Medan, (Mimbar) – Meski usia Kota Medan sudah memasuki tahun ke-426, namun ternyata sampai hari ini pemerintahan kota ini belum memiliki kejelasan tentang batas-batas wilayahnya.

Hal itu terungkap dalam sebuah rapat yang berlangsung di Balai Kota Medan, Jum’at (16/9) yang dipimpin Wakil Walikota Medan, Ir.Akhyar Nasution. Hadir juga dari unsur Bandan Pertanahan Nasional (BPN), Topografi Kodam I Bukit Barisan dan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Akhyar mengatakan, Pemko Medan akan berupaya segera memiliki Permendagri tentang penegasan batas daerah kota itu. Apalagi, Pemko Medan telah membentuk tim guna diterjunkan ke lapangan untuk mengetahui secara langsung tapal batas daerah.

“Rapat hari ini merupakan awal untuk mengumpulkan data-data dan informasi dari para peserta mengenai batas yang ada untuk dihimpun dan dikompilasi guna menjadi bahan pertemuan lanjutan,” ucapnya.

Setelah memiliki data yang konkrit, tambahnya, dokumen itu akan segera dikirim kepada Mendagri melalaui Pemrintah Provinsi guna mendapatkan Permendagri tersebut sehingga nantinya Kota Medan ada titik kordinat batas wilayah.

Kota Medan menjadi prioritas dalam penegasan batas daerah ini, mengingat Medan sebagai kota besar yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Pertemuan yang dilakukan itu, kata Wakil Walikota lagi, diharapkan dapat menentukan bukti otentik serta batas daerah kota yang semakin baik.

Diketahui, dari 21 keamatan yang ada di Kota Medan sebanyak 11 kecamatan langsung berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, yakni Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Tembung, Medan Denai, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Sunggal dan Medan Amplas. (ASW)

Medan, (Mimbar)- Sebanyak 16 unit rumah semi permanen di kawasan Jalan Pembangunan, Pasar IV Lingkungan X Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal musnah terbakar, Kamis (15/9) sekira pukul 10.35 WIB. Beruntung kejadian itu tidak memakan korban jiwa.

Peristiwa yang menggegerkan warga sekitar itu bermula dari salah seorang warga yang melihat kepulan asap dari salah satu rumah kontrakan milik M. Sitanggang (60). Lalu karena rumah kontrakan tersebut terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan angin bertiup kencang, api dengan cepat merembet ke rumah yang lainnya hingga menjalar kerumah kontrakan milik Naibaho (55).

Akibatnya seluruh rumah kontrakan milik M. Sitanggang sebanyak 12 pintu dan rumah kontrakan milik Naibaho sebanyak 4 pintu ludes dilahap api. “Apinya diduga dari kontrakan pak Sitanggang bang dan apinya langsung merembet ke rumah lain” jelas salah seorang warga dilokasi kejadian.

Petugas pemadam kebakaran Pemko Medan yang mendapat informasi langsung menurunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam. Setelah berjibaku selama satu setengah jam dengan api, akhirnya petugas berhasil memadamkan api yang meluluh lantakan 16 rumah semi permanen tersebut.

Esra Boru Panjaitan yang merupakan penghuni kontrakan milik Sitanggang mengatakan bahwa, pada saat kejadian dirinya bersama kedua anaknya sedang tidak berada di dalam rumah kontrakannya.

“Saya lagi enngak dirumah tadi bang, saya ditelepon sama warga yang tinggal di sini juga, katanya kontrakan kebakaran makanya saya langsung pulang dan pas saya lihat semua udah hangus” ungkapnya sambil mengusap air matanya di hadapan sejumlah wartawan.

Ibu dari dua anak ini menuturkan, seluruh harta di dalamnya rumahnya sudah ludes dilalap di jago merah. Kini ia hanya memiliki pakaian yang melakat di badan. Dia juga tidak tahu harus bertempat tinggal dimana paska kejadian nahas tersebut. (AE)

Medan, (Mimbar) – Sejumlah bangunan liar di kawasan Jalan Asrama Keluarahan Dwikora, Medan Helvetia yang lokasinya persis di atas Sungai Bedera dibongkar petugas, Kamis (15/9) untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan itu.

“Kita sebelumnya sudah peringatkan mereka untuk bongkar sendiri. Namun saat ini seperti inilah kondisinya, bangunan mereka berada di atas aliran sungai,” kata Ir Sampurno Pohan MT selaku Kepala Dinas TRTB Kota Medan, baru-baru ini.

Pembongkaran dilakukan, kata pejabat itu untuk menyahuti keluhan masyarakat Medan Helvetia yang pemukiman mereka sering mengalami banjir ketika turun hujan dengan intensitas yang deras.

Banjir yang terjadi itu disebabkan telah terjadinya penyempitan permukaan dan pendangkalan sungai karena adanya bangunan liar tersebut. “Sungai tidak mampu menampung debit air kemudian meluap dan menggenangi rumah warga sekitarnya,” ucapnya.

Proses pembongkaran dan pengorekan yang dilakukan petugas itu disaksikan masyarakat sekitar. Tim juga tidak mendapatkan kesulitan apapun dalam eksekusinya karena pemilik bangunan tidak melakukan perlawanan.

“Pemko Medan jauh sebelum pembongkaran ini dilakukan telah memberi peringatan sesuai prosedur yang ada dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang bangunannya dibongkar,” tambah pejabat itu.

Selanjutnya, pemerintah kota berjanji akan mengembalikan kondisi aliran sungai seperti sediakala, yakni alami dan air bisa mengalir lancar. (ASW)

Medan, (Mimbar) – Sejumlah anggota legislatif di Kota Medan “meradang” atas keberadaan sebuah lembaga pendidikan keselamatan berkendara Medan Safety Driving Center (MSDC) yang dinilai sangat membebani warga, khususnya para pemohon surat ijin mengemudi (SIM).

Pasalnya, pihak kepolisian khususnya satuan lalulintas di daerah ini mewajibkan para pemohon SIM untuk melampirkan sertifikat pernah mengikuti pendidikan keselamatan berkendara. Ironisnya, dari sejumlah perusahaan kursus mengemudi yang ada di Medan, hanya MSDC yang mendapat kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Sementara untuk mendapatkan selembar kertas itu, pemohon SIM harus mengeluarkan “kocek” sebanyak Rp420 ribu.

Menyikapi keluhan warga kota itu, kalangan DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen MSDC di ruang Komisi A DPRD Medan, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (13/9). Hasilnya mengejutkan, ternyata dinilai banyak kejanggalan bahkan perusahaan itu tidak mampu menunjukkan bukti-bukti pendukung legalitas usahanya.

Terungkapnya, kejanggalan izin MSDC yang berlokasi di Jalan Bilal Ujung Medan itu, saat komisi A mempertanyakan surat-surat pendukung dari Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) dan akte pendirian perusahaan hingga bukti pembayaran asuransi dari para pemohon sertifikat.

“Artinya, MSDC sejauh ini belum mampu menunjukkan legalitas berupa segala perizinan atas keberadaannya. Mereka hanya punya izin kursus, sama seperti tempat latihan mengemudi lainnya, ” kata Ketua Komisi A DPRD Medan, Roby Barus kepada wartawan di Medan.

RDP itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan, Andi Lumban Gaol (PKPI), Sekretaris Hamidah (PPP), Mulia Asri Rambe (Golkar), Zulkarnaen Yusuf (PAN), Waginto, Umi Kalsum (PDIP) dan Asmui Lubis (PKS). Sedangkan dari pihak MSDC, hadir antara lain Romson Purba selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang dan Dodi Budiono selaku General Manajer.

“Sebelum selesai semua urusan administrasi oleh MSDC, kami (Komisi A) minta agar stop dulu operasionalnya. Dasarnya karena MSDC tidak bisa menunjukkan surat-surat operasional,” ucap Roby tegas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat, papar legislator ini di hadapan perwakilan MSDC, pihaknya siap mundur sebagai Ketua Komisi A DPRD Medan jika paska RDP lanjutan, pihak MSDC tidak menutup sementara operasional perusahaannya.

Mulia Asri Rambe, seorang legislator lainnya menegaskan akan mengusut aliran dana MSDC sejak awal beroperasi tahun 2004 silam.

“Karena dari keterangan pihak MSDC, tidak ada bukti asuransi yang disiapkan kepada setiap pemohon dari biaya pelatihan dan sertifikat yang mereka keluarkan,” ucapnya.

Anggota dewan yang akrab disapa Bayek ini mempertanyakan tentang tujuan atas keberadaan MSDC itu untuk menekan angka kecelakaan, seperti yang pernah disampaikan Kepala Satuan Lalulintas (Kasat Lantas).

“Seharusnya MSDC berani membubuhkan logonya pada SIM yang dikeluarkan Satlantas. Dari situ kita bisa lihat, setiap korban kecelakaan apakah memang lulusan MSDC atau lembaga lainnya. Karena mereka diklaim sebagai satu-satunya di Medan,” tanyanya.

Kalangan dewan menilai perusahaan itu hanya menjual selembar kertas sertifikat yang dilegalkan pemerintah dengan biaya Rp420 ribu kepada setiap calon pemohon surat ijin mengemudi (SIM).

Pihak MSDC yang hanya membawa surat ijin kursus mengemudi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Medan, tidak bisa berbuat banyak menghadapi cercaan pertanyaan dari para legislator.

Anehnya, ijin tersebut diberikan bukan untuk sebuah sekolah mengemudi tetapi hanya sebuah ijin kursus mengemudi. Ijin kursus yang ditandatangani Kadis Pendidikan Kota Medan, Marustan Siregar itu pun baru dikeluarkan pada tanggal 7 April 2016.

Atas temuan ini, DPRD Medan juga berencana segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan untuk mempertanyakan persoalan tersebut. (ui)

Medan, (Mimbar) – Sejumlah pengunjung sidang di gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan merasakan sesak akibat polusi udara berupa debu yang dihasilkan dari pengerjaan proyek rehabilitasi gedung kantor peradilan tersebut.

Ironinya, pihak pelaksana proyek tidak menjalankan standarisasi baku dalam keselamatan kerja. Mereka tidak memasang jaring pengaman yang memungkinkan sisa material dan debu tidak mengganggu pengunjung maupun staf yang bertugas di kantor tersebut.

Akibatnya, ruang sidang pun dipenuhi debu yang berterbangan sementara sisa-sisa material terlihat berserakan di lantai gedung. Selain memicu pemandangan yang tidak mengenakkan mata, juga mengganggu para pengunjung yang setiap hari menyesaki ruang persidangan.

“Biasanya ada jaring-jaring halus sehingga debunya tak berterbangan seperti ini. Maunya ini menjadi perhatian pejabat di Pengadilan Negeri Medan,”sebut Indra Gultom pengunjung PN Medan kepada wartawan, Selasa (13/9).

Hal yang senada juga disampaikan pengunjung sidang lainnya. Sukrik mengharapkan PN Medan memperhatikan unsur keselamatan para pengunjung sidang.

“Seperti pemasangan plafon (Asbes) seharusnya memperhatikan keselamatan pengunjung. Tak cukup hanya pemberitahuan pengerjaan proyek, setidaknya pihak pengadilan membagikan masker kepada pengunjung,”sebutnya.

Proyek Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri (PN) Medan senilai Rp 4.263.627.000 Miliar yang berasal dari anggaran APBN 2016 itu dilaksanakan PT Duta Utama Sumatera dan CV Manunggal Riamerta Dev Consultant.

Dari pantauan wartawan, beberapa ruang sidang seperti ruangan Cakra II, Cakra IV, Cakra V dan Cakra VII serta lorong di Pengadilan tanpak terlihat para tukang sedang melakukan pekerjaan.

Sejumlah material tampak berserakan di dalam gedung pengadilan. Sesekali tukang dan pengunjung harus berhenti sejenak karena pengerjaan proyek tersebut di lalulalangi orang. Sesuai plank pelaksanaan proyekl pada 1 Juli 2016 dengan masa kerja 150 hari.(Jep)