Aliansi Persatuan Demo Tolak Dasco Jadi Wapres

Berita Terkait

mimbarumum.co.id – Sejumlah orang mengaku tergabung dalam Aliansi Persatuan yang Ditipu Rezim 8.000 berunjukrasa ke Gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (16/11/2026). Mereka menyoroti wacana Sufmi Dasco menjadi calon wakil presiden (Wapres) RI.

Dalam orasinya, massa menyampaikan demokrasi yang sehat tidak boleh dibangun di atas dominasi satu kekuatan politik. Keseimbangan kekuasaan, keterbukaan, serta keberpihakan kepada rakyat harus tetap menjadi landasan dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.

Prinsip itulah yang disuarakan Aliansi Persatuan yang Ditipu Rezim 8.000 melalui pernyataan sikap terkait wacana penempatan Profesor Sufmi Dasco sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Aliansi tersebut menyampaikan penolakan terhadap wacana itu sekaligus mengingatkan pentingnya menghadirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, inklusif, dan tidak terjebak dalam kepentingan segelintir elite politik.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik ataupun instrumen pembagian kekuasaan antarkelompok elite. Wakil Presiden harus menjadi figur yang memiliki integritas, kapasitas, independensi, serta keberanian memperjuangkan kepentingan bangsa.

Menurut mereka, kepemimpinan nasional membutuhkan keseimbangan agar mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan dapat berjalan secara sehat. Sebab, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ada empat poin utama yang disampaikan aliansi. Pertama, menolak wacana pengangkatan Profesor Submi Dasco sebagai Wakil Presiden karena dinilai perlu mempertimbangkan potensi terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu lingkaran politik.

Kedua, menolak dominasi satu partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aliansi mendorong terciptanya keseimbangan kekuasaan, pengawasan, dan keterbukaan sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Ketiga, mendesak agar figur Wakil Presiden dipertimbangkan berdasarkan integritas, kapasitas, dan kepentingan rakyat. Sosok tersebut harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, memiliki pemikiran kritis, serta tidak sekadar menjadi representasi kepentingan kelompok atau partai tertentu.

Keempat, aliansi mendukung Presiden Prabowo Subianto membuka ruang pertimbangan terhadap figur Wakil Presiden dari berbagai kekuatan politik, baik partai koalisi maupun non koalisi, termasuk PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Aliansi menilai, keterbukaan politik merupakan salah satu jalan untuk membangun pemerintahan yang lebih inklusif. Rekam jejak, integritas, kapasitas, dan aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan figur pemimpin nasional.

Lebih jauh, aliansi mengingatkan bahwa Indonesia bukan milik satu partai, satu kelompok, ataupun segelintir elite politik. Presiden merupakan pemimpin seluruh rakyat Indonesia sehingga setiap keputusan strategis kenegaraan harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok.

Sikap kritis tersebut, menurut aliansi, merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Perbedaan pandangan politik semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.

Mereka berharap proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan tetap mengedepankan prinsip keterwakilan, keseimbangan, dan kepentingan rakyat.
Aliansi pun menutup pernyataan sikapnya dengan sebuah penegasan yang menjadi pesan utama perjuangan mereka: “Demokrasi bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi untuk siapa kekuasaan dijalankan.”

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa sebesar apa pun kekuasaan yang dimiliki pemerintah, mandat tertinggi dalam kehidupan bernegara tetap berada di tangan rakyat.(djamaluddin)

TINGGALKAN KOMENTAR

Berita Pilihan

Fraksi PDIP DPRD Medan Minta Tidak Ada Lagi Pasien BPJS Diterlantarkan

mimbarumum.co.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendukung penuh pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan...