Beranda blog Halaman 870

Kadis Bambang Pardede Dicopot, Tinggalkan “Dosa” Milyaran Rupiah

Jafar Sidik
-
0
Kadis Bambang Pardede Dicopot, Tinggalkan “Dosa” Milyaran Rupiah

mimbarumum.co.id – Pasca dicopotnya Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede secara mendadak oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Jum’at (19/5/2023), menyisakan ‘dosa’ miliar rupiah.

“Cukup banyak permasalahan yang terjadi pada Dinas PUPR Sumut hasil penggabungan sebelumnya ada dinas BMBK Sumut. Ada soal proyek multiyears Rp 2,7 triliun. Ada temuan-temuan lembaga BPK RI sejak tahun 2021 dan 2022 yang jumlahnya sampai milyaran rupiah. Dimana semua masalah itu membutuhkan sosok pejabat defenitif yang akan menjadi koordinator atas penyelesaian. Jika Bambang Pardede dicopot, pastinya sekarang belum ada kepala dinas yang benar-benar punya kewenangan penuh untuk mengatasi masalah yang ada. Ini tantangan nyata buat Gubernur Edy Rahmayadi hari ini,” kata Ahmad Fauzi Pohan, Ketua D14 Sumut, Jumat (19/5/2023).

Lebih lanjut Ahmad Fauzi Pohan menilai, keputusan Gubernur Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede bukan keputusan yang bernilai urgensi.

“Karena, Bambang Pardede ini, adalah salah satu yang berperan “menggolkan” proyek Multiyears Rp2,7 triliun dengan menggunakan uang APBD selama 3 tahun anggaran berturut-turut mulai 2022, 2023 dan 2024,” ungkapnya.

Selain itu, katanya, sejak tahun 2021 dan 2022, hasil pemeriksaan lembaga BPK RI juga banyak pada Dinas BMBK dan PUPR hasil penggabungan sebelumnya.

“Apakah Edy Rahmayadi sudah memikirkan dampak yang akan timbul? Atau, Edy Rahmayadi diduga sama sekali tidak tahu perihal peran penting seorang pejabat defenitif seperti kepala sinas, sehingga dia terkesan seenaknya mendadak mencopot Bambang Pardede,” kata Ahmad Fauzi Pohan.

Dalam catatan, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang kepatuhan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal TA 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPK memantau tindak lanjut terhadap LHP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2022 masih ditemukan permasalahan.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah:

1. Kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada Dinas BMBK TA 2020 sebesar Rp.2.788.034.902,46;

2. Kekurangan volume atas 15 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi TA 2021 sebesar Rp.4.012.473.264,63;

3. Kekurangan volume pekerjaan gedung dan bangunan TA 2021 sebesar Rp465.516.305,38 serta denda keterlambatan pada masing-masing pekerjaan TA 2021 minimal sebesar
Rp891.875.321,63;

4. Kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada Dinas BMBK TA 2021 sebesar Rp.416.522.187,32.

“Kalau kita baca dari temuan tindak lanjut terhadap LHP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2022 di atas, terdapat yang sangat mencolok, yakni pada item kekurangan volume atas 15 paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi TA 2021 sebesar Rp.4.012.473.264,63,” sebut Fauzi Pohan.

Reporter : Jafar Sidik

 

Peringatan Harkitnas, Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar: Momentum Kebangkitan Pemuda dari Keterpurukan

Jafar Sidik
-
0
Peringatan Harkitnas, Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar: Momentum Kebangkitan Pemuda dari Keterpurukan

mimbarumum.co.id – Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap tahunnya adalah momen yang sangat berharga, sehingga momennya jangan hanya sebatas seremonial ataupun kata-kata. Yang terpenting adalah, sudah saatnya pemuda bangkit dari keterpurukan dengan berbagai upaya demi kelangsungan bangsa dan negara ini.

Demikian kata Ketua Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumut, Ibnu Hajar kepada Wartawan, Sabtu (20/5/2023). Menurut mantan Ketua Ansor Medan ini, pemuda saat ini dihadapkan dengan kondisi yang kurang stabil sehingga meningkatnya berbagai tindakan kriminal akibat kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

“Makanya sebagai pemuda kita harus mampu meniti buih agar tak ketinggalan jaman. Saat ini teknologi semakin canggih, sekarang tinggal kita berperan didalamnya dengan melakukan energi positif,” ucap mantan pengurus KNPI Sumut itu.

Lebihlanjut dikatakan Tokoh Muda NU ini, pemuda tidak bisa berleha-leha lagi, apalagi semuanya sudah pasar bebas sehingga siapa yang menguasai teknologi bakal dialah yang maju.

“Sekarang tinggal kita sebagai pemuda mencermati hal tersebut, mau mundur atau maju tergantung kita. Apalagi saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan akses dalam berbisnis baik itu untuk UMKM, perijinan, usaha dan lain sebagainya, sehingga tinggal kita sebagai pemuda harus berperan didalamnya sehingga kita tidak menjadi pemuda yang menyia-nyiakan waktu dan merugi,” katanya.

“Pemuda itu harus visioner dan menguasai teknologi dan berbagai hal yang positif sehingga kedepannya secara perlahan pemuda akan maju seiring perjalanan hidup,” ungkap Ibnu.

Reporter : Jafar Sidik

Berkas Perkara Penganiayaan Mantan Ketua DPW PAN Sumut Di Terima Kejari Padang Sidempuan

Siti Amel
-
0
Berkas Perkara Penganiayaan Mantan Ketua DPW PAN Sumut Di Terima Kejari Padang Sidempuan

mimbarumum.co.id – Berkas penganiayaan mantan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara (Sumut) berinisial AFD, telah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Padang Sidempuan. Akibat penganiayaan tersebut AFD telah dicopot dari jabatannnya sebagai orang nomor satu di PAN Sumut.

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari langsung menerima berkas perkara penganiayaan an. AFD, dkk di Kantor Kejari Padang Sidempuan. Tersangka di sangkakan melanggar pasal 170 Ayat (1) ke 1e dan atau Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 e KUHP pidana, disampaikan Kepala Kejari Padang Sidempuan Jasmin Manullang melalui Kasi Intel Yunius Zega, Rabu (17/5/2023) sekira pukul 15.00 wib.

Kasi Intel Zega menyampaikan , bahwa berkas tersebut diserahkan langsung oleh pihak kepolisian Polres Padang Sidempuan, berkas perkara a quo tersebut berdasarkan SPDP Nomor : SPDP/20/II/2023/Satreskrim Tanggal 22 februari 2023.

Untuk surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum (P16) sudah dikeluarkan dengan Nomor: PRINT 177/L.2.15/Eoh.1/03/2023 tanggal 02 Maret 2023. Adapun Jaksa Peneliti dalam perkara tersebut adalah Sulaiman Harahap, S.H. dan Sri Mulyati Saragih, S.H., M.H.

Adapun tersangka dalam perkara tersebut adalah AFD yang merupakan Mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara periode 2019-2024, juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 , AP, BM, dan ER, ucapnya.

Untuk diketahui kronologis kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 22.20 wib bertempat di Lantai 2 Hotel Mutiara Jl. H. T. Rijal Nurdin Kel. Padang Matinggi Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, Tersangka AFD, AP, BM, dan ER secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap korban RWS hingga mengakibatkan luka pada korban, terang Kasi Intel.

Reporter : Julpan Tambunan

Disampaikan di Reses Edi Saputra, Warga Minta Pemerintah Salurkan Berbagai Alat Bantu Disabilitas di Medan

Jafar Sidik
-
0
Disampaikan di Reses Edi Saputra, Warga Minta Pemerintah Salurkan Berbagai Alat Bantu Disabilitas di Medan

mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Saputra, ST menggelar pertemuan Reses Masa Sidang II Tahun Anggaran 2023 di Jalan Bendungan IV, Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (19/5). Pertemuan reses dilaksanakan guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Medan Amplas, Kota, Area, dan Denai.

Dalam sesi tanya jawab di pertemuan reses itu, seorang warga mengaku bernama Arman berdomisili di Jalan Seksama Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas menyampaikan kepada Edi Saputra agar membantu nasib dialami seorang anggota keluarganya.

”Saya mohon kepada pak Edi Saputra agar membantu saya, dimana anak saya saat ini berusia sebelas tahun sebagai seorang penyandang disabilitas, membutuhkan alat untuk membantu mempermudah pendengarannya. Sebab saya sudah berobat, dimana anak saya kesulitan mendengar sehingga berimbas terganggu juga berbicara,”katanya.

“Saat berobat ke rumah sakit, mereka menyatakan anak saya seharusnya segera menggunakan alat bantu pendengaran, demi mempermudah komunikasi. Dimana alat tersebut katanya harganya sekitar Rp10 juta,”imbuhnya.

Untuk itu, Arman mengaku bingung dan kesulitan untuk memenuhi dan memperoleh alat bantu pendengaran tersebut. “Bagaimana mungkin pak saya bisa membeli alat tersebut yang biayanya sangat mahal. Apalagi pihak rumah sakit menyatakan, jika anak saya tidak segera dibantu dengar akat pendengaran tersebut akan semakin parah nantinya pendengaran dan bicaranya,”ujar Arman yang mengaku kesehariannya sebagai seorang penarik becak tersebut.

Sedangkan seorang warga mengaku bernama Arianto berdomisili di Kelurahan Bangun Mulia, pada pertemuan itu berharap kepada Edi Saputra agar menjembatani ke Pemko Medan untuk renovasi pembangunan masjid yang ada di kelurahan tersebut. “Sebab sejak masjid yang ada di Bangun Mulia ini sejak didirikan, hingga saat ini belum pernah direnovasi. Jadi kami mohon kepada pak Edi Saputra agar membantu kami. Sehingga para jamaah nantinya bisa lebih nyaman lagi beribadah ke masjid,”katanya.

Selain soal bantuan alat bantu disabilitas dan renovasi masjid, pada pertemuan reses itu aspirasi warga lainnya umumnya meminta kepada pemerintah agar menyalurkan dan memasukkan warga kurang mampu hingga janda bisa menerima bantuan PKH, KIS, KIP, BPJS hingga UMKM.

“Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih kepada pak Edi Saputra yang sebelumnya telah membantu anak saya saat berobat ke rumah sakit. Namun saya mohon kembali kepada pak Edi, dimana saat ini saya seorang janda begitu juga ibu saya dan saya memiliki tiga anak, dimana saya sangat kesulitan. Untuk itu saya mohon kepada pak Edi Saputra agar bisa mengusahakan saya bisa menerima bantuan PKH dari pemerintah,”kata Putro Sofiani, mengaku warga Jalan Pertahanan Gang Sentosa.

Kelengkapan Adminduk

Menanggapi aspirasi disampaikan warga, Edi Saputra menyatakan akan sebisa mungkin memperjuangkan aspirasi disampaikan warga untuk diproses oleh pemerintah khususnya Pemkot Medan. Namun lada pertemuan itu, Edi Saputra menegaskan kepada kalangan masyarakat agar memiliki kelengkapan data atau adminduk (administrasi kependudukan) diantaranya KK dan KTP yang terbaru atau sistem online.

Sebab, lanjut Edi Saputra, salahsatu persyaratan seorang warga agar bisa menerima sejumlah bantuan dari pemerintah mulai dari PKH, KIP, KIS, BPJS hingga UMKM, harus memiliki data (adminduk) yang online.

“Untuk itu bagi warga yang saat ini data kependudukan masih yang lama atau belum online, agar datang saja mengurusnya Ke RumahPeduli Edi Saputra di Jalan Mandala. Sebab, bisa saja bapak ibu yang selama ini belum menerima bantuan apapun itu dari pemerintah, disebabkan datanya belum online ke pemerintah,” kata Edi Saputra yang juga Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan.

Turut hadir pada pertemuan reses itu Sekretaris Kelurahan Bangun Mulia, Jos Hutabarat, Ketua DPC PAN Medan Amplas, Syahrul, sejumlah Kepala Lingkungan dan kader PAN hingga masyarakat yang umumnya ibu-ibu.

Sebelumnya Sekretaris Kelurahan Bangun Mulia, Jos Hutabarat mengapresiasi kegiatan reses dilakukan Edi Saputra dan berharap penyerapan.aspirasi rakyat ini diharapkan dapat membantu pembangunan di kelurahan yang dipimpinnya. “Marilah kita bersama sama membangun Kelurahan ibi lebih baik dan maju lagi,”katanya sembari mengaku dirinya hadir mewakili Lurah Bangun Mulia.

Pertemuan reses dilakukan Edi Saputra dilakukan sebanyak tiga titik atau lokasi yakni, Pertama pada Jumat, 19 Mei 2023 di Jalan Bendungan IV, Kelurahan Bangun Mulia, kecamatan Medan Amplas, Kedua; Sabtu, 20 Mei 2023 di Jalan Rawa Cangkuk III No.55 C.Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kec. Medan Denai, dan Ketiga ; Minggu 21 Mei 2023,di Jalan Mandala bypass No.90 Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, Kec. Medan Denai.

Reporter : Jamaluddin

Mara Anggi Menolak RUU Kesehatan : Pemerintah Harusnya Fokus Pada Pemerataan Layanan Kesehatan

Siti Amel
-
0
Mara Anggi Menolak RUU Kesehatan : Pemerintah Harusnya Fokus Pada Pemerataan Layanan Kesehatan

mimbarumum.co.id – Mantan ketua BEM Universitas Aufa Royhan Kota Padang Sidempuan Mara Anggi mengungkapkan sekaligus menyikapi Aksi demonstrasi 5 Organisasi Profesi kesehatan yang sudah turun melakukan aksi damai di kawasan patung kuda, Monas, Jakarta.

Sebanyak 5 Organisasi Profesi kesehatan sudah turun kejalan menyuarakan penolakan terhadap RUU kesehatan Omnibus Law, kelimanya OP ini yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

“Unjuk rasa yang di gelar tersebut dari keprihatinan mereka atas pembahasan RUU kesehatan yang dinilai terburu-buru dan terkesan mengkriminalisasi Para kesehatan,”jelas Mara Anggi, kepada wartawan, Jumat (19/5/2023).

Mara Anggi mengungkapkan bahkan dilansir dari ke lima OP pusat, pembahasan ini tak menampung masukan dari organisasi kesehatan. Salah satunya terkait melemahnya perlindungan dan kepastian hukum tenaga kesehatan (nakes) jika RUU ini disahkan.

“RUU kesehatan berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat ataupun nakes dan masyarakat, serta menurunkan integritas profesi kesehatan dalam sistem kesehatan Nasional,”terang Anggi.

Mara Anggi menyampaikan Pemerintah seharusnya fokus pada pemerataan layanan kesehatan, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk layanan di masyarakat.

Selanjutnya pemerintah harusnya mendorong pelayanan di kelompok masyarakat yang masih belum terjangkau infrastruktur serta sarana prasarana kesehatan.

“Hal- hal seperti inilah yang perlu lebih di perhatikan dari pada terus menerus membuat Undang-undang baru,”pungkas Mara Anggi.

Reporter : Rizal Oloan Nasution

Wakapolres Sidempuan, Personil Yang Terlibat Pengamanan Konser Armada Tidak ada Bawa Senjata Api

Siti Amel
-
0
Wakapolres Sidempuan, Personil Yang Terlibat Pengamanan Konser Armada Tidak ada Bawa Senjata Api

mimbarumum.co.id – Jajaran Polres Kota Padang Sidempuan menggelar simulasi Tactical Floor Game (TFG) dalam rangka kesiapan pengamanan konser musik Armada Band di Lapangan Stadion HM Nurdin Kota Padang Sidempuan, Jumat (19/5/2023).

Wakapolres Padang Sidempuan Kompol Maju Harahap mengatakan untuk menjelang konser Armada band ke Kota Padang Sidempuan kesiapan pengamanan diturunkan sejumlah personil dari TNI 20 orang, Polres Padang Sidempuan sebanyak 122 orang, Satpol PP 30 orang, Dinas Perhubungan 30 orang dan Dinas Damkar 15 orang serta Dinas Kesehatan 5 orang.

“Acara TFG ini bertujuan untuk melihat kesiapan dari personil dan para perwira pengendali (padal) pengamanan sekaligus mengantisiasi potensi kerawanan dan gangguan yang terjadi saat berlangsungnya konser musik,”Wakapolres Kompol Maju Harahap.

Lewat TFG ini, kita bisa melihat langsung mekanisme kordinasi sekaligus menguji rencana operasi yang kemudian akan dijabarkan saat pengamanan kegiatan konser musik Armada Band nanti malam.

Wakapolres Padang Sidempuan Kompol Maju Harahap didampingi Kabagops Kompol Saut Silitonga menekankan kegiatan pengamanan konser ini adalah giat masyarakat yang mengundang massa cukup banyak dan di prediksi penonton luar Kota Padang sidempuan akan datang menyaksikan penampilan konser Armada Band.

Saya berharap agar dicermati untuk penempatan ploting pers, serta kami harap anggota tidak ragu dalam bertindak di lapangan namun tetap kedepankan humanisme.

“Personil yang terlibat pengamanan konser Armada nanti malam tidak ada bawa senjata api, setelah itu setengah jam sebelum kegiatan selesai agar pintu keluar stadiun agar di buka guna menghindari desakan dari penonton yang ingin kembali (keluar),” tutup Wakapolres Padang Sidempuan.

Reporter : Rizal Oloan Nasution

Bambang Pardede Dicopot, Pertanda Proyek MYC Rp2,7 T Pemprov Sumut Bermasalah

Jafar Sidik
-
0
Bambang Pardede Dicopot, Pertanda Proyek MYC Rp2,7 T Pemprov Sumut Bermasalah

mimbarumum.co.id – Sejak awal proyek Multiyears Rp2,7 triliun pembangunan jalan dan jembatan, sudah menuai banyak protes dan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) bahkan sudah melakukan gugatan atas dugaan pelanggaran administrasi pemerintahan atas persetujuan penggunaan APBD selama 3 tahun anggaran berturut-turut.

“Ya, kita konsisten menjaga uang rakyat agar tidak sia-sia atau tidak dikorupsi dengan sistematis, seakan dipergunakan membantu rakyat namun fakta di dalamnya ada yang dipergunakan untuk memperkaya oknum atau kelompok tertentu. Sehingga PSI Sumut beberapa waktu yang lalu menyampaikan gugatan secara resmi ke PTUN atas banyaknya dugaan pelanggaran administrasi pemerintahan atas persetujuan penggunaan APBD untuk proyek Multiyears tersebut,” kata HM Nezar Djoeli, Ketua PSI Sumut kepada wartawan di Medan, Sabtu (20/5/2023).

Dalam keterangannya, HM Nezar Djoeli mengatakan, sejak gugatan dilakukan oleh PSI Sumut ke PTUN, maka sejak itu cukup banyak elemen masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi jalannya proyek multiyears Rp2,7 triliun pemerintah provinsi Sumatera Utara yang katanya sebagai proyek “hebat” Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara sepanjang sejarah Sumut.

“Wah, awal dulu semua perangkat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini menyanjung tanpa habis-habisnya kalau proyek Multiyears Rp2,7 T ini sebagai proyek “hebat” Edy Rahmayadi sebagai Gubsu sepanjang sejarah Sumut. Tapi sekarang apa yang terjadi? Coba dilihat dengan hati nurani yang bersih, lihat dong fakta-faktanya. Pertama, target pencapaian proyek multiyears ini sampai berita ini saya sampaikan tidak pernah tercapai sesuai komitmen mereka. Kedua, sempat tarik ulur soal putus kontrak. Ketiga, dilaporkan elemen masyarakat lainnya ke KPK. Keempat, PSI Sumut juga melaporkan ke BPK RI agar dilakukan audit investigasi segera. Kelima, ya ini, Bambang Pardede sebagai kadis dicopot Gubsu,” urai HM Nezar Djoeli.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2014-2019 ini juga mengingatkan kepada Gubernur Edy Rahmayadi, agar tidak arogan dalam memimpin Sumut ini. Apalagi menurutnya, banyak opini yang berkembang, bahwa sejauh ini Bambang Pardede sebagai Kadis BMBK cukup loyal dengan Edy Rahmayadi dan kelompoknya.

Dengan demikian, peristiwa pencopotan Bambang Pardede sebagai kadis, dapat menjadi titik awal Aparat Penegak Hukum melakukan tindak lanjut penyelidikan atas banyaknya laporan dugaan tindak pidana korupsi di dinas PUPR hasil gabungan Dinas BMBK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“PSI Sumut mendorong APH dan BPK RI melakukan tugas-tugas negara atas semua dugaan penyimpangan, penyelewengan dan kolusi antara semua pihak, termasuk lembaga Legislatif yang menyetujui proyek-proyek pada APBD.

Reporter : Jafar Sidik

Gubsu Copot Kadis PUPR Bambang Pardede, Legislator PKS: Seharusnya Tahun Lalu Dicopot

Jafar Sidik
-
0
Gubsu Copot Kadis PUPR Bambang Pardede, Legislator PKS: Seharusnya Tahun Lalu Dicopot

mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto mengapresiasi langkah tepat Gubsu Edy Rahmayadi mencopot Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR Provsu.

“Bagus itu dicopot, seharusnya tahun lalu sudah dicopot kadis tersebut,”ungkap Hendro Susanto selaku Legislator DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam siaran persnya diterima wartawan melalui telepon selularnya di Medan, Jumat (19/5/2023) malam.

Hendro Susanto mengaku fraksinya jauh sebelumny telah merekomendasikan ke gubsu agar mencopot Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR.

“Sudah kami sampaikan sejak tahun lalu, ke pak gubernur, baik melalui rapat paripurna dalam pandangan akhir Pansus LKPJ maupun LPJP di tahun 2022,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai ini.

Apalagi, lanjut Hendro Susanto, pihaknya juga sudah melihat dan mengecek di lapangan.

“Kadis tersebut terlalu banyak ngomong dibanding banyak kerja, menuntaskan apa yang menjadi tupoksi beliau, apalagi jalan mantap di Provinsi Sumut,” ungkap Hendro.

Dijelaskan, pada Rapat Banggar akhir bulan April 2023 kemarin terkait serapan anggaran pada triwulan I (Januari sampai Maret 2023), juga kadis tersebut tidak hadir.

“Padahal serapan dia paling rendah alias nomor paling bawah, 3 bulan gak jelas outputnya. Kami di banggar sudah mengingatkan kepada TAPD, untuk menyampaikan kepada saudara Gubsu agar menjadi perhatian serius, kalau perlu dicopot, karena rendahnya kinerja Dinas PUPR ini,” papar Hendro.

Kedepan menurut Hendro Susanto legislator muda minta Gubsu Edy Rahmayadi untuk segera menunjuk Plt Kadis PUPR agar menuntaskan PR-PR yang belum tuntas.

“Datangnya pak Presiden RI ke Provinsi Sumut dan meninjau jalan yang rusak di Labuhanbatu, merupakan evaluasi bagi Dinas PUPR bahwa kerja itu harus serius, harus benar dan tuntas,” kata Hendro.

“Semoga pak Presiden juga mau peduli terhadap jalan jalan nasional di provinsi Sumut agar mendapat perhatian dan alokasi anggaran dari Kementerian PUPR RI, sehingga jalan tersebut bagus dan bisa dinikmatin oleh masyarakat Sumut, khususnya jalan nasional dari Binjai, Langkat hingga perbatasan dengan Aceh Tamiang Prbinsi Aceh,” imbuhnya.

Hendro Suaanto iuga berharap Plt Kadis PUPR yditunjuk Gubsu nantinya kinerjanya bisa jauh lebih lagi, dan bagian dari mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat.

Lebih lanjut Hendro Susanto juga meminta agar Presiden Jokowi sering sering ke Sumut, sebab bukan hanya jalan yang diperbaiki, namun jembatan yang menjadi penghubung antar desa yang rusak juga bisa diperbaiki.

“Begitu juga sekolah yang membutuhkan perhatian dari presiden, hingga pelaku UKM diberikan akses permodalan, memberikan alokasi tambahan peserta KIS PBI, memberantas narkoba dan judi, serta terkait stunting,” tutup Hendro Susanto.

Reporter : Jamaluddin

Proyek 2,7 T Mulai ‘Makan Korban’, Gubsu Copot Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede

Jafar Sidik
-
0
Proyek 2,7 T Mulai ‘Makan Korban’, Gubsu Copot Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede

mimbarumum.co.id – Proyek Multiyears Contract (MYC) Rp 2,7 triliun mulai ‘makan korban’. Gubsu Edy Rahmayadi mengambil sikap tegas dan terukur dengan mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut Bambang Pardede, karena dinilai pihak yang paling bertanggungjawab, atas lambannya progres pelaksanaan proyek jalan dan jembatan strategis Sumatera Utara.

Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho, membenarkan pencopotan jabatan Bambang Pardede saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/5/2023).

Kepala Badan Kepegawaian (BK) Sumut, Safruddin mengatakan, SK pembebastugasan jabatan itu, sudah diserahkan kepada Bambang Pardede.

“Benar, Pak Bambang dibebastugaskan. SK-nya tertanggal 17 Mei 2023, dan tadi pagi sudah diserahkan melalui Pak Sekda,” kata Safruddin.

Safruddin mengungkapkan pencopotan Bambang Pardede, bukan tiba-tiba. Ia mengatakan evaluasi kinerja Bambang, sudah dilakukan sejak Oktober 2022.

Evaluasi itu tidak terlepas dari lambannya proges proyek MYC Rp 2,7 triliun. “Pak Gubernur kan ada kegiatan strategis daerah, proyek Rp 2,7 triliun. Di 2022, itu realisasinya cuma 23 persen, hanya sebatas uang muka,” sebut Safruddin.

“Setelah Oktober 2022, ketentuan kan memberikan amanat, dikasih waktu 6 bulan, untuk memperbaiki kinerja. Kalau dihitung Oktober 2022, sekarang sudah 6 bulan lebih, ini bukan ketujuh,” jelas Safruddin lagi.

Otomatis karena kinerja dia tidak sesuai, maka sudah Bambang Pardede sudah bisa diberhentikan.

“Cumankan kita harus patuh mekanisme sesuai ketentuan, makanya sementara ini kita bebastugaskan dari tugas-tugasnya, kita angkat salah satu kabid yang ada di PUPR,” jelas Safruddin.

Secara terpisah, Kabid Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap, membenarkan sudah menerima tugas dan amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut.

“Benar bang, tadi sudah saya terima,” ujar Marlindo.

Reporter : Zulfikar Tanjung

Buka Edukasi Pemilih Pemula SMSI Sumut, Gubernur Edy Berpesan Bijak Pilih Pemimpin

Masrin
-
0
Buka Edukasi Pemilih Pemula SMSI Sumut, Gubernur Edy Berpesan Bijak Pilih Pemimpin

mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mendorong para pemilih pemula untuk bijak dalam memilih pemimpin. 

Dia menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara Edukasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu 2024 yang digagas Serikat Media Siber Indonesia (SMSI Sumut) di Hotel Le Polonia, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (19/05/2023).

Acara itu mengambil tema ‘Pentingnya Edukasi Pemilih Pemula Menuju Pemilu 2024, Guna Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian”. Selaku koordinator acara itu M. Agus Utama Sinambela yang juga Kabid Pendidikan dan Pelatihan, SMSI Sumut.

Hadir Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho, Kaban Kesbangpol Ardan Noor, Kadis Kominfo Sumut, Ilyas S Sitorus, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sumut lainnya, serta para pengurus SMSI Sumut.

Dalam arahannya, Gubernur Edy Rahmayadi di hadapan peserta dari kalangan mahasiswa dan pelajar SMA Kota Medan, menekankan pentingnya pemilih pemula bersikap bijak dalam menentukan pilihan untuk 5 tahun ke depan.

“Saya mendorong pemilih pemula atau kaum milenial, untuk bijak menentukan pimpinnya untuk lima tahun ke depan pada Pemilu 2024, baik Pemilihan Legislatif, Pemilih Presiden dan Pemilihan DPD hingga Pemilihan Kepala Daerah,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi mengatakan pemilih pemula masih murni dan belum tahu tentang money politik, seperti dengan pemberian dalam bentuk uang, sembako dan lain-lainnya.

Hal itu pula yang membuat pemilih pemula rawan dipermainkan oleh partai politik, oleh para calon legislatif, maupun para calon kepala daerah di Pemilu 2024.

Karena itu pemilih pemula harus berhati-hati dengan oknum-oknum tertentu, yang akan memanfaatkan pola pikir politik polos pemilih pula, untuk mengiring untuk memenangkan salah calon peserta politik.

“Suara anda (jumlahnya) 49 persen suara pemula. Yang masih real atau murni, tidak ngerti sembako. Capek orang ngasih sembako sama kalian, belum tahu itu, kalian belum butuh itu. Kalian masih makan sama orang tua,” kata mantan Pangkostrad itu.

Lebih lanjut Gubernur Edy Rahmayadi juga mengimbau masyarakat, terutama pemilih pemula untuk, bersama-sama menangkal hoax dan ujaran kebencian pada Pemilu 2024. Karena, hal itu dapat memecahkan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa.

“Begitu indah, di luar sana kritik-kritik, tapi buat jangan sampai negatif jadinya gibah. Korupsi, zina, akan diampuni Tuhan. Tapi, kalau gibah menjelekan orang, Tuhan tidak mempunyai hak mengampuni, apalagi kalian lakukan hoax itu. Jangan main-main dengan hoax,” ujar Edy Rahmayadi.

Acara ini mengundang pembicara, yakni Direktur Intel Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Indra Maulana, Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga dan Ketua SMSI Sumut, Erris J Napitupulu dan dipandu moderator Benny Pasaribu.

Sementara itu Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, mengapresiasi kegiatan SMSI Sumut, karena langkah dini dalam memberikan edukasi kepada pemilih pemula tetang politik dan menangkal hoax serta ujaran kebencian.

“Kita mengharapkan supaya yang akan datang ini, kita lebih soft, lebih sempurna dan lebih akrab kita. Jangan dipersoalkan perbedaan tapi persamaan lah yang harus disatukan,” kata Baskami kepada wartawan disela-sela acara tersebut.

Politisi senior ini mengatakan sesungguhnya perbedaan sudah ada sejak lahir. Karena, abang dan adik juga berbeda sejak lahir. Tapi, tetap satu dalam keluarga harmonis.

“Jadi, harapan kami, supaya ini dapat terlaksana dengan baik, dan saya yakin pihak KPU dan Bawaslu, akan mengerjakan pemilu ini dengan baik. Pengalaman yang lewat, sudah ada yang tidak baik harus ditinggalkan,” sebut Baskami.

Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga mengatakan 50 persen lebih pemilih pada Pemilu 2024, berasal dari kalangan usia 17 hingga 45 tahun. Hal itu menurut Benget Silitonga, merupakan bonus demografi yang luar biasa.

“Dalam koteks politik elektoral, ini tentu sangat seksi, bagi peserta mau digarap dan bagi kita KPU untuk melakukan edukasi pendidikan pemilih,” kata Benget Silitonga.

Benget Silitonga mengungkapkan di era kemajuan teknologi informasi saat ini, KPU melakukan pendekatan dan penggunaan sosial media.

“Jadi, mulai sejak Pemilu diluncurkan 1 tahun lalu, kita menggencarkan sosialisasi di media media sosial,” tandas Benget Silitonga.

Ketua SMSI Sumut, Erris J Napitupulu menyebut SMSI memberikan kontribusi pada Pemilu 2024, dengan menangkal berita-berita hoax.

“Mengajak semua pemilih pemula, untuk menghindari berita hoax. Artinya, sama dengan kata ketua DPRD, bahwasanya pemilu untuk kedepan lebih soft dan tidak ada ujaran kebencian dan lain,” kata Erris.

Sumber : rilis

1...869870871...2,651Halaman 870 dari 2,651