Padanglawas, (Mimbar) – Harga sembako yang sudah sangat tinggi ini bukannya menurun, justru setiap hari mengalami kenaikan. Seperti di Kabupaten Padanglawas, harga sejumlah komoditas semakin tidak terkendali dengan kenaikan yang signifikan.

“Harga beras lokal juga mengalami kenaikan sebesar Rp 20 ribu perkarung, yang sebelumnya hanya Rp 260 ribu perkarung sekarang menjadi Rp. 280 ribu perkarung,” terang Lenni Marlina, pedagang sembako di pasar tersebut, Selasa (8/11).

Selain beras, kenaikan tajam juga terjadi pada harga telur ayam ras. Jika sebelumnya harga satu papan telur (30 butir) masih dijual dengan harga Rp33 ribu, kini naik menjadi Rp35 ribu perpapan.

Idar Daulay dan Ummi yang keduanya pedagang cabai merah di pasar itu juga mengakui masih tingginya harga cabai merah dalam sepekan ini. Harga cabai merah pada sehari sebelumnya dijual dengan harga Rp 84-85 ribu perkilogram, kini justru naik lagi menjadi sekitar Rp 90 ribu per kilogram.

“Naik sekitar Rp 5-6 ribu perkilogram,” ucap para pedagang itu.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada komoditas bawang merah dengan rata-rata kenaikan mencapai Rp5 ribu perkilogram. Jika sebelumnya dijual dengan harga Rp30 ribu perkilogram, naik menjadi Rp35 ribu perkilogram.

Demikian pula bawang putih juga mengalami kenaikan dari Rp32 ribu perkilogram menjadi Rp 35 ribu perkilogram.

Bahan sembakolainnya yang juga mengalami kenaikan, yakni minyak goreng (migor) yang semula harganya Rp11 ribu perkilogram, naik menjadi Rp 11,5 ribu.

Harga daging ayam potong yang sebelumnya sudah tinggi juga kembali mengalami kenaikan rata-rata Rp 4ribu perkilogram, dari 30 ribu perkilogram menjadi Rp 34 ribu perkilogram.

“Akibat naiknya harga daging ayam potong itu, penjualan setiap harinya mengalami penurunan. Biasanya masih bisa terjual 300-350 kilo perhari, sekarang hanya terjual sekitar 200 kilo perharinya,” kata Siti Hawa pedagang ayam di pasar tersebut.(SH)

Sidikalang, (Mimbar) – Sejumlah warga Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu, Dairi dan sekitarnya mengeluhkan lambanya perbaikan badan jalan di kawasan itu yang mengalami kerusakan akibat longsor beberapa bulan yang lalu.

“Hingga saat ini belum dimulai. Padahal, bahan material untuk perbaikan badan jalan itu, yakni batu cadas dan beberapa material lainnya sudah tersedia di bahu jalan,” ucap Marga Situmorang, Selasa (8/11) di Dairi.

Bahan material itu, katanya, telah tersedia sejak 2 bulan lalu, namun ternyata hingga hari ini pemerintah tak kunjung memulai pengerjaan perbaikannya.

“Warga di sini melihat tumpukan batu cadas itu saja sudah bersyukur. Walau membuat badan jalan semangkin sempit. Namun, kami sangat kecewa, setelah melihat materialnya sudah lama menumpuk tetapi belum juga dilakukan perbaikan,” ucap Sinaga dan Malau, warga yang sama.

Situmorang menjelaskan, setelah longsor terjadi penyempitan badan jalan di kawasan itu sehingga pengedara yang melintas mengambil alternatif melalui bahu jalan. Namun, sejak menumpuknya material di bahu jalan itu, maka badan jalan semakin sempit. Pada jam dan hari sibuk, seperti pada saat pekanan hari Sabtu dan Rabu, lalu lintas warga menjadi sangat terganggu.

“Jalan rusak itu persis pada tikungan. Selain tidak terlihat karena ditumbuhi semak, badan jalan itu sudah sempit sehingga bahan material itu sangat mengganggu dan membuat rawan terjadinya kecelakaan. Apalagi sudah dekat natal dan tahun baru,” ucap warga
itu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Lasma Duma Lumban Tobing ST menyebutkan, intansi yang dipimpinnya belum belum menerima Surat Keputusan (SK)
Bupati Dairi untuk pekerjaan tersebut.

Tentang material yang sudah ada dan menumpuk di lokasi longsor, Lasma berjanji akan menindaklanjutinya.

Pantauan wartawan di lokasi badan jalan longsor, material berupa tumpukan batu cadas telah ada di sepanjang lebih kurang 80 meter dan material tersebut sangat mengganggu pengguna jalan, karena diletakkan persis pada badan jalan menikung. (ns)

Padanglawas, (Mimbar) – Pemerintah dan masyarakat kabupaten Padanglawas menargetkan dua pekan kedepan wilayah mereka akan terbebas dari keberadaan sejumlah cafe yang selama ini menjual minuman keras (miras).

“Setiap pemilik café (menjual minuman keras) diwajibkan menutup usahanya paling lambat dua minggu sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ditutup maka akan dilakukan penertiban terpadu secara paksa,” kata
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Palas, Agus S Daulay, Rabu (9/11).

Agus membacakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpin Wakil Bupati Padanglawas, drg Ahmad Zarnawi Pasaribu C Ht. Hadir pada acara yang digelar di rumah Dinas Bupati itu, antara lain Waka Polres Tapsel, Kompol Syafaruddin Hasibuan, Ketua MUI Palas H Sehat Muda, Ketua FKUB Palas Drs H Abdul Haris Hsb, Ketua MUI kecamatan se-Kabupaten Palas, camat se-Kabupaten Palas, dan pemilik café se-Kabupaten
Palas.

. Setiap orang atau pemilik café, paparnya, yang tidak mempunyai izin maka usahanya itu wajib ditutup. Demikian pula para pemilik cafe yang dalam kegiatan bisnisnya menyediakan wanita tunasusila dan menyelenggarakan kegiatan prostitusi juga wajib ditutup.

Kegiatan itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Palas Nomor 09 tahun 2014 tentang ketertiban sosial. Setiap orang atau pemilik café yang menyediakan minuman beralkohol atau rentan disebut miras wajib ditutup karena tidak sesuai Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Haspan Hasibuan, salah satu pemilik sebuah café di Kecamatan Hutalombang, Kabupaten Padanglawas dalam kesempatan itu mengakui telah melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya tersebut. Dia berjanji mengalihfungsikan cafenya itu dengan usaha
lain yang tidak melanggar peraturan.

Pengusaha cafe itu juga berharap Pemkab Palas mempermudah pengurusan izin tempat karaoke keluarga. “Yakinlah, Pak. Kedepan café yang saya kelola tidak akan ada lagi miras, ataupun mempekerjakan wanita tunasusila,” ucapnya.

Secara terpisah Wabup Palas drg Ahmad Zarnawi Pasaribu CHT kepada Mimbar mengatakan pihaknya memberikan tenggang waktu selama dua minggu kepada para pemilik cafe untuk menutup usaha ilegalnya itu.

“Apabila dalam waktu yang ditetapkan masih dilanggar, maka tim terpadu akan melakukan tindakan pembongkaran,” ucap pejabat itu. (SH)

Tebingtinggi, (Mimbar) – Ribuan warga khususnya umat Islam di Kota Tebingtinggi juga tak mau kalah dengan umat Islam lainnya di Indonesia. Mereka pada Jum’at (4/11) menggelar aksi damai menuntut Ahok segera ditangkap.

Demo solidaritas mendukung aksi bela Islam II itu dilakukan setelah sholat Jumat dengan titik kumpul Masjid Raya Nur Addin di Jalan Suprapto, Kota Tebingtinggi menuju Markas Polisi Resort (Mapolres) Tebingtinggi, Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi.

Sejumlah ormas, antara lain dari MUI, Muhammadiyah, Al Washilyah, Al Ittihadiyah, FPI, HTI, DDII, DMI, PAHAM, Ikadi, Pemuda Muhammadiyah, GPA, BKPRMI, JPRMI, Himmah, IPM, IPA, Kahmi, ICMI Muda, My Club dan jamaah sejumlah majelis taklim dan perwiridan serta jamaah masjid tumpah ruah di kawasan itu.

“Hari ini kita menghinakan Ahok melalui ucapan kita, dan kelak Allah juga akan menghinakan dia,” ucap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebingtinggi, Ahmad Dalil Harahap dalam orasinya. Dia menyebut, Ahok telah nyata melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Sementara itu, Ketua PD Muhammadiyah Jufri dalam orasinya mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan itu bukan sebagai bentuk kebencian terhadap etnis tertentu, tetapi hanyalah bentuk ketidaksenagan umat Islam atas ulah seorang oknum keturunan Tionghoa yang telah seenaknya melecehkan kitab suci umat Islam.

“Kita menuntut aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum Ahok, karena perbuatannya itu,” tegas Jupri.

Sementara itu, Ketua FPI Kota Tebingtinggi Sahroni, menjamin dan menghimbau para peserta unjuk rasa tetap melakukan aksi secara damai dan jangan meninggalkan sedikit pun sampah di jalan-jalan yang dilalui.

“Tunjukkan bahwa fitnah yang mereka sebarkan bahwa umat Islam itu penyebar kekerasan dan kebencian tidaklah benar,” kata Sahroni.

Dalam perjalanan menuju Mapolres di Jalan Pahlawan, massa pengunjuk rasa singgah di bundaran perempatan Jalan Sutomo dan melakukan orasi kembali.

Di lokasi itu, Plt. Walikota OK Zulkarnain bersama Kapolres AKBP Ciceu D Cahyati mendatangi massa pengunjuk rasa dan mengundang agar massa datang ke Mapolres yang kemudian bersama kedua pejabat itu berjalan menuju Mapolres. (B.45).

Labusel, (Mimbar) – Mendukung aksi ratusan ribu umat Islam yang melakukan unjukrasa di Istana Negara, Jum’at (4/11) ratusan massa dari sejumlah ormas Islam di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) melakukan konvoi keliling menyerukan penangkapan Ahok.

Aksi yang dimulai usai pelaksanaan shalat Jum’at itu mengambil titik kumpul di Mesjid Jamik, Jalan Bedagai, Kotapinang. Massa selanjutnya menyusuri Simpang Tiga Bukit Kota Pinang dan Jalan Jendral Sudirman. Mereka memusatkan orasinya di depan kantor Polsek Kotapinang.

“Tangkap Ahok karena sudah meresahkan umat Islam,” ucap para pengunjukrasa. Para pendemo juga meminta aparat bersikap jujur dan tidak menutup-nutupi kasus penghinaan terhadap Agama Islam itu, khususnya terkait Surat Almaidah ayat 51.

Ketua MUI Labusel, H Maratamin dalam orasinya pada aksi demo itu mennyampaikan tekad para pengunjukrasa yang siap berkorban darah bahkan nyawa jika Ahok tidak diproses secara hukum.

Pada bagian lain, ulama itu meminta para pengunjukrasa tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi tersebut.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Labusel, Erwin Aliya yang turut dalam aksi itu menyerukan umat untuk bersatu mendukung perjuangan umat Islam lainnya yang sedang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.

Kapolsekta Kotapinang, Kompol Alfin Saragih mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi para pengunjukrasa itu ke jajaran di atasnya. (MH)