Humbahas, (Mimbar) – Proses lelang/tender pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Humbang Hasundutan dituding aneh oleh sejumlah elemen. Mereka juga mencurigai adanya persekongkolan dalam pelaksanaannya.

Peristiwa-peristiwa aneh dan mencurigakan selama dimulainya proses lelang atau tender kegiatan proyek pembangunan di daerah tersebut, kata sumber itu, juga diduga sudah tercium oleh pihak kejaksaan setempat. Indikasinya, ada beberapa pihak dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksanggul yang diduga tengah melakukan penyelidikan atas peristiwa hilangnya pengumuman terkait tender 19 proyek pekerjaan Hotmix di layar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kabupaten Humbahas beberapa waktu lalu.

Keanehan lainnya yakni tentang adanya pembatalan tender pengadaan mobil dinas Bupati Humbang Hasundutan jenis Toyota Land Cruiser senilai senilai Rp.1,6 Milyar, lalu diubah menjadi jenis kendaraan Toyota Fortuner senilai Rp600 juta lebih.

Hal sama juga dirasakan pada proses pengerjaan patung kuda di depan pintu masuk Kantor Bupati yang diduga pelaksanaan pembangunannya tanpa Surat Pemerintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) dari dinas teknis terkait.

Begitu juga dalam proses pembatalan atau pengulangan tender atas sejumlah proyek, antara lain proyek penimbunan dan pembuatan drainse terminal Doloksanggul dengan pagu Rp5 M, pengadaan pakaian dinas dewan dengan pagu senilai Rp290 juta, dan pembangunan irigasi senilai Rp300 juta di Dinas Kimpraswil, juga ditengarai menyisakan sejumlah keanehan.

Ketua Umum DPP LSM Peduli Pembangunan Indonesia (Pendoa), Ungkap Marpaung kepada Mimbar mengatakan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi perihal dugaan persekongkolan dibalik pembatalan tender 19 paket Hotmix pada tanggal 29 Maret 2016 lalu kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Humbahas. Namun hingga kini pihaknya belum mendapatkan jawaban.

“Kita sudah menyampaikan surat klarifikasi kedua kepada Ketua ULP. Hal dilakukan mengingat balasan surat klarifikasi yang pertama hingga kini belum kami dapatkan,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu peserta lelang, Duan Munthe selaku pemilik PT. Manel Star juga diketahui melalui surat sanggahan kepada Pokja II ULP Kabupaten Humbahas. Dalam surat sanggahan tersebut, Duan menyebutkan bahwa dirinya tidak dapat menerima alasan yang tidak logis dari pihak panitia yang telah melakukan pembatalan tender proyek kegiatan penimbunan dan pembuatan dranaise Terminal Doloksanggul yang berpagu Rp. 5 M ini.

Sekretaris ULP Humbahas, Ebenezer Simanungkalit mengaku belum bisa memberikan keterangan pers secara resmi terkait persoalan tersebut. Ia beralasan belum menerima surat sanggahan itu.

“Kalau soal surat itu, belum ada sampai ke kita. Nantilah, dilihat dulu “ tukas Kepala Bagian Pembangunan Setdakab itu kepada Mimbar.

Sekaitan penilaian sejumlah Penyedia jasa dan Pemerhati pembangunan tentang proses tender pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah yang sarat persekongkolan, Eben juga enggan memberikan keterangan.

“Kebetulan saya sedang bawa mobil untuk menghadap Bapak Bupati. Usai pertemuan kita bicarakan ya dinda”, ujarnya. (Fir)

Langkat, (Mimbar) – Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumut kini pindah ke Desa Sukajadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Peresmiannya dilakukan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang diwakili Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Drs, Syafruddin, Msi, Senin (10/8).

Hadir dalam peresmian tersubut, Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso, Gubernur Sumut T. Erry Nuradi, sejumlah Kepala Daerah di Sumut, FKPD di Sumut, unsur pimpinan TNI/Polri, sejumlah pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Komjen Syafruddin mengatakan, Pendidikan Polri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang dibutuhkan dalam pemenuhan tugas-tugas kepolisian, sehingga keberadaan SPN akan mampu menciptakan personel Polri yang unggul, memiliki kepribadian yang baik, dan semangat juang yang tinggi.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya teroboson-terobosan baru dalam dunia Pendidikan Polri, salah satunya menjadikan lembaga Pendidikan Polri sebagai Centre Of Excellence di bawah naungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri sebagai motor penggerak. SPN hadir untuk mewujudkan visi-misi Polri tersebut,” kata Syafruddin

Gubsu T Erry Nuradi pada kesempatan itu mengatakan, keberadaan SPN di Hinai akan sangat memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat Langkat sekitar, khususnya dari segi ekonomi.

“Jadilah sosok panutan di masyarakat,” pesan Gubernur kepada seluruh generasi muda yang mengambil pendidikan di SPN Hinai.

Sementara itu Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH kepada wartawan di sela-sela kegiatan peresmian tersebut mengatakan dukungannya terkait kemajuan SPN di Langkat. (B-43).

Sibuhuan, (Mimbar) – Eksekusi lahan seluar 47 ribu hektar di kawasan register 40 Kabupaten Pdanglawas tinggal menghitung hari. Pemerintah rencananya akan membahas persoalan tersebut pada tanggal 13 hingga 15 Juli mendatang.

Namun seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Huristak, Tongku Khalik yang juga Ketua Kelompok Tani Luat Huristak menilai langkah pemerintah pusat itu bakal menimbulkan masalah baru yang lebih besar bahkan berkemungkinan memicu konflik hingga pertumpahan darah.

“Kalau tetap di eksekusi, yang namanya bentrok fisik itu tidak bisa dihindari, itu sangat tidak kita inginkan terjadi. Makanya dengan tegas kita menolak dilakukan eksekusi,” katanya.

Tongku Khalik yang juga anggota DPRD Kabupaten Padanglawas itu mengatakan, jika pemerintah tetap memaksakan diri untuk melakukan eksekusi maka yang menjadi korban adalah para karyawan maupun pekerja yang sudah lama berdomisili dan mencari makan dari perkebunan milik perusahaan PT. Torganda tersebut.

Menurutnya, jika pemerintah mau bersikap adil melaksanakan peraturan seharusnya tidak hanya lahan milik perusahaan tersebut saja yang dieksekusi, tetapi perusahaan lain yang juga berada di kawasan hutran register 40 juga harus mendapatkan perlakuan sama.

”Kenapa perusahaan lain dibiarkan, sementara tidak sedikit perusahaan perkebunan yang lahannya di atas alas register 40. Ironisnya lagi mereka yang tidak terganggu pemilik perusahaannya bukan Putra Bumi. Bukan itu saja, kalau boleh kita jujur secara hati nurani, perusahaan yang berpihak kepada masyarakat hanya Torganda,” ucapnya.

Sementara Bupati Bupati Palas H. Ali Sutan Harahap (TSO) kepada Mimbar di rumah pribadinya Jalan Ki Hajar Dewantara, Sibuhuan Kamis (7/7) mengharapkan ada solusi terbaik terkait eksekusi register 40.

“Kita berharap ada solusi yang terbaiklah dari pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait eksekusi nanti,” ucap pejabat itu.

Bupati juga mengatakan, selain hak-hak pekerja yang harus menjadi perhatian, pemerintah juga diharapkan tetap menghidupkan sistem kemitraan inti Plasma sehingga masyarakat sekitar maupun pekerja juga ikut terbantu atas beroperasinya perkebunan itu.

Selain itu bupati Palas juga berharap pasca dieksekusi nanti lahan register 40 bisa berdampak positif dan memberi mamfaat luas bagi warga Palas. Apalagi selama ini keberadaan perusahaan tersebut belum banyak membawa mamfaat bagi warga Palas.

Pemda Palas sendiri, katanya tidak begitu mempersoalkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat terhadap lahan register 40. (Sly)