepada seluruh kepala sekolah yang dilantik. Evaluasi ketat akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.
“Enam bulan dari hari ini, jika tidak ada perbaikan di sekolah Anda, bukan rotasi yang saya lakukan, tapi pemberhentian. Kepala sekolah itu guru yang diberi tugas tambahan, bukan jabatan struktural. Kewenangan mutlak ada di kepala daerah,” tegasnya.
Sejumlah indikator evaluasi yang akan menjadi perhatian antara lain kebersihan sekolah dan toilet, kedisiplinan siswa, pelaksanaan lagu Indonesia Raya, capaian akademik sesuai jenjang, pemenuhan jam mengajar guru, serta pengelolaan dana BOS yang bersih dan transparan.
Bupati juga menegaskan tidak akan mentolerir praktik pungutan liar maupun dugaan suap dalam pengangkatan kepala sekolah.
“Di era saya dan Wakil Bupati tidak ada bayaran untuk menjadi kepala sekolah. Jika ada pejabat atau oknum yang meminta uang, laporkan. Akan saya berhentikan saat itu juga,” ujarnya.
Seluruh sekolah diminta memasang spanduk besar di gerbang yang menegaskan bahwa pendidikan gratis dan tidak memungut biaya.
Dalam aspek manajerial, kepala sekolah diminta bersikap tegas terhadap guru ASN, PPPK maupun honorer. Penilaian kinerja harus objektif, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak bagi yang tidak disiplin.
“Negara ini tidak bisa dibangun oleh orang-orang yang hanya mau menikmati uang negara tapi tidak mau bekerja. Jika Anda membiarkan itu terjadi, Anda saya anggap bersubahat,” tegasnya.
Ia juga meminta kepala sekolah tidak takut menghadapi wartawan maupun LSM selama bekerja sesuai aturan.
“Kerja yang benar, hadapi semua dengan terbuka. Jangan takut diberitakan. Sepanjang Anda berada di koridor yang benar, tidak ada yang perlu ditakuti,” pungkasnya.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, Sekretaris Daerah Dedi Maswardy SSos MAP, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, serta undangan lainnya.
Reporter: Ngatirin/rel
