mimbarumum.co.id – Pemberian bantuan sosial pendidikan dan beasiswa berprestasi untuk 1.675 pelajar oleh Pemkab Samosir menuai polemik, karena APBD Perubahan TA 2020 belum ditetapkan.
Legislatif mempertanyakan dasar hukum pemberian bantuan itu, karena berdasarkan sistem pengelolaan keuangan daerah dinilai melanggar undang-undang yang berlaku.
“Dana yang telah tersedia di APBD TA 2020, untuk nomenklatur bansos pendidikan dan beasiswa berprestasi itu sebesar Rp 1 miliar,” sebut Ketua Fraksi Golkar DPRD Samosir, Jonny Sagala kepada mimbarumum.co.id, Selasa (29/9/2020).
Ia menjelaskan, pemberian bansos dan beasiswa sangat perlu dan merupakan program signifikan untuk peningkatan kualitas pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Samosir. “Tapi di lain sisi harus memenuhi aturan dan peraturan,” tegasnya.
Baca Juga : 67 Ribu Mahasiswa Sumut Cuti Kuliah
Dikatakan Jonni, jumlah total bansos pendidikan dan beasiswa seyogianya ditampung di PAPBD sebesar Rp 1,7 miliar. “Dinas Pendidikan terlalu maju, karena APBD Perubahan belum ditetapkan, tapi sudah langsung diberikan,” ujar politisi Golkar itu.
Ditegaskannya berulang ulang, bahwa legislatif sangat sangat mendukung program pembangunan daerah, terutama pemberian bansos pendidikan dan beasiswa berprestasi. “Yang perlu diketahui masyarakat, harus transparan dan sesuai regulasi,” pungkasnya.
Dengan tegas dia menyebutkan, agenda penetapan PAPBD TA 2020 seyogianya telah dilakukan.
“Tapi akibat tindakan Pemkab Samosir yang prematur dan langsung menggelar acara pemberian bansos itu, terjadi polemik,” imbuhnya.
Dijelaskan Jonni lagi, bahwa di APBD murni telah ditampung Rp1 miliar, untuk bansos pendidikan. “Tapi yang Rp700 juta, ditambah di PAPBD, untuk memenuhi kebutuhan,” kata dia.
Yang menjadi polemik, ketika pemberian bansos pendidikan senilai Rp 1,7 miliar diberikan pada 21 September 2020 lalu.
Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, ketika dihubungi mengatakan, hari ini (Selasa, 29/9/2020) akan digelar Paripurna PAPBD TA 2020.
Reporter : Robin Nainggolan
Editor : Dody Ferdy