Samosir, Mimbar – Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen menggalakkan program pengembangan kolam darat untuk
meningkatkan produksi perikanan di daerah itu. Langkah ini sekaligus sebagai upaya menyikapi Perpres tentang zona keramba apung (KJA).
“Perpres 81 Tahun 2014, mengatur tentang zona KJA, hanya boleh di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Samosir, Dairi, Simalungun dan Tapanuli Utara. Khusus di Samosir, hanya boleh di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Pangururan, Palipi dan Sianjur Mula-mula,” kata Kepala Dinas Pertanian Samosir, Erkanus Simbolon, belum lama ini.
Peraturan presiden itu, tambahnya juga mengatur tentang produksi maksimal keramba jaring apung untuk empat kabupaten yang tidak boleh lebih dari 10 ribu ton pertahun. Sementara pada saat ini, produksi ikan air tawar khusus di Kabupaten Samosir saja sudah mencapai 7 ribu ton. Itu tidak termasuk produksi KJA yang dikelola PT. Aqua Farm.
Sekaitan itu, untuk menjamin para peternak di Samosir tetap bisa memproduksi ikan secara normal bahkan ditingkatkan maka Dinas Pertanian menggalakkan program kolam darat.
Pada tahap awal, pemerintah memberikan dorongan dan dukungan kepada para peternak yang bernaung dalam Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). Selain memberikan pelatihan tentang budidaya ikan di kolam darat, para peternak ikan juga mendapat pelatihan tentang pembuatan pakan ternak secara mandiri.
“Ini baru permulaan. Saya harapkan bisa diterapkan atau dilanjutkan pelatihan pembuatan pakan ini di Pokdakan masing-masing. Jangan setelah kegiatan ini, jadi lupa. Kita juga harapkan, BPPP tahun ini memberikan pelatihan untuk budidaya perikanan,” ucap Erkanus pada saat penutupan pelatihan yang dilaksanakan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, Kamis (22/3/) lalu.
Pelatihan yang berlangsung selama empat hari itu diikuti sekira 30 orang peserta yang berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Samosir, yakni Kecamatan Nainggolan, Sianjur Mula-mula, Palipi, dan Kecamatan Simanindo. (Polim)
