Ada yang menggelisahkan dalam kehidupan kita belakangn ini. Hukum yang seharusnya menjadi pagar keadilan, terkadang justru diperlakukan seperti karet. Bisa ditarik ke sana kemari, dilenturkan sesuai kepentingan, lalu dibentuk mengikuti keinginan orang yang memegang kendali.
Mereka yang memahami hukum semestinya menjadi penjaga agar aturan tetap tegak. Namun, apa jadinya jika pengetahuan itu justru digunakan untuk mencari celah? Pasal dibaca sesuai kebutuhan. Ketentuan ditafsirkan mengikuti kepentingan. Aturan yang menguntungkan dibela mati-matian, sedangkan yang merugikan dicari jalan untuk dihindari.
Hukum akhirnya berisiko kehilangan wibawa. Bukan karena aturannya tidak ada, melainkan karena orang-orang yang memahaminya, bisa jadi lebih sibuk mencari pembenaran daripada menegakkan kebenaran.
Di birokrasi, persoalannya tak kalah mengusik. Jabatan memberinya kewenangan, aturan menyediakan batas, dan fasilitas negara juga disediakan untuk melayani kepentingan rakyat. Namun, bagaimana jika kewenangan justru digunakan untuk memenuhi kehendak pihak tertentu? Bagaimana jika prosedur yang semestinya menjamin keadilan malah dijadikan jalan untuk mengistimewakan seseorang?
Politik pun tidak luput dari persoalan serupa. Rakyat datang membawa harapan, sementara para politisi datang membawa janji. Tetapi, ketika janji tak lagi sejalan dengan tindakan, ketika kepentingan rakyat hanya ramai disebut menjelang perebutan kekuasaan, kepercayaan publik perlahan kehilangan tempat berpijak.
Ironisnya, jika ada diantara mereka yang seyogyanya mewakili rakyat justru larut dalam menangguk kepentingan diri dan kelompoknya saja. Alih-alih memperjuangkan hak-hak rakyat, mereka bisa malahan mengambil manfaat dari tuntutan-tuntutan itu untuk membangun citra atau meraih kepuntungan politik bahkan mungkin posisi tawar. Sungguh, jika ini yang berlangsung, tentu amat sangat memprihatinkan.
Semua itu mungkin dapat dibungkus dengan bahasa yang rapi. Ada istilah hukum, ada alasan administratif, ada penjelasan politik, bahkan ada pembelaan yang disusun sedemikian rupa agar tampak masuk akal. Namun, bahasa yang terampil tidak selalu menandakan niat yang lurus. Kepandaian menjelaskan sesuatu juga tidak otomatis membuat sesuatu itu patut dibenarkan.
Yang sering terlupakan, kehidupan ini bukan hanya panggung tempat orang dewasa memainkan perannya. Ada anak-anak yang menyaksikan. Ada cucu-cucu yang tumbuh sambil merekam cara orang tua dan kakek-neneknya memperlakukan kejujuran, aturan, dan amanah.
Mereka mungkin belum memahami rumitnya pasal hukum atau lika-liku birokrasi. Namun, mereka bisa melihat siapa yang berkata jujur dan siapa yang pandai berkelit. Dari situlah mereka belajar tentang benar dan salah, bahkan sebelum mampu menjelaskannya dengan kata-kata.
Lalu, apa yang sedang kita ajarkan kepada mereka?
Tentu, tidak semua orang yang memahami hukum menyalahgunakan ilmunya. Tidak semua pejabat mempermainkan kewenangannya. Tidak semua politisi mengingkari amanah. Masih ada orang-orang yang menjaga integritas meski harus menghadapi tekanan. Mereka patut menjadi teladan, dan mendapat ruang untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
Kita boleh mewariskan harta, jabatan, dan nama besar kepada anak cucu. Namun, semua itu tidak akan banyak berarti jika yang mereka pelajari justru cara mencari celah, menghindari tanggung jawab, dan membenarkan tindakan yang keliru.
Sebab, anak cucu tidak hanya mendengar nasihat kita. Mereka juga menilai kehidupan yang kita jalani. Dan pada akhirnya, mereka mungkin lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan.
Jangan sampai kita mengajarkan anak cucu tentang kejujuran, sementara perilaku kita justru membuat mereka menganggap ketidakjujuran sebagai hal yang biasa.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
