mimbarumum.co.id – Bentrok warga melawan aparat di Tobasa bukti gagalnya BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Tobasa kemarin.
Lokasi bentrok juga merupakan lahan yang akan dibangun jalan pariwisata dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.
Dalam insiden itu salah seorang staf Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menjadi korban pemukulan aparat.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sarma Hutajulu menilai terjadinya peristiwa kekerasan di Sigapiton,Tobasa merupakan bukti minimnya penghargaan BPODT terhadap masyarakat adat.
Baca Juga : Pastikan Keamanan Pembangunan Destinasi Danau Toba Terwujud
“BPODT tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian malah mengedepankan cara cara kekerasan dengan memakai aparat keamanan,” tegas Sarma.
Untuk itu, Sarma mengaku sangat mengesalkan tidak berfungsinya BPODT di tengah masyarakat. “Kita sesalkan, mengingat kehadiran BPODT diharapkan bukan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri, akan tetapi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat lewat pengembangan sektor pariwisata,” katanya.
Namun dalam prakteknya selama ini, jelas Anggota Komisi A DPRD Sumut ini, BPODT gagal membangun dialog yang setara antara masyarakat dengan BPODT, agar seluruh permasalahan konflik tanah dapat diselesaikan.
Malah selama ini, jelas Sarma, Luhut Panjaitan yang lebih banyak berperan mendekati masyarakat menawarkan opsi-opsi penyelesaian termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang hari ini terjadi bentrokan.
“Kita meminta Kapolres Tobasa juga untuk menertibkan anggotanya dilapangan agar jangan mengedepankan cara cara kekerasan.Karena tugas mereka hanya untuk menjaga keamanan bukan untuk melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat,” tegasnya.
Kata dia, Kapolres juga harus menindak dan memproses jika ada anggota Kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat.
“Kita minta juga Bupati Tobasa jangan melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri dan hanya menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut dia, Bupati Tobada harus didepan membela warganya supaya tak kehilangan tanah adatnya dan melakukan upaya maksimal memediasi dengan BPODT agar ada penyelesaian.
“Karena konflik ini terjadi dimulai sejak penyerahan lahan oleh Pemkab Tobasa dengan Dinas Kehutanan menyerahkan lahan kepada BPODT. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghindari cara cara kekerasan karena akan menimbulkan korban,” tukasnya. (mal)