Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika berada di puncak kekuasaan, bahwa setinggi apa pun jabatan yang diduduki, sebesar apa pun pengaruh yang dimiliki, dan seluas apa pun jaringan yang dapat digerakkan, manusia tetaplah makhluk yang memiliki batas. Artinya, kekuasaan bukan segala-galanya. Ia bukan alasan untuk membenarkan setiap tindakan, apalagi menjadi alat untuk menghalalkan segala cara.
Namun, ketika hasrat berkuasa semakin besar, batas-batas itu sering kali mulai dilupakan. Jabatan yang semestinya menjadi amanah berubah menjadi sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Kritik dianggap ancaman. Perbedaan dipandang sebagai gangguan. Bahkan, hukum dan kewenangan negara berisiko diperlakukan sebagai perangkat untuk melindungi kepentingan sendiri.
Kita menyaksikan berbagai persoalan yang membuat publik bertanya-tanya tentang cara kekuasaan dijalankan. Ada perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri. Ada pula penyelidikan yang disebut masih mendalami kemungkinan adanya unsur makar. Semua tuduhan itu harus diuji melalui proses hukum. Tidak boleh ada orang yang dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tetapi, di luar proses hukum tersebut, ada persoalan moral yang tidak boleh diabaikan. Jika benar kewenangan negara digunakan untuk kepentingan politik, perebutan, atau mempertahankan kekuasaan, bukankah itu merupakan persoalan serius? Negara ini tidak dibangun untuk melayani ambisi segelintir orang. Perangkat negara bukan milik pribadi, bukan pula alat untuk memastikan seseorang atau kelompok tertentu terus berada di lingkaran kekuasaan.
Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kontroversi yang pernah menyertai perjalanan politik negeri ini. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode, polemik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon wakil presiden, hingga pemeriksaan etik terhadap Ketua MK saat itu, Anwar Usman, telah memperlihatkan betapa pentingnya menjaga batas antara kewenangan, kepentingan, dan kepatutan.
Belakangan, persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi perhatian publik setelah muncul putusan lembaga peradilan terkait dokumen penyetaraan pendidikannya. Perkembangan ini memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar yang bersangkutan mengundurkan diri atau persoalannya ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Terlepas dari perdebatan hukum yang menyertainya, ada pertanyaan tentang kepatutan dan kepekaan terhadap kepercayaan masyarakat. Sebab, jabatan publik bukan hanya soal menduduki kursi secara formal, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kepercayaan yang melekat padanya.
Di sinilah kita perlu kembali bertanya, untuk apa kekuasaan dikejar sedemikian rupa jika dalam prosesnya harus mengorbankan kejujuran, etika, dan kehormatan? Apakah jabatan begitu berharga sehingga seseorang merasa perlu menghalalkan segala cara untuk meraih atau mempertahankannya?
Lebih jauh lagi, bukankah kita hidup di tengah masyarakat yang mengaku menjunjung nilai-nilai agama? Kita berbicara tentang moral, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Kita mengajarkan anak-anak agar tidak berbohong, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak berlaku curang. Tetapi, bagaimana mungkin nasihat itu memiliki makna jika orang dewasa justru mempertontonkan perilaku sebaliknya ketika berhadapan dengan kekuasaan?
Sesungguhnya, penilaian manusia bukanlah satu-satunya ukuran. Kita memang dinilai oleh masyarakat, diawasi oleh hukum, dan dikenang melalui sejarah. Namun, bagi orang yang beriman, ada pertanggungjawaban yang jauh lebih besar, yakni di hadapan Allah SWT.
Dalam keyakinan Islam, tidak ada satu pun perbuatan yang luput dari pengetahuan-Nya. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amal manusia. Apa yang tidak diketahui tetangga, apa yang tidak terendus wartawan, bahkan apa yang berhasil disembunyikan dari aparat penegak hukum, tidak pernah tersembunyi dari pandangan Allah.
Kita mungkin bisa mengelabui seluruh penduduk bumi. Dengan jabatan dan kekuasaan, seseorang mungkin saja mampu membungkam kritik, mengatur informasi, atau membuat sebuah perkara tidak tersentuh oleh proses hukum. Tuduhan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan mungkin tidak terbukti di pengadilan. Namun, jangan pernah menyamakan tidak terbuktinya sebuah tuduhan dengan jaminan bahwa semua perbuatan manusia luput dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Kita bisa berbohong dan membuat orang lain percaya. Kita bisa membangun citra seolah-olah selalu benar. Tetapi, siapa yang sanggup berbohong di hadapan Zat Yang Maha Mengetahui segala sesuatu? Tidak ada jabatan yang bisa digunakan untuk melobi pengadilan-Nya. Tidak ada kekuasaan yang dapat menekan keputusan-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menghindari pertanggungjawaban di hadapan-Nya.
Lalu, apakah kita ini sungguh-sungguh meyakini agama yang selama ini kita anut? Ataukah agama hanya menjadi pelengkap identitas diri, tercantum dalam dokumen, diucapkan dalam pidato, dan ditampilkan dalam seremoni, tetapi tidak benar-benar menjadi pedoman ketika kita mengambil keputusan?
Kekuasaan pada akhirnya akan berakhir. Jabatan akan ditinggalkan. Pengaruh akan memudar. Harta dan segala kemegahan dunia tidak akan dibawa ke liang lahat. Yang tersisa adalah amal dan pertanggungjawaban atas setiap amanah yang pernah diberikan.
Karena itu, jangan sampai manusia begitu takut kehilangan jabatan, tetapi tidak lagi takut kehilangan kejujuran. Jangan sampai begitu sibuk menjaga kekuasaan, tetapi lupa menjaga hubungan dengan Tuhan. Sebab, kekuasaan mungkin membuat manusia merasa tidak tersentuh, tetapi tidak seorang pun akan pernah luput dari pengawasan Allah SWT.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum