mimbarumum.co.id – Saksi auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Mangasa Marbun tampak kewalahan ‘dikuliti’ Penasehat Hukum terdakwa dalam sidang dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan.
Sidang digelar di Ruang Cakra Utama, Pengadilan Tipikor Medan, Senin (17/11/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi auditor.
Dalam persidangan, saksi mengakui bahwa audit kerugian negara dilakukan atas permintaan kejaksaan setelah keempat terdakwa ditetapkan sebagai tersangka.
Penasehat Hukum terdakwa, Landong MT Nadeak, mengungkap banyak kejanggalan dalam perhitungan auditor. Ia menyoroti adanya perbedaan data antara dakwaan dengan fakta di lapangan.
“Dalam dakwaan terdakwa Wisnu Handoko, ada kapal yang tidak ada namanya tetapi tetap dihitung kerugian negaranya oleh auditor JPU. Untuk terdakwa Sapril Heston Simanjuntak, ada 10 nama kapal yang double atau sama namun tetap dihitung sebagai kerugian negara,” cecar Landong di persidangan.
Hal serupa juga terjadi pada terdakwa Marganda Lamhot Asi Sihite. Dalam dakwaannya terdapat 1 kapal tanpa nama dan 1 kapal dengan kolom kosong, namun tetap dihitung. Selain itu ada 5 nama kapal yang double dihitung sebagai kerugian negara.
“Dari mana data saudara peroleh sehingga bisa banyak sekali yang berbeda?” tanya Landong.
Menurut Landong, saksi ahli auditor JPU tidak profesional dan tidak memiliki kompetensi dalam perhitungan jasa pandu dan tunda. Saksi dinilai tidak memahami teknis pemanduan dan penundaan kapal, sehingga tidak cermat dalam menghitung dan menganalisis dokumen pembayaran PNBP seperti pranota, nota, hingga spesifikasi kapal yang berdampak merugikan para terdakwa.
Saat ditanya sumber datanya, saksi menjawab, “Kita berbasis data dari JPU (Jaksa Penuntut Umum), yang diperoleh dari Pelindo.”
JPU Akui Hampir 95 Persen Sudah Dibayar
Dalam persidangan, Penasehat Hukum dan JPU masing-masing menampilkan data di hadapan majelis hakim yang dipimpin Cipto Hosari Nababan. Hasilnya cukup mengejutkan, hampir 95 persen jasa pandu KSOP Belawan ternyata sudah dibayarkan.
“Hari ini sudah dibuktikan dari data Pelindo dan jaksa sendiri yang menyampaikan bahwa sudah dibayarkan hampir 95 persen. Hanya ada beberapa kapal labuh yang dianggap jaksa belum bayar, namun faktanya memang tidak ada pelayanan,” ungkap Landong usai sidang.

Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (19/11/2026) dengan agenda mendengarkan saksi ahli PNBP dari JPU dan saksi ahli dari Penasehat Hukum terdakwa.
Seperti diketahui, dalam perkara ini terdapat empat terdakwa, yakni Wisnu Handoko yang menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023, Sapril Heston Simanjuntak (SHS) yang menjabat tahun 2024, serta Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino yang terkait jabatan di lingkungan Kantor Syahbandar Utama Belawan dan KSOP periode 2023-2024.
Reporter: Jafar Sidik

