mimbarumum.co.id – Meski KPU belum mengumumkan hasilnya, capres 02 Prabowo Subianto menolak Pemilu 2019 karena dianggap sarat kecurangan. Namun, ternyata mereka yang menolak hasil pemilu bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Di sejumlah negara, ada sejumlah tokoh yang kalah lalu menolak hasil Pemilu.

Kemarin, Prabowo berpidato menyatakan menolak Pemilu meski pengumuman hasil coblosan baru akan dilakukan pada 22 Mei 2019.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo dalam simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Apa yang dilakukan Prabowo ini juga dilakukan para peserta Pemilu di negara lain. Mereka kalah, lantas menyatakan menolak hasil pungutan suara. Ini daftar penolakan hasil Pemilu itu:

Henrique Capriles di Venezuela

Pada tahun 2013, Kandidat calon presiden Venezuela asal partai oposisi, Henrique Capriles menolak hasil pemilu. Pasalnya, menurut dia ada sebuah rencana untuk mengubah hasil pemilihan presiden usai kematian Presiden Hugo Chavez. Dalam pemilu tersebut, Capriles berhadapan langsung dengan kandidat partai petahana, Nicholas Maduro. Maduro dinyatakan menang dalam pemilu presiden usai meraih 51 persen suara.

Capriles menuding pemerintahan telah melakukan kecurangan dengan menekan para PNS agar memilih Maduro. Karena itu, dia meminta Dewan pemilu untuk mengaudit hasil pemilu. Dewan pemilu tidak menemukan perbedaan yang signifikan usai audit. Tetapi, Capriles justru menganggap audit tersebut sebagai lelucon. Setidaknya, akibat penolakan hasil pemilu ini, kerusuhan terjadi dan setidaknya menewaskan tujuh orang dan 61 orang luka-luka.

Penolakan hasil pemilu Venezuela berulang ketika pada tahun 2018 Maduro kembali menang. Pemimpin partai oposisi, Juan Guaido memboikot hasil pemilu dan menyerukan demo setiap hari untuk memprotes kepemimpinan Maduro. Hasilnya, permasalahan ini justru menjadi peluang bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk ikut campur. Dampaknya, Venezuela mengalami sejumlah krisis ekonomi dan permasalahan sosial. Apalagi ketika Juan Guaido yang didukung AS, mendeklarasikan diri sebagai Presiden Sementara Venezuela.

Yahya Jammeh di Gambia

Penolakan hasil pemilu juga pernah terjadi pada tahun 2016, di Gambia, Afrika Barat. Calon presiden petahana Gambia, Yahya Jammeh menolak hasil pemilu yang dia anggap abnormal. Seperti yang dilansir oleh BBC, Yahya juga mengaku sudah melakukan investigasi sebelum menolak hasil pemilu.

Jammeh kalah dari lawannya, Adam Barrow yang didukung enam partai oposisi. Barrow menang dengan perolehan 45 persen, sedangkan Jammeh hanya meraup 36,7% saja. Barrow juga diketahui merupakan pengusaha properti yang pernah menjadi satpam supermarket di Inggris. Sedangkan Jammeh merupakan Presiden Gambia yang menang karena hasil kudeta tahun 1994.

Pada akhirnya, Jammeh menerima kekalahannya dan melepaskan kekuasaannya. Namun, Jammeh justru kabur dengan menggondol uang negara sebesar US$11 juta. Dia dikabarkan kabur ke Guinea Khatuliswa, namun pejabat setempat belum bisa mengonfirmasi keberadaan mantan presiden Gambia ini.

Kamal Hossain di Bangladesh

Pada tahun 2018, juga sempat ada penolakan pada hasil pemilu. Aliansi oposisi yang dipimpin oleh Kamal Hossain menolak hasil pemilu setelah pejabat pemilu Bangladesh menyatakan Sheikh Hasina menang menjadi perdana menteri. Menurut Kamal, pemilu yang hanya memenangkan aliansinya sebanyak enam kursi ini dinilai tidak masuk akal. Hossain bahkan menyerukan pemilu ulang di bawah penyelenggara pemilu yang netral.

Akibat penolakan pemilu ini, bentrokan pun terjadi. Bentrokan antar aktivis partai ini, mengakibatkan setidaknya 17 orang meninggal dunia. Selain itu, karena pemilu ini, ada seorang di Noakhali yang diperkosa ramai-ramai karena memilih oposisi pada tahun 2019. Akibat kasus ini, PBB pada Januari lalu menyerukan kepada otoritas Bangladesh untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Kendati demikian, Partai Liga Awami yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina tetap menang lebih dari 90 persen kursi parlemen yang diperebutkan dalam pemilu 30 Desember 2018. PM Hasina untuk ketiga kalinya kembali menjabat sebagai PM Bangladesh.

Kem Sokha di Kamboja

Lantas, pada tahun 2013 oposisi Kamboja juga menolak hasil pemilu. Pihak oposisi dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), Kem Sokha menilai ada pelanggaran serius pada pemilu tersebut. Setidaknya, hasil pemilu menunjukkan partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menang 68 kursi, sedangkan oposisi 55 kursi. Mereka menyerukan agar dibentuk komite gabungan dengan anggota kedua partai, PBB dan Pemilu Nasional guna menyelidiki sejumlah pelanggaran. Namun, pada tahun 2017 Kem ditangkap karena dicurigai ingin melakukan revolusi dan partai oposisi dibubarkan.

Namun, seperti yang dilansir BBC, para pemilih mengaku tak menemukan nama mereka dalam daftar pemiluh dan menyebut tinta penanda pemilih muda terhapus. Kendati demikian, Komite Pemilu Kamboja tetap menyatakan Hun Sen menang dalam pemilu tersebut.

Nelson Chamisa di Zimbabwe

Namun, ternyata penolakan atas hasil pemilu juga pernah terjadi di Zimbabwe, Afrika Selatan tahun 2018. Pemimpin Gerakan untuk Perubahan Demokratik (MDC) yang merupakan partai oposisi Zimbabwe, Nelson Chamisa menolak hasil pemilu presiden yang memenangkan calon petahana Emmerson Mnangagwa. Seperti dilansir Rueters, pemimpin MDC menyebut bahwa hasil pemilu dipalsukan untuk menipu rakyat. MDC pun melakukan gugatan kecurangan pemilu ke Pengadilan Tinggi.

Akibat pemilu ini, satu orang juga dilaporkan tewas usai bentrok dengan aparat keamanan setempat. Namun pada akhirnya sengketa pemilu ini putuskan Pengadilan Tinggi Zimbabwe menolak gugatan partai oposisi dan tetap memenangkan Emmerson. (detc)