mimbarumum.co.id – Jelang pilkada 9 Desember 2020, peredaran uang di Kabupaten Samosir menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini disebabkan upaya kandidat calon kepala daerah yang tidak mampu menjual program.
“Saya heran, mayoritas masyarakat di daerah ini telah dinodai dengan aksi paslon yang mengandalkan uang untuk mendulang suara,” ujar politisi yang pernah menduduki Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon, kepada mimbarumum.co.id, Senin (2/11/2020) di Pangururan.
Sebagai daerah yang kental dengan kultur budaya adat “Dalihan Natolu”, paslon yang hanya menebar pesona dengan bagi bagi uang, disebutkannya, merusak tatanan yang telah ditanamkan para leluhur.
Dia sangat kecewa dan menilai paslon hanya mengandalkan uangnya, tak lebih dari pecundang yang dengan sendirinya menunjukkan ketidakmampuan di tengah masyarakat.
Baca Juga : Sosok Kesederhanaan Aulia Rachman
“Kalau ingin membangun daerah mari berkompetisi dengan sportif, jangan menjustifikasi masyarakat dengan iming-iming berupa “uang”,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Samosir itu.
Oloan yang pernah menjadi Ketua Komda Pemuda Katolik Sumatera Utara itu, memandang bahwa pilkada Samosir kali ini sebagai upaya pembodohan masyarakat oleh paslon yang menjanjikan uang.
“Saya dengar ada yang membagikan uang sebesar Rp 300 ribu sebagai Togu Togu Ro (semacam uang pendahuluan atau panjar: red), ini merusak moral bangsa ini,” imbuhnya serius.
Sebagai politisi yang telah mapan, Oloan Simbolon, mengimbau masyarakat Samosir agar bijaksana menentukan pilihannya pada 9 Desember 2020 mendatang. “Jangan mau dibeli dengan uang hak pilihmu,” tandasnya.
Ia menambahkan, idealnya paslon yang maju di pilkada harus berani dan mampu menjual programnya. “Bukan hanya iming-iming uang, kita harus realistis,” ujarnya lagi.
Oloan Simbolon juga meminta aparat terkait, agar memantau peredaran uang di Kabupaten Samosir. “Ini sudah persoalan yang mendasar, bayangkan hanya di pilkada Samosir yang ada istilah Togu Togu Ro (TTR),” tandasnya kecewa.
Maka untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan nalar dan logika untuk menentukan pilihannya. Bahkan menurutnya, upaya memberi uang kepada pemilih dinilai menodai demokrasi.
“Coba berhitung secara matematis, berapa nilai uang yang akan dibagikan, kalau sekarang saja telah berani memberi Rp 300 ribu untuk seorang pemilih,” sebut dia lagi.
“Pihak Bawaslu dan kepolisian harus menjadi panglima untuk mencegah money politics di pilkada ini,” harapnya serius.
Reporter : Robin Nainggolan
Editor : Dody Ferdy
