mimbarumum.co.id – BSA Software Alliance menggelar kampanye menyerukan penggunaan software berlisensi. Terutama kepada perusahaan konstruksi dan teknik untuk menggunakan Software berlisensi.
Hal ini digunakan untuk merancang pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur komunikasi. Sehingga akan meningkatkan keamanan siber bagi perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Seiring dengan upaya pemerintah membangun strategi untuk meningkatkan daya saing nasional.
Kampanye ini merupakan kelanjutan dari inisiatif Legalisasi dan Perlindungan Regional BSA yang telah sukses diluncurkan sejak 2019. Kampanye ini telah membantu bisnis di seluruh Asia Tenggara untuk menggunakan software berlisensi dan aman. Yakni sebanyak hampir 1 juta PC.
“Memiliki proyek infrastruktur generasi baru di Asia Tenggara yang dibangun dengan software yang sepenuhnya aktif. Berkinerja tinggi, aman, dan berlisensi akan menjadi kekuatan yang luar biasa”, tutur Senior Director, BSA, Tarun Sawney.
Dia bilang BSA ingin membantu perusahaan konstruksi dan teknik terkemuka di kawasan ASEAN untuk bertransisi dari penggunaan software ilegal beresiko. Kemudian beralih ke software berlisensi penuh yang dapat membuka potensi perusahaan terkemuka di kawasan ini.
Target 20.000 Perusahaan
Bekerja sama dengan perusahaan software Autodesk, BSA berencana untuk menjangkau 20.000 perusahaan konstruksi dan teknik di wilayah Asia Tenggara. Termasuk 5.000 perusahaan konstruksi dan teknik dari sektor swasta dari Indonesia; 5.000 perusahaan dari Filipina, 5.000 perusahaan dari Malaysia dan 5.000 perusahaan dari Thailand.
BSA akan memberikan konsultasi gratis dan layanan konsultasi dalam pelaksanaan audit bagi perusahaan sektor swasta yang membutuhkan arahan dalam penggunaan software berlisensi.
BSA juga berencana untuk berkolaborasi dengan instansi pemerintah di kawasan Asia Tenggara untuk mendukung kampanye ini dan mendorong sektor swasta untuk selalu menggunakan software berlisensi. Termasuk Optical Media Board dari Filipina; Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Indonesia; Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen dari Malaysia dan polisi ECD dari Thailand.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Prof Henri Subiakto, menjelaskan menggunakan software berlisensi itu menjadikan sistem informasi lebih aman. Terutama dari gangguan malware serangan virus, hacker dan sebagainya. Karena keamanan sistem informasi elektronik yang mereka gunakan secara rutin diupdate. Sehingga dengan keamanan cyber security yang baik, berarti dapat mengurangi resiko terjadinya peretasan ataupun kebocoran data.
“Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung iklim ekonomi digital yang terus tumbuh”, ungkapnya.
BSA memperkirakan masih ada lebih dari 100.000 perusahaan desain dan teknik. Yakni yang menggunakan perangkat lunak tidak berlisensi di Asia Tenggara.