mimbarumum.co.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melakukan rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Samosir, Jalan Rianiate Pangururan.
“TPID dan TPAKD melakukan evaluasi untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional,” sebut Sekdakab Samosir, Jabiat Sagala kepada mimbarumum.co.id, Jumat (11/6/2021).
Ia menjelaskan, telah menghadirkan narasumber untuk upaya pemulihan ekonomi dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Nurhafif.
“Kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Aswin Kosotali dan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Sumut,” terang Naslindo Sirait.
Menurutnya, perlu pemahaman secara utuh terkait upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Terutama selama pandemi Covid-19.
Dijelaskan Jabiat, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak terkecuali Kabupaten Samosir.
Penurunan Pertumbuhan Ekonomi
Dia membeberkan, pertumbuhan ekonomi nasional 5,02%, Provinsi Sumatera Utara 5,22%, dan Kabupaten Samosir 5,56%.
Namun, sambung Jabiat, pada tahun 2020, pertumbuhan tersebut mengalami penurunan. Yang mana pertumbuhan ekonomi nasional menjadi minus 2,07%; Provinsi Sumatera Utara minus 1,07%; dan Kabupaten Samosir minus 0,59%.
“Maka untuk percepatan PEN, TPID dan TPAKD. Kabupaten Samosir telah melakukan langkah-langkah strategis,” ujarnya.
Beberapa langkahnya antara lain, fasilitasi restrukturisasi kredit UMKM pada lembaga-lembaga perbankan; refocusing anggaran dan pemberian bantuan bidang ketahanan pangan; kemudian bidang pariwisata; bidang pertanian, bidang tenaga kerja dan koperasi.
“Untuk program pengendalian inflasi daerah, Pemkab Samosir telah melakukan pengawasan distribusi pangan dan memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau,” tutur Sekda Jabiat.
Sedangkan untuk percepatan akses keuangan daerah, Pemkab Samosir diharapkan dapat merumuskan program kerja tahun 2021 yang sejalan dengan road map (peta jalan) TPAKD.
“Selanjutnya melakukan kordinasi dan sharing informasi mengenai kebijakan pengembangan akses keuangan daerah dengan instansi terkait yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah atasan,” imbuhnya.
Ia berharap, TPID dan TPAKD baik dari unsur Pemda, lembaga jasa keuangan, akademisi dan pihak terkait agar meningkatkan kordinasi dan sinergitas. “Untuk memperluas akses jasa keuangan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembangunan ekonomi daerah,” kata Jabiat lagi.
Editor : Siti Murni
