mimbarumum.co.id – Sistem rujukan kesehatan BPJS mempersulit masyarakat mendapat sorotan dari seorang anggota dewan.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Zainuddin Purba mengatakan sistem rujukan pelayanan BPJS Kesehatan terkesan mempersulit masyarakat.
“Sama halnya dengan sistem zonasi di dunia pendidikan yang sudah dihapuskan Menteri Pendidikan. Begitu pulalah harapan masyarakat luas kepada kepala BPJS Pusat dalam hal pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan dari puskesmas,” kata Zainuddin, Minggu (22/12/2019).
Baca Juga : BPJS Kesehatan Komit Berikan Pelayanan Berkualitas
Dia mengaku, banyak masyarakat kurang mampu saat mengambil surat rujukan dari puskesmas selalu mengeluh karena mereka mendapatkan surat rujukan tidak sesuai dengan harapan merek.
“Baik karena rumah sakitnya lebih jauh, baik karena pelayanannya yang tidak maksimal maupun dokter yang bukan dikenalnya atau dokter yang selama ini sudah pernah menanganinya,” beber wakil rakyat asal pemilihan Binjai dan Langkat ini.
Sehingga kata dia lagi, sistem rujukan ini bukan sistem yang semakin baik diterapkan, malah sebaliknya semakin mempersulit masyarakat, merepotkan dan mengecewakan masyarakat.
“Bayangkan bagi masyarakat miskin yang dekat dengan rumah sakit A tapi ketika mengambil rujukan dari puskesmas malah di rujuk ke rumah sakit B, yang jaraknya membutuhkan dua kali dari sebelumnya atau dengan dua kali ganti angkutan,” sebut dia.
Ia meminta kepada pihak yang berwenang agar segera merubah sistem ini dengan cara yang mudah dan gampang. Puskesmas mengeluarkan rujukan sesuai keinginan masyarakat berobat ke rumah sakit mana.
Selagi rumah sakit tersebut menerima pasien BPJS, Zainuddin merasa prihatin dan kasihan kalau masyarakat miskin yang selalu menjadi objek sasaran dari program kerja yang coba-coba dilakukan oleh pihak BPJS. (jamal)
