Oleh: Paimal Andri, S.Sos
(Aktivis sosial Dan Alumni Ilmu Politik UM Sumbar)
Pembahasan RUU Penyadapan di DPR berlangsung di tengah polemik dugaan penyadapan yang mengundang perhatian publik. Situasi ini menghadirkan pertanyaan mendasar bagi negara hukum: sejauh mana negara boleh mengawasi warganya atas nama keamanan?
Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan perlindungan negara. Namun, tanpa batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan jaminan perlindungan hak warga, instrumen tersebut berisiko berubah menjadi alat kontrol kekuasaan. Karena itu, RUU Penyadapan semestinya tidak sekadar mengatur kewenangan negara, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan tetap tunduk pada hukum.
Alat dan Tangan
Awal November lalu, Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Sasarannya disebut mencakup presiden dan pejabat negara (Antara, 3/11/2026). Asas praduga tak bersalah tetap berlaku, dan pengadilan yang akan menguji tuduhan itu.
Dari kacamata politik, yang penting bukan sekadar siapa pelakunya, melainkan pelajaran strukturalnya. Alat sadap tidak mengenal loyalitas. Ia tunduk pada tangan yang memegangnya. Bila tangan itu berada di institusi yang minim pengawasan, alat untuk memburu penjahat bisa menjelma menjadi sumber informasi politik bernilai tinggi. Siapa yang tahu percakapan para pejabat memegang modal tawar besar, dan dalam politik, informasi adalah kekuasaan. Karena itu, perdebatan tentang RUU ini tidak cukup dibaca sebagai urusan teknis hukum acara. Ia menyangkut siapa yang berhak mengetahui apa tentang siapa dalam sebuah republik.
Kuasa yang Tergoda
Lord Acton (1834–1902) pernah mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut. Peringatan ini relevan ketika berbicara tentang penyadapan, sebuah kewenangan khusus negara yang memungkinkan akses terhadap komunikasi pribadi seseorang tanpa sepengetahuannya. Dalam kondisi tertentu, kewenangan ini memang diperlukan untuk penegakan hukum. Namun, tanpa batas hukum dan pengawasan yang ketat, penyadapan berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, kewenangan yang bekerja secara tersembunyi justru membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat.
Persoalan pengaturan penyadapan di Indonesia sebenarnya bukan karena negara sama sekali tidak memiliki aturan. Kewenangan itu telah tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral, tetapi belum terdapat satu undang-undang khusus yang menyatukan standar kewenangan, prosedur, dan pengawasannya. Mahkamah Konstitusi sejak lama menegaskan bahwa penyadapan harus diatur dengan undang-undang, antara lain lewat Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. Lebih dari satu dekade kemudian, kewenangan itu masih tersebar di sembilan undang-undang dengan prosedur izin yang tidak seragam (Investortrust, 2026). Aturan yang berserakan memberi ruang tafsir, dan ruang tafsir selalu lebih nyaman bagi pihak yang kuat.
Karena itu, persoalannya tidak berhenti pada oknum. Selama alat sadap bisa dipakai tanpa izin yang ketat dan tanpa jejak yang bisa diperiksa, kasus serupa tinggal menunggu giliran. Menghukum pelaku itu perlu, tetapi memperbaiki sistem yang memberinya kesempatan jauh lebih penting.
Amanat dan Pengawasan
John Locke (1632-1704) menggambarkan kekuasaan negara sebagai amanat dari warga. Negara dipercaya memegang wewenang untuk melindungi hak, dan kepercayaan itu bersyarat. Penyadapan menguji syarat tersebut dengan keras, sebab ia masuk ke ruang paling pribadi tanpa diundang. Wewenang sebesar itu hanya layak dipercayakan bila disertai pagar yang jelas.
Montesquieu (1689-1755) mengajarkan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Prinsip ini penting dalam pengaturan penyadapan. Kewenangan memberikan izin penyadapan semestinya berada pada lembaga yang independen dari pihak yang mengajukannya, misalnya pengadilan, sebelum tindakan dilakukan. Tanpa pemisahan yang jelas antara pemohon dan pemberi izin, mekanisme persetujuan berisiko kehilangan independensinya dan sekadar menjadi formalitas administratif. Sebab, pengawasan yang sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pemegang kewenangan membuka ruang bagi konflik kepentingan. Karena itu, pertanyaan klasik tentang siapa yang mengawasi para pengawas harus dijawab secara tegas dalam undang-undang.
Demokrasi dan Rasa Diawasi
Robert Dahl (1915-2014) menempatkan kebebasan berekspresi dan hak mencari informasi alternatif sebagai syarat dasar demokrasi. Penyadapan tak terkendali merusaknya dengan cara halus. Michel Foucault (1926–1984) menyebutnya efek panoptikon: orang yang merasa mungkin sedang diawasi akan menertibkan dirinya sendiri. Tidak perlu ada larangan. Cukup ada kecurigaan.
Bayangkan dampaknya di tingkat bawah. Petani yang mengeluh soal pupuk di grup percakapan, guru honorer yang curhat soal gaji, aktivis yang mencatat dugaan penyimpangan dana. Bila mereka merasa percakapannya bisa dibaca, mereka memilih diam. Kerugian demokrasi bukan hanya data yang bocor, tetapi juga kritik yang urung diucapkan. Privasi bukan kemewahan orang yang punya rahasia, melainkan prasyarat berpikir bebas, dan UUD 1945 menjaminnya dalam Pasal 28G ayat (1).
Warga biasa pun tidak punya kemewahan yang dimiliki pejabat. Presiden dapat memanggil aparat dan menuntut penjelasan. Warga yang disadap tidak tahu harus melapor ke mana, bahkan tidak tahu bahwa dirinya disadap. Karena itu, perlindungan bagi mereka harus dirancang sejak awal dalam undang-undang, bukan menunggu pengaduan yang mungkin tidak pernah datang.
Isi yang Menentukan
Ukuran keberhasilan RUU ini ada pada isinya, bukan tebalnya. Setidaknya ada enam hal yang perlu dipastikan. Pertama, izin dari pihak independen sebelum penyadapan. Kedua, batas yang jelas tentang jenis kejahatan, sasaran, dan jangka waktu, dengan penyadapan sebagai jalan terakhir. Ketiga, jejak penggunaan alat yang bisa diaudit dan kewajiban memusnahkan data yang tidak relevan. Keempat, hak warga untuk diberi tahu setelah operasi selesai, mengajukan keberatan, dan dipulihkan bila menjadi korban penyadapan yang keliru. Kelima, sanksi pidana tegas bagi siapa pun, termasuk aparat, yang menyadap di luar prosedur. Keenam, pengawasan atas pengadaan dan penggunaan perangkat sadap, sebab alat yang tidak tercatat adalah pintu masuk penyalahgunaan. Aturan tanpa sanksi hanyalah anjuran.
Jebakan Tergesa
Pimpinan Komisi III menargetkan RUU ini rampung tahun ini (Antara, 2026). Wakil Menteri HAM pun mendukung percepatan demi kepastian hukum. Semangat itu bisa dipahami, apalagi tekanan publik sedang tinggi.
Namun, regulasi yang lahir di bawah tekanan peristiwa cenderung melayani pihak yang paling bersuara. Bila RUU ini dirumuskan terutama agar pejabat tidak lagi disadap, ia menjadi perisai elit, bukan pagar warga. Kecepatan boleh, asalkan prosesnya terbuka: draf diumumkan, akademisi dan masyarakat sipil didengar, dan argumen penegak hukum diuji di hadapan publik.
Komisi III disebut telah mempelajari praktik pengaturan penyadapan di sejumlah negara (Harian Jogja, 2026). Itu langkah baik, asalkan yang dipetik bukan hanya kewenangan aparat, melainkan juga sistem izin, audit, dan hak warga di negara-negara tersebut. Lembaga yang selama ini berwenang menyadap perlu didengar, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya suara di ruang pembahasan.
Sisi lain juga perlu dilihat dengan jujur. Aparat membutuhkan penyadapan untuk membongkar korupsi, terorisme, dan peredaran narkoba. Pembatasan berlebihan bisa melumpuhkan penegakan hukum. Tugas pembentuk undang-undang bukan memilih antara keamanan dan kebebasan, melainkan merancang agar keduanya saling menjaga.
Negara hukum tidak diukur dari kemampuannya mendengar, tetapi dari kesediaannya untuk dibatasi. Kekuasaan yang tak bisa diawasi akan selalu tergoda untuk mengintip. Hukum yang baik membuat godaan itu mahal dan pelakunya mudah dimintai pertanggungjawaban.
Ujian bagi DPR dan pemerintah kini jelas: apakah RUU ini akan menjadi pagar atau sekadar pintu yang diperlebar. Publik berhak menagih jawabannya sejak draf pertama dibuka, bukan setelah undang-undang disahkan.
Yang kita butuhkan bukan negara yang mendengar segalanya, melainkan negara yang tahu kapan harus berhenti mendengar.

