mimbarumum.co.id – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta para kepala daerah di Sumut untuk menyelenggarakan tansparansi anggaran. Transparansi anggaran salah satu bentuk menghindari praktik korupsi.
“Tekankan komitmen yang tinggi untuk bisa mengontrol staf bapak dan ibu dan transparansi anggaran untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” kata Wakil Ketua KPK itu saat memimpin rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di jajaran pemerintahan Provsu secara virtual yang diakses di Binjai Command center, Rabu, (23/2/2022). Wali Kota Amir Hamzah, Asisten I, Ernawaty dan Sekretaris Inspeltorat Binjai mengikuti acara itu.
KPK mengingatkan seluruh kepala daerah untuk bisa menghindari korupsi. Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dari negara maju terkait penanganan masalah ini, dan menjadi tugas tersendiri bagi para penyelenggara negara untuk mengatasinya. Ia juga meminta kerjasama dari seluruh pejabat untuk dapat mendukung kerja KPK.
“KPK tidak bisa dan tidak mungkin bisa menjalankan pemberantasan korupsi jika tidak didukung bapak ibu sekalian,” paparnya. “Tekankan komitmen yang tinggi untuk bisa mengontrol staf bapak dan ibu dan transparansi anggaran untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” jelasnya pula.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyebutkan pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah mencanangkan wilayah bebas korupsi untuk wilayah demokrasi bersih dan melayani.
Menurut Gubsu, koordinasi pencegahan dan pemberantasan ini sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai korupsi ini. “Saya yakin ini menjadi keinginan bersama kita semua untuk membantu berjalannya tugas pokok KPK, yaitu dengan memutus rantai korupsi yang ada di sekitar kita,” jelasnya.
Edy juga meminta seluruh pemimpin daerah yang hadir untuk bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi terkait hal ini. Saya berharap tidak ada lagi pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi,” pungkas Gubsu.
Reporter : Burhan S
