Kapolri berganti. Sumatera Utara juga ikut berganti. Brigjen Pol. Sonny Irawan ditunjuk menjadi Kapolda Sumatera Utara menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto. Pergantian itu bagian dari mutasi besar yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto.
Bagi orang Jakarta, mungkin ini hanya pergantian jabatan. Bagi orang Medan, lain ceritanya. Sebab polisi di Sumut berhadapan langsung dengan persoalan yang tidak sedikit. Narkoba. Premanisme. Judi. Tawuran. Konflik tanah hingga kekerasan.
Dan persoalan klasik bagaimana rakyat kecil mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan orang yang punya uang dan kekuasaan. Karena itu, pergantian Kapolda seharusnya tidak berhenti pada acara serah terima. Masyarakat ingin tahu, apa yang ikut berubah?
Menariknya, Sonny bukan wajah baru bagi Sumut. Ia pernah menjadi Wakapolda Sumut. Setelah itu ia mendapat tugas sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Kini ia kembali ke Sumut dengan kewenangan yang jauh lebih besar.
Artinya, Sonny sudah pernah melihat Sumut dari dalam. Ia tahu Medan. Ia tahu karakter masyarakatnya. Ia tahu persoalan keamanan daerah ini. Maka tantangannya bukan mengenal medan. Tantangannya adalah berani mengambil tindakan.
Di jalan raya, rakyat ingin aman. Di kampung-kampung, orang ingin anak-anaknya jauh dari narkoba. Pedagang kecil ingin tokonya aman. Pemilik rumah ingin hartanya tidak digasak maling.
Dan ketika membuat laporan, masyarakat ingin dilayani tanpa merasa sedang meminta belas kasihan. Sederhana. Tetapi justru yang sederhana itu sering menjadi perkara. Karena itu, Sonny tidak perlu terlalu sibuk membangun citra. Kerja saja.
Kalau narkoba diberantas, masyarakat akan tahu. Kalau premanisme ditindak, masyarakat akan tahu. Kalau perjudian ditertibkan tanpa tebang pilih, masyarakat juga akan tahu. Begitu pula sebaliknya.
Kalau hukum hanya tajam kepada orang kecil, jangan berharap masyarakat percaya hanya karena ada pejabat baru. Sebab mengganti Kapolda mudah. Mengembalikan kepercayaan jauh lebih sulit.
Di sinilah posisi Sonny menjadi menarik. Ia datang sebagai bagian dari perubahan di tubuh Polri. Tetapi perubahan di Jakarta baru berarti kalau terasa sampai ke daerah. Masyarakat Sumut tidak terlalu membutuhkan pidato tentang reformasi. Mereka membutuhkan pelayanan yang cepat.
Laporan yang diproses. Narkoba yang benar-benar diberantas. Premanisme yang tidak dibiarkan. Dan hukum yang tidak membedakan orang berdasarkan isi dompet.
Karena itu, pertanyaan kepada Sonny sebenarnya sederhana. Bukan siapa yang akan ia ganti. Bukan siapa yang akan ia pertahankan. Tetapi apakah masyarakat Sumatera Utara akan merasa lebih aman dan lebih adil setelah ia memimpin?
Jawabannya tidak perlu dicari di Jakarta. Jawabannya ada di Medan. Di Deli Serdang. Di Langkat. Di Serdang Bedagai. Di Tobasa. Di Tapsel. Dan di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Sebab masyarakat mungkin tidak hafal nama semua jenderal. Tetapi masyarakat tidak pernah lupa bagaimana ia diperlakukan ketika berhadapan dengan hukum.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
